Belum lama ini, perdana menteri Malaysia saat itu menyerukan agar negaranya melindungi Muslim Rohingya, kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan yang selama puluhan tahun melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar.
“Kita harus membela mereka, bukan hanya karena mereka seiman, tetapi karena mereka adalah manusia dan kehidupan mereka berharga,” kata Najib Razak pada 2017.
Sembilan tahun kemudian, gelombang sentimen permusuhan baru terhadap Rohingya kembali melanda Malaysia dengan begitu kuat.
“Pergi ke sekolah sekarang menjadi hal yang berbahaya,” kata Irhan, seorang pengungsi Rohingya yang mendirikan sekolah di Malaysia bagian utara untuk anak-anak dari komunitasnya yang berusia 6 hingga 15 tahun. Nama Irhan telah diubah untuk melindungi identitasnya.
Karena anak-anak Rohingya dilarang bersekolah di sekolah negeri Malaysia, mereka kerap mengikuti pendidikan di “pusat pembelajaran” yang dikelola komunitas dan tidak memiliki izin resmi. Kini, lembaga-lembaga tersebut semakin rentan.
Sekolah milik Irhan digerebek bulan lalu ketika delapan polisi berseragam masuk, memotret para siswa, dan memerintahkan beberapa di antaranya untuk pulang.
“Para siswa hanya datang ke sini untuk belajar. Sekarang keluarga mereka ketakutan,” katanya.
Sebuah sekolah di Selangor, Malaysia bagian barat, menghentikan kegiatan belajar selama sebulan dan kembali dibuka pada akhir Juli dengan aturan baru. Para siswa tidak boleh mengenakan seragam ke sekolah dan harus langsung pulang setelah kelas selesai, tanpa berlama-lama atau berkumpul dalam kelompok.
“Kami berusaha tidak menonjol untuk melindungi siswa dari serangan,” kata Farooq, seorang guru Rohingya.
Penindakan terhadap Rohingya berlangsung tidak teratur dan sering kali dipicu oleh sentimen masyarakat. Ketidakpastian dan ketakutan membuat sejumlah sekolah tutup dalam beberapa bulan terakhir. Di sejumlah wilayah, warga Rohingya juga diusir dari desa-desa yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Beberapa warga setempat mengatakan kepada media Malaysia bahwa membiarkan mereka tinggal dapat menimbulkan “masalah sosial”.
Setelah diusir dari sebuah desa nelayan dekat Penang, sekitar 120 pengungsi mencari perlindungan di luar kantor badan pengungsi PBB di ibu kota Kuala Lumpur dan untuk sementara ditahan. Lebih dari separuh dari mereka adalah anak-anak.
Semua itu membuat komunitas yang selama ini merasa tertekan kembali hidup dalam kewaspadaan.
“Pada tahun-tahun awal, warga Malaysia adalah teman kami. Mereka peduli terhadap anak-anak kami. Tetapi semuanya telah berubah,” kata Irhan.
“Saya akan pergi jika bisa, tetapi ke mana lagi saya bisa pergi? Kami tidak diinginkan di mana pun.”
Melarikan diri dari Myanmar
Badan pengungsi PBB memperkirakan lebih dari 126.000 warga Rohingya telah menetap kembali di Malaysia, menjadikannya negara tuan rumah terbesar kedua bagi pengungsi Rohingya setelah Bangladesh. Namun, sejumlah kelompok hak asasi manusia meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih besar.
Muslim Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan di negara asal mereka, Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Meskipun Rohingya menelusuri akar sejarah mereka hingga berabad-abad lalu di wilayah yang kini menjadi Negara Bagian Rakhine, pemerintah Myanmar berturut-turut menyatakan mereka sebagai migran ilegal.
Ketegangan etnis dengan masyarakat lokal yang beragama Buddha berulang kali meletus dan menyebabkan puluhan ribu Rohingya mengungsi. Mereka kemudian berakhir di kamp-kamp pengungsian di Myanmar atau melarikan diri melintasi perbatasan.
Namun, eksodus terbesar dimulai pada Agustus 2017 setelah operasi militer brutal. Tentara Myanmar membantai ribuan orang, memperkosa perempuan Rohingya dan membakar desa-desa mereka.
PBB menyebutnya sebagai “pembersihan etnis secara textbook”, sementara pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menetapkannya sebagai genosida. Myanmar kini menghadapi perkara genosida bersejarah di Mahkamah Internasional, yang dalam prosesnya juga menghadirkan pemimpin Myanmar yang telah digulingkan sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, untuk memberikan kesaksian.
Sebagai pemimpin Myanmar saat itu, ia mendapat kecaman keras atas respons pemerintahannya terhadap pembunuhan tersebut, termasuk karena mengecilkan apa yang terjadi atau menyatakan bahwa tingkat keparahan kekerasan telah dibesar-besarkan.
Pada 2017, lebih dari satu juta warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Namun, kamp-kamp yang terlalu padat, kekerasan dan bantuan yang semakin berkurang mendorong banyak orang mencoba melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Andaman menuju Malaysia. Perjalanan tersebut dilakukan menggunakan kapal-kapal nelayan yang sempit dan rapuh, dan ribuan orang tewas dalam perjalanan.
Semakin banyak Rohingya yang tiba di wilayahnya, sambutan Malaysia pun semakin memudar.
Meskipun Malaysia tidak pernah secara resmi mengakui pencari suaka, yang berarti para pengungsi tidak memiliki hak atas tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan, banyak warga Rohingya tetap memandang Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim sebagai tempat yang aman sekaligus menawarkan peluang ekonomi.
Atau setidaknya, begitulah keadaannya selama bertahun-tahun, ketika para pemimpin Malaysia menyerukan kepada rakyatnya dan negara-negara Muslim lainnya untuk melindungi komunitas tersebut.
Bertahan hidup di Malaysia
Selama pandemi, Rohingya dituduh menyebarkan virus dan bersaing dengan warga lokal dalam mendapatkan pekerjaan. Petisi yang menyerukan deportasi mereka membanjiri media sosial, sementara pihak berwenang menolak ratusan pencari suaka Rohingya yang telah terombang-ambing di laut selama berminggu-minggu.
Ujaran kebencian tersebut kembali muncul dengan intensitas lebih besar tahun ini, kembali dipicu oleh media sosial.
Pada Mei, sejumlah unggahan di internet muncul dengan tuduhan bahwa para pengungsi tidak membuang hewan kurban dengan benar selama perayaan Idul Adha. Unggahan tersebut dengan cepat menjadi viral.
Dari sana, muncul klaim-klaim tidak berdasar dan berlebihan bahwa komunitas Rohingya menuntut kewarganegaraan otomatis, berusaha mendapatkan kekuasaan politik, dan berupaya “mengambil alih” Malaysia.
Sebuah petisi daring yang mendesak pihak berwenang untuk “Mengeluarkan Rohingya dari Malaysia” mengumpulkan lebih dari 420.000 tanda tangan sebelum akhirnya diturunkan setelah mendapat kritik dari kelompok hak asasi manusia.
Karim, seorang aktivis Rohingya, mengatakan keramahan warga setempat “membuatnya merasa aman” ketika pertama kali tiba di Malaysia pada 2003.
“Hidup sebagai pengungsi sangat sulit. Saya kecewa karena selama bertahun-tahun terjebak bekerja di sektor konstruksi. Namun, saya mendapati warga Malaysia sangat ramah dan baik, yang membuat saya merasa aman,” kata pria berusia 45 tahun yang kini tinggal di Penang tersebut.
“Namun sekarang, hidup menjadi semakin sulit. Saya sering takut keluar rumah. Beberapa kali ketika sedang dalam perjalanan, saya ditanya, ‘Mengapa kalian membuat kota kami berantakan? Mengapa tidak pulang saja?'”
Irhan, yang datang ke Malaysia pada 2001 ketika masih remaja sebagai bagian dari gelombang pencari suaka sebelumnya, merasakan hal serupa.
Keduanya mengatakan sebagian besar Rohingya pada akhirnya ingin kembali ke Myanmar, tetapi saat ini mereka akan pulang ke negara yang terjebak dalam perang saudara berdarah.
Wilayah asal mereka, Rakhine, mengalami kehancuran dahsyat di tengah pertempuran sengit antara rezim militer dan Tentara Arakan. Bagi Rohingya yang mengungsi, pulang juga dapat berarti dipaksa menjadi tentara untuk bertempur bagi junta yang sedang terdesak, atau menjadi sasaran Tentara Arakan.
PBB pekan ini merilis laporan dari misi pencari fakta independen yang merinci bagaimana kondisi kelompok minoritas di Myanmar telah “jatuh ke titik terendah baru”.
“Warga Rohingya mengalami penderitaan dan kekejaman dalam berbagai tingkatan dan di seluruh negeri, yang sungguh memilukan,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk pada Selasa.
Malaysia pun telah menjadi tempat perlindungan yang jauh lebih tidak aman daripada yang mereka harapkan.
Sebagian pihak mengatakan Rohingya dijadikan kambing hitam yang mudah untuk kenaikan biaya hidup, sementara permusuhan terhadap mereka semakin terfokus karena Rohingya merupakan kelompok pencari suaka terbesar.
“Saya tidak mengatakan semua Rohingya adalah orang baik. Ada orang baik dan buruk di setiap komunitas. Jadi, mengapa tindakan beberapa individu harus digunakan untuk memberi cap buruk kepada seluruh komunitas?” kata Farooq.
“Saya melarikan diri dari genosida di Myanmar dengan harapan menemukan keselamatan. Namun, hingga kini banyak Rohingya tetap hidup dalam ketakutan hanya karena menjadi diri kami sendiri,” tambahnya.
Dalam pidato kampanye pada Juli, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan Myanmar telah setuju menerima kembali 5.000 pengungsi Rohingya dari Malaysia berkat “hubungan baik” antara kedua negara.
Anwar juga mengatakan dirinya telah memperingatkan warga Rohingya agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat Malaysia. “Ini negara kami. Malaysia adalah negara kami. Jangan biarkan orang lain ikut campur,” katanya.
Pernyataan tersebut mungkin menjadi tanda sejauh mana retorika anti-Rohingya telah menjadi arus utama.
Nurulhidayah Zahid, putri Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, misalnya, membandingkan komunitas tersebut dengan “monyet di hutan”.
“Cukup menggunakan sentimen agama dan kemanusiaan. Berbuat baiklah secukupnya. Jangan sampai monyet di hutan diberi makan, sementara anak-anak di rumah mati kelaparan,” tulisnya dalam sebuah unggahan di Threads yang memuat foto warga Rohingya.
Mantan wakil kepala kepolisian, Ayob Khan Mydin Pitchay, menyamakan masuknya Rohingya dengan “kanker” yang membutuhkan tindakan segera.
Sebagian pihak meyakini permusuhan terhadap Rohingya hanya akan semakin intensif ketika Malaysia mendekati pemilihan umum, yang harus digelar sebelum Februari 2028.
“[Pengungsi dan migran] kembali dijadikan kambing hitam politik yang mudah untuk mengalihkan perhatian dari persoalan domestik yang lebih mendalam,” kata Yap Lay Sheng, peneliti dari kelompok hak asasi manusia Fortify Rights.
“Selama bertahun-tahun, pemerintah Malaysia berupaya menampilkan negara ini kepada dunia sebagai negara Muslim yang manusiawi dan penuh belas kasih. Perlakuannya terhadap Rohingya menunjukkan betapa kosongnya klaim tersebut,” kata Yap, yang berbasis di Malaysia.
Kembali di gedung industri yang selama beberapa bulan digunakan sebagai ruang kelas, Irhan lebih mengkhawatirkan masa depan para siswanya daripada perubahan politik yang terjadi.
“Saya tidak tahu harus mencari bantuan ke mana, atau siapa yang bisa membantu kami mendaftarkan sekolah ini,” katanya. “Saya berharap warga Malaysia dapat memahami bahwa anak-anak ini hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk belajar.”
