Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan menghentikan pendanaan bagi program-program di Afrika Selatan yang ditujukan untuk menanggulangi penyebaran HIV dan Aids.
Lebih dari delapan juta warga Afrika Selatan hidup dengan HIV, jumlah tertinggi dibanding negara mana pun di dunia.
Departemen Luar Negeri AS tampaknya mengaitkan keputusan tersebut dengan dugaan kegagalan Afrika Selatan melindungi komunitas Afrikaner kulit putih minoritas, tuduhan yang berulang kali dibantah pemerintah Afrika Selatan.
Kementerian Kesehatan Afrika Selatan menanggapi dengan menyatakan bahwa meski belum menerima pemberitahuan resmi terkait keputusan itu, pihaknya “telah lama menyiapkan rencana kemandirian”.
Hingga 2025, Amerika Serikat mendukung upaya Afrika Selatan menangani virus tersebut dengan dana sekitar 400 juta dolar AS atau sekitar 300 juta poundsterling per tahun melalui President’s Emergency Fund for Aids Relief (Pepfar).
Namun sejak pelantikan Presiden Donald Trump, hubungan kedua negara semakin memburuk.
Tak lama setelah menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menuduh “tak terhitung” kebijakan Afrika Selatan telah menghapus kesetaraan kesempatan dan memicu kekerasan “terhadap pemilik tanah yang dirugikan secara rasial”.
Tuduhan itu dibantah pemerintah Afrika Selatan yang menyatakan kebijakan Black Economic Empowerment diperlukan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang berasal dari era apartheid.
Perintah eksekutif tersebut juga menyoroti gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional serta hubungannya dengan Iran.
Gedung Putih menyatakan bahwa karena adanya “praktik yang tidak adil dan tidak bermoral” tersebut, bantuan lebih lanjut kepada Afrika Selatan tidak akan diberikan.
Trump juga berulang kali secara keliru menuduh terjadi “genosida kulit putih” di Afrika Selatan. Tuduhan itu kemudian mendorong pemerintahannya membentuk program pengungsi khusus bagi warga Afrikaner, keturunan orang Eropa Barat yang menetap di Afrika bagian selatan sejak abad ke-17. Saat ini, mereka menjadi hampir satu-satunya kelompok pengungsi yang diizinkan masuk ke Amerika Serikat.
Klaim mengenai genosida tersebut telah banyak dibantah dan dinilai tidak berdasar.
Pendanaan Pepfar, yang selama ini mencakup sekitar seperlima dari total pengeluaran Afrika Selatan untuk program HIV, sempat mendapat perpanjangan pada Oktober lalu melalui skema yang disebut “bridge plan”.
Namun, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa “pengurangan bertahap” pendanaan Pepfar kini akan dimulai.
Menurut pejabat tersebut, langkah itu diambil karena “Afrika Selatan gagal menunjukkan kemajuan nyata terhadap permintaan kebijakan dari pemerintahan saat ini”.
Ia menambahkan, tujuan pemerintah AS adalah untuk “mendorong kemandirian” dan mengurangi ketergantungan terhadap dana Amerika, sambil menegaskan bahwa “Afrika Selatan adalah negara berpendapatan menengah dan sepenuhnya mampu mendukung program kesehatannya sendiri”.
Kementerian Kesehatan Afrika Selatan menyatakan bahwa meski Pepfar berkontribusi terhadap program HIV nasional, penyediaan obat antiretroviral penyelamat nyawa didanai secara terpisah dan sebagian besar berasal dari pemerintah.
Upaya memperbaiki hubungan AS dan Afrika Selatan sejauh ini gagal membuahkan hasil. Salah satunya adalah pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih antara Trump dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa lebih dari setahun lalu, ketika presiden AS itu secara langsung menyampaikan tuduhan mengenai persekusi terhadap warga kulit putih.
Amerika Serikat juga memboikot pertemuan G20 yang digelar Afrika Selatan pada November lalu, forum yang mempertemukan negara-negara ekonomi utama dunia.
