Di kantor Welspun Living, perusahaan India yang memproduksi handuk resmi Kejuaraan Wimbledon, persiapan terus dipercepat untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara India dan Inggris yang mulai berlaku pada Rabu.
Perusahaan tekstil rumah tangga tersebut, salah satu yang terbesar di India, memasok seprai dan handuk kepada sejumlah jaringan ritel besar di Inggris, termasuk John Lewis dan Tesco.
“Banyak merek dari Inggris datang ke India dalam beberapa pekan terakhir untuk menyusun peta jalan bisnis beberapa tahun ke depan. Selama ini kami biasanya hanya melakukan perencanaan jangka panjang bersama pelanggan dari Amerika Serikat, tetapi setelah adanya perjanjian ini, hal yang sama juga mulai dilakukan dengan klien dari Inggris,” kata CEO Welspun Living, Dipali Goenka
“Bahkan saat ini, tim rantai pasok kami di London sedang berada di kantor John Lewis.”
Perjanjian perdagangan bebas antara ekonomi terbesar kelima dan keenam di dunia tersebut menghapus atau menurunkan tarif terhadap 99 persen ekspor India ke Inggris serta 90 persen impor Inggris ke India.
Pemerintah Inggris menyebut kesepakatan ini sebagai “perjanjian perdagangan bilateral terbesar dan paling signifikan secara ekonomi” sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Pemerintah memperkirakan kesepakatan tersebut akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Inggris sebesar 0,13 persen atau sekitar 4,8 miliar pound sterling (sekitar Rp106 triliun), sementara PDB India diproyeksikan bertambah 5,1 miliar pound sterling (sekitar Rp113 triliun) per tahun dalam jangka panjang.
Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, otomotif, dan produk kelautan berharap implementasi perjanjian ini mampu mendorong pertumbuhan bisnis.
“Saya memperkirakan ekspor kami ke Inggris kini akan tumbuh dua digit,” ujar Goenka.
Ia menjelaskan bahwa selama ini India kalah bersaing dengan Bangladesh dan Pakistan karena ekspor kedua negara tersebut masuk ke pasar Inggris tanpa bea masuk melalui skema Developing Countries Trading Scheme (DCTS), sementara produk India dikenai tarif 12 persen.
Kini kondisi itu berubah.
“Jika melihat sektor tekstil rumah tangga saja, pangsa Pakistan di pasar Inggris sekitar 55 persen, sedangkan India hanya sekitar 6 hingga 7 persen. Kesenjangan itulah yang kini bisa kami kejar.”
Perjanjian tersebut juga diperkirakan menjadi momentum penting bagi produsen minuman beralkohol asal Inggris.
Penurunan bea masuk whisky Scotch dari 150 persen menjadi 75 persen secara langsung, yang kemudian akan turun bertahap menjadi 40 persen dalam 10 tahun, dinilai sebagai perubahan besar.
“Ini benar-benar perubahan yang signifikan, bukan sekadar penyesuaian kecil,” kata Avneet Singh dari Modern Drinks Pvt Ltd, perusahaan importir minuman yang berbasis di New Delhi.
Menurut Singh, dampak terhadap peningkatan impor baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, meskipun aktivitas persiapan sudah berlangsung sebelum aturan perdagangan baru diberlakukan.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh aspek operasional siap. Itu berarti bekerja sama dengan pemasok dari Inggris untuk memastikan sertifikat asal barang dan dokumen perdagangan lainnya telah lengkap, meninjau kembali persyaratan kepabeanan dan kepatuhan, serta berkoordinasi dengan mitra logistik agar pengiriman dapat langsung memanfaatkan struktur tarif baru sejak hari pertama,” ujarnya.
Menurut Singh, hingga saat ini perusahaan lebih banyak melakukan “persiapan yang matang daripada ekspansi besar-besaran”. Perubahan yang lebih nyata diperkirakan akan terjadi setelah pelaku usaha benar-benar merasakan penghematan biaya impor.
Meski demikian, para ahli perdagangan menilai dampak keseluruhan perjanjian tersebut kemungkinan lebih bersifat bertahap daripada benar-benar mengubah peta perdagangan secara drastis.
Data lembaga riset Global Trade Research Initiative (GTRI) yang berbasis di New Delhi menunjukkan India mengekspor barang senilai 13,4 miliar dolar AS (sekitar Rp218 triliun) ke Inggris sepanjang tahun fiskal 2025-2026. Namun, lebih dari separuh ekspor tersebut sebenarnya sudah menikmati fasilitas bebas bea melalui skema Most Favoured Nation (MFN).
Di sisi impor, India membeli barang dari Inggris senilai 11,7 miliar dolar AS (sekitar Rp190 triliun). Lebih dari 45 persen di antaranya berupa perak yang tetap masuk daftar pengecualian India sehingga tidak tercakup dalam perjanjian perdagangan tersebut.
“Ujian sesungguhnya adalah apakah produk-produk yang sebelumnya dikenai tarif Inggris sebesar 4 hingga 16 persen, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, karpet, mobil, makanan laut, anggur, dan mangga, akan mengalami peningkatan pesanan ekspor, volume ekspor, serta margin keuntungan. Indikator-indikator itu akan menjadi bukti paling jelas keberhasilan perjanjian ini. Dampaknya kemungkinan baru terlihat dalam satu hingga tiga tahun ke depan,” kata Ajay Srivastava dari GTRI
Namun, menurut Srivastava, masih ada sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, termasuk kebijakan Inggris yang tetap mengenakan tarif terhadap impor baja di atas kuota tertentu demi melindungi produsen domestiknya. Hal tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan penuh dari perjanjian ini.
Selain itu, rencana Inggris menerapkan pajak karbon di perbatasan atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) juga dinilai dapat mengurangi manfaat FTA.
Menurut Srivastava, sekalipun tarif perdagangan turun menjadi nol, pungutan karbon di perbatasan tetap dapat meningkatkan biaya efektif ekspor India untuk sektor-sektor yang terkena kebijakan CBAM sehingga menciptakan hambatan perdagangan baru.
Berbagai hambatan non-tarif juga masih menjadi tantangan.
Selama ini tingkat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas oleh pelaku usaha India relatif rendah karena banyak usaha kecil yang belum memahami aturan baru. Akibatnya, hanya sekitar 20 hingga 30 persen ekspor India yang sebenarnya memenuhi syarat memanfaatkan fasilitas tarif preferensial, meskipun tingkat pemanfaatan dari sisi impor jauh lebih tinggi.
Sebagai contoh, eksportir pakaian jadi dari India harus secara aktif memberi tahu pembeli di Inggris bahwa bea masuk untuk kemeja telah turun dari 12 persen menjadi nol persen, kemudian menegosiasikan ulang harga maupun kontrak perdagangan.
Banyak pelaku usaha juga membutuhkan pelatihan mengenai aturan asal barang (rules of origin) serta persyaratan dokumentasi agar dapat memperoleh fasilitas tarif preferensial.
“Pemerintah dan asosiasi industri harus proaktif menangani persoalan ini. Jika tidak, penurunan tarif tidak otomatis akan menghasilkan peningkatan ekspor,” kata Srivastava.
Meski begitu, bagi India, perjanjian ini dinilai hadir pada saat yang tepat, terutama untuk industri pakaian jadi, menurut laporan CareEdge Research.
China masih menguasai pangsa terbesar impor pakaian jadi Inggris. Namun, negara tersebut terus kehilangan pangsa pasar akibat menurunnya daya saing serta meningkatnya biaya tenaga kerja. Di sisi lain, banyak merek global juga mulai mendiversifikasi sumber pasokan mereka dari Bangladesh yang sebelumnya dilanda gejolak sosial dan politik.
“Dalam kondisi seperti ini, India diperkirakan mampu menggandakan pangsa pasarnya dari 6 persen pada 2024 menjadi 12 persen dalam impor pakaian jadi Inggris dalam jangka pendek hingga menengah,” tulis CareEdge dalam laporannya.
Secara keseluruhan, nilai perdagangan bilateral India dan Inggris diperkirakan dapat meningkat sekitar 15 persen setiap tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan saat ini yang berada di kisaran 10 hingga 12 persen.
Pada akhirnya, konsumen di kedua negara diperkirakan menjadi pihak yang paling diuntungkan melalui meningkatnya kualitas produk serta pilihan barang yang semakin beragam.
