Dharmendra Pradhan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan India bulan lalu setelah gelombang protes dari Generasi Z meletus akibat kebocoran berulang soal ujian masuk perguruan tinggi.
Pengunduran dirinya memang membantu Perdana Menteri Narendra Modi meredakan krisis dalam jangka pendek. Namun, menjaga agar ketidakpuasan generasi muda tidak semakin meluas diperkirakan akan menjadi tantangan jangka panjang bagi pemerintahannya.
Modi bergerak cepat dengan mengumumkan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili para tersangka dalam kasus kebocoran soal ujian. Ia juga menunjuk miliarder teknologi Nandan Nilekani untuk memimpin upaya reformasi sistem ujian nasional.
Meski demikian, banyak pihak menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang jauh lebih menyeluruh guna meredakan kegelisahan kalangan muda. Mereka mengaku mulai kehilangan kesabaran terhadap sistem yang dinilai gagal menyediakan peluang penghidupan yang lebih baik maupun pendidikan yang mampu mengantarkan mereka ke pekerjaan yang produktif.
“Pasar tenaga kerja menjadi semakin keras dalam 10 tahun terakhir. Lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian tidak bertambah, sementara upah riil stagnan,” kata ekonom senior sekaligus penulis buku India Out of Work: Rethinking India’s Growth Story, Santosh Mehrotra
“India menghadapi dua persoalan sekaligus. Perekonomian secara struktural lemah sehingga permintaan terhadap tenaga kerja tidak tumbuh. Di saat yang sama, sistem pendidikan kita begitu buruk sehingga tidak mampu menghasilkan tenaga kerja baru yang benar-benar siap bekerja.”
Selama ini, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi, didorong oleh belanja besar pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, menjadi tameng utama pemerintah dalam menghadapi kritik mengenai pertumbuhan ekonomi India yang dinilai tidak merata.
Namun, gejolak yang terjadi dalam sebulan terakhir dinilai para pakar dapat menjadi titik balik yang memaksa pemerintah menghadapi persoalan mendasar di sektor pendidikan sekaligus tingginya pengangguran di kalangan muda.
Menurut Mehrotra, pesatnya perkembangan program kesejahteraan sosial pemerintah, terutama melalui penyaluran bantuan tunai langsung, menunjukkan bahwa pemerintah setidaknya secara internal telah menyadari besarnya masalah tersebut.
Meski demikian, memperbaiki situasi itu bukanlah pekerjaan yang mudah.
India memiliki populasi muda terbesar di dunia, dengan lebih dari 360 juta penduduk berusia antara 15 hingga 29 tahun.
Dalam dua dekade terakhir, akses terhadap pendidikan meningkat pesat. Jumlah perguruan tinggi swasta maupun lembaga pendidikan vokasi juga berkembang secara signifikan.
Namun, menurut laporan State of Working India 2026 yang diterbitkan Universitas Azim Premji, transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja masih menjadi tantangan besar, terutama bagi para lulusan perguruan tinggi.
Tingkat pengangguran di kalangan muda hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya dan juga jauh melampaui rata-rata global.
Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Selama sekitar 25 tahun terakhir, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi bertahan di kisaran 35 hingga 40 persen.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir masalah tersebut semakin membesar akibat lonjakan demografi India, yaitu semakin banyak penduduk yang memasuki usia kerja, bersamaan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
Pada 1983, hanya sekitar 4 persen penduduk berusia 20 hingga 29 tahun yang merupakan lulusan perguruan tinggi, dan 13 persen di antaranya menganggur. Sementara pada 2023, sebanyak 28 persen kelompok usia tersebut telah menjadi lulusan perguruan tinggi, tetapi 67 persen di antaranya belum memperoleh pekerjaan.
Kualitas pendidikan masih menjadi persoalan utama yang memengaruhi kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Di sisi lain, peningkatan jumlah lulusan tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding.
Laporan tersebut mencatat bahwa antara 2004-2005 hingga 2023, sekitar lima juta lulusan baru bertambah setiap tahun. Namun, hanya sekitar 2,8 juta yang berhasil memperoleh pekerjaan, dan jumlah yang mendapatkan pekerjaan bergaji tetap bahkan jauh lebih sedikit. Kondisi ini menyebabkan pengangguran lulusan terus meningkat serta pertumbuhan pendapatan melambat.
Lebih jauh lagi, laporan itu juga menemukan bahwa pendidikan tinggi belum tentu berbanding lurus dengan peluang memperoleh pekerjaan yang diidamkan. Hanya sekitar 3,7 persen lulusan sarjana maupun pascasarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan kerah putih, sementara kurang dari 7 persen memperoleh pekerjaan tetap bergaji.
Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan jangka pendek.
“Sebagian lapangan kerja memang bisa tercipta apabila usaha kecil dan menengah (UKM) segera pulih. Sektor ini terpukul sejak kebijakan demonetisasi,” kata Mehrotra, merujuk pada kebijakan yang menarik 86 persen uang tunai yang beredar dalam waktu hanya empat jam, sebuah langkah yang menuai banyak kritik, serta penerapan pajak barang dan jasa yang dinilai tidak merata.
Namun, menurutnya, India juga membutuhkan kebijakan industri baru yang berfokus pada kebangkitan sektor manufaktur secara menyeluruh.
Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB India turun dari 17 persen pada 2015 menjadi sekitar 14 persen saat ini. Lapangan kerja di sektor manufaktur juga mengalami penurunan selama lima tahun setelah 2015 dan baru belakangan ini kembali meningkat sedikit di atas level sebelumnya.
Sementara itu, Mehrotra mencatat bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian justru bertambah sekitar 80 juta orang sejak 2020. Kondisi tersebut menjadi indikasi kuat adanya pengangguran terselubung, karena dalam negara yang tengah mengalami industrialisasi pesat, tenaga kerja umumnya berpindah dari sektor pertanian menuju sektor jasa atau manufaktur.
Berbagai tantangan tersebut semakin rumit akibat perubahan model bisnis di industri-industri utama pencipta lapangan kerja, seperti sektor perangkat lunak yang selama tiga dekade menjadi simbol impian kelas menengah India. Kini, sektor tersebut mulai terdampak oleh perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Dalam laporan terbarunya, bank investasi Goldman Sachs memperkirakan sekitar 8 hingga 12 persen pekerjaan di luar sektor pertanian di India berisiko digantikan oleh AI. Dampaknya mulai terlihat.
Perekrutan tenaga kerja di sektor teknologi informasi hanya tumbuh dalam satu digit dalam beberapa bulan terakhir. Pekerjaan berbasis kontrak yang tidak stabil semakin meningkat, upah bertahun-tahun stagnan, sementara pekerjaan berbasis pengetahuan yang dahulu menjadi tujuan utama lulusan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) kini semakin berkurang, kata Neeti Sharma, CEO Team Lease Digital, salah satu perusahaan penyedia tenaga kerja terbesar di India.
Kekecewaan tersebut juga terlihat dalam sebuah acara yang digelar HCL Technologies, salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di India, di Chennai. Acara itu sempat terganggu setelah ratusan karyawan serempak meneriakkan tuntutan kenaikan gaji dengan slogan “we want a hike”, mencerminkan frustrasi di industri yang dulu dianggap sebagai jalan pasti menuju kehidupan yang lebih baik.
“Para lulusan muda harus mengubah cara berpikir mereka terhadap kenyataan baru bahwa pekerjaan kerah putih berbasis pengetahuan terus berkurang. Lembaga pendidikan juga harus beralih memberikan keterampilan vokasi, bukan sekadar pembelajaran berbasis teori. Sebab, perusahaan kini lebih mengutamakan keterampilan nyata dibandingkan sekadar gelar akademik,” ujar Sharma
Artinya, para lulusan perguruan tinggi di India mungkin harus menerima kenyataan bahwa mereka akan bekerja sebagai tukang ledeng, teknisi listrik, atau mekanik, alih-alih berharap memperoleh pekerjaan nyaman di kantor berpendingin udara.
Seperti yang diungkapkan investor pasar terkemuka Devina Mehra melalui platform X, generasi muda India kini tidak lagi bisa menganggap gaya hidup yang lebih baik dibandingkan orang tua mereka sebagai sesuatu yang pasti.
Menurut Mehra, apabila pendapatan generasi muda sudah mengalami stagnasi pada tahap awal pembangunan ekonomi India seperti saat ini, kondisi tersebut dapat menjadi sebuah “bencana”, sesuatu yang harus dicegah dengan kerja keras oleh pemerintahan Narendra Modi.
