Empat pemuda di sebuah kamp pemberontak yang tersembunyi jauh di pegunungan berhutan lebat tidak pernah menginginkan keterlibatan dalam perang saudara Myanmar.
Mereka juga tidak pernah memilih menjadi tentara bagi militer.
Salah seorang di antara mereka bekerja sebagai koki dan sedang dalam perjalanan pulang ketika ditangkap di jalan. Tidak membawa kartu identitas sudah cukup bagi militer untuk menahannya dan memaksanya mendaftar sebagai tentara. Pemuda lainnya ditangkap saat pulang dari sesi karaoke larut malam. Yang ketiga bekerja di departemen kehutanan ketika ditangkap. Sementara pemuda keempat mengaku narkoba diselipkan ke dalam sepatunya saat ditahan sehingga ia dijebak dan dipaksa masuk militer.
“Bahkan sebelum kami memahami apa yang terjadi, kami langsung dikirim ke garis depan,” kata salah satu dari mereka . Keempatnya berusia antara 19 hingga 25 tahun.
“Mereka memaksa kami melakukan berbagai hal yang tidak kami inginkan,” tambah yang lain. “Kami tidak pernah benar-benar beristirahat, tidak pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari.
“Wajib militer harus mengerjakan semuanya. Sementara tentara reguler hampir tidak perlu bekerja.”
Mereka menjalani pelatihan dasar selama empat bulan sebelum dikirim ke garis depan di Negara Bagian Karen. Suatu malam, ketika hendak pergi membersihkan diri, mereka memutuskan untuk melarikan diri.
Namun setelah kabur, mereka justru bertemu patroli kelompok pemberontak People’s Defence Force (PDF) di wilayah sekitar dan kemudian ditahan.
Meski demikian, mereka mengaku lebih bahagia berada di sana karena diperlakukan “seperti saudara, bukan orang asing”.
Untuk sementara mereka akan tetap bersama PDF, tetapi pada akhirnya akan dibawa ke perbatasan Thailand.
“Jika kami kembali sekarang,” kata salah seorang dari mereka, “militer masih bisa melacak kami.”
Media setuju menyembunyikan identitas mereka demi menghindari kemungkinan keluarga mereka menjadi sasaran pembalasan.
Kenyataannya, meskipun empat pemuda itu enggan menjadi tentara, kebijakan wajib militer paksa telah mengubah nasib junta dalam perang saudara yang berlangsung di Myanmar.
Di banyak wilayah negara itu, kelompok pemberontak kini mulai kehilangan momentum menghadapi militer yang merebut kekuasaan pada 2021 dari pemerintah terpilih secara demokratis dan memenjarakan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi.
Perang saudara telah menghancurkan Myanmar. Ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi.
Lebih dari dua tahun lalu, aliansi kelompok etnis bersenjata dan pemberontak berhasil mencatat kemajuan besar di berbagai wilayah serta meraih serangkaian kemenangan atas junta. Namun setelah sebelumnya berada dalam posisi menyerang, kini sebagian besar kelompok perlawanan di Myanmar justru bertahan menghadapi tekanan militer.
Militer memang masih hanya menguasai kurang dari separuh wilayah negara itu secara penuh, tetapi mereka mulai merebut kembali sejumlah kawasan penting, termasuk beberapa kota strategis serta jalan utama yang menghubungkan Mandalay dan Myitkyina di wilayah utara.
Ribuan tentara kini bergerak untuk memulihkan kendali atas sejumlah daerah perbatasan, termasuk di Negara Bagian Kachin, Chin, dan Karen.
memasuki Myanmar tanpa izin dari pihak berwenang, satu-satunya cara untuk melaporkan kondisi di wilayah yang dikuasai pemberontak. Selama 10 hari berada di sana, tim menghabiskan waktu bersama para pejuang pemberontak dan mengunjungi rumah sakit serta posisi garis depan di Negara Bagian Bago dan Karen untuk melihat langsung perkembangan perang.
Menurut Ko Kaung, komandan batalion PDF, sosok seperti empat pembelot tadi, yakni mereka yang diwajibkan menjalani dinas militer minimal dua tahun setelah junta mulai memberlakukan undang-undang wajib militer pada 2024, telah memberikan dampak terbesar dalam perubahan situasi perang.
“Wajib militer paksa menjadi faktor tantangan utama bagi kami di medan tempur karena memungkinkan militer memiliki pasokan personel yang nyaris tak terbatas,” ujarnya saat memimpin patroli di tengah cuaca yang sangat panas.
“Bagi kami, meskipun memiliki keunggulan teknologi dan intelektual, sumber daya kami sangat terbatas. Dengan dana yang minim, kami tidak bisa memperoleh komponen yang diperlukan sebanyak yang kami inginkan dan tidak dapat merekrut prajurit baru semudah militer.”
Ko Kaung dan pasukannya berhasil merebut Hpapun, sebuah kota di Negara Bagian Karen, serta sebuah pangkalan militer besar dua tahun lalu. Kota itu kini dipenuhi bekas luka perang.
Papan selamat datang di pintu masuk kota telah hancur dibom. Sekolah, biara setempat, dan sebagian besar rumah yang kini ditinggalkan penduduk juga mengalami nasib serupa.
Namun kini ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Drone junta terus berpatroli di langit dan hingga 2.000 tentara dilaporkan bergerak menuju Hpapun.
Di kamp pegunungan, komandan PDF lainnya, Da Wa, mengakui bahwa para wajib militer menjadi persoalan serius.
Mantan aktivis politik yang pernah menghabiskan empat setengah tahun di penjara pemerintah itu mengatakan bahwa meskipun banyak anggota pasukan junta tidak bergabung secara sukarela, kemampuan tempur mereka meningkat karena “semakin baik dalam mengikuti perintah”.
Ia mengajak berpatroli melewati jalur-jalur berliku di hutan. Beberapa kali mereka harus berlindung ketika suara drone junta terdengar di atas kepala.
Akhirnya mereka tiba di sebuah puncak bukit, tempat para pejuang berbicara dengan suara pelan karena seorang penembak jitu militer berada di bukit sebelah.
Di lokasi itu juga terdapat pangkalan yang berhasil direbut pemberontak pada April lalu, tetapi hanya dapat mereka pertahankan selama beberapa hari sebelum serangan artileri dan udara yang sangat intens memaksa mereka mundur.
“Kami akan merebutnya kembali,” kata Da Wa.
Namun seperti Ko Kaung, ia juga menghadapi tekanan besar. Militer sedang berupaya memperkuat posisi di sekitar wilayahnya dan sekitar 400 tentara dilaporkan bergerak ke arah mereka.
Masalah yang dihadapi kelompok perlawanan bukan hanya soal wajib militer.
Da Wa mengatakan taktik militer telah berubah dan sejak junta menandatangani pakta keamanan dengan Rusia, mereka juga memiliki kekuatan udara yang lebih besar.
“Sekarang kami melihat pesawat datang berpasangan. Dulu biasanya hanya satu pesawat sayap tetap.”
Menurutnya, junta kini juga unggul “baik dari sisi teknologi maupun jumlah” dalam penggunaan drone. Penilaian itu juga diamini Ko Kaung.
“Ancaman drone jelas meningkat. Akan lebih mudah bagi kami jika juga memiliki perangkat pengacau sinyal. Semuanya bergantung pada seberapa efektif kami bisa menghadapi serangan drone mereka dan seberapa baik kami dapat mempertahankan diri.”
Situasi itu diperparah oleh sejumlah gencatan senjata yang dimediasi China dengan beberapa kelompok pemberontak. Negara yang telah menanamkan investasi miliaran dolar di Myanmar dan menambang mineral tanah jarang di Negara Bagian Karen dan Kachin itu juga memperketat pasokan senjata serta amunisi kepada kelompok perlawanan.
Kurangnya persenjataan menjadi masalah besar, kata Kyar Soe, komandan peleton yang terluka dalam pertempuran.
Ia menunjukkan rekaman video pertempuran terbaru. Dalam video itu terdengar dirinya berteriak kepada seorang pejuang yang terlalu bersemangat menembaki posisi junta.
“Hemat peluru, pelan-pelan, pelan-pelan!”
“Semua orang masih bersedia bertempur sampai sekarang,” katanya dari ranjang rumah sakit di sebuah klinik yang tersembunyi jauh di tengah hutan.
“Namun masih banyak kelemahan di beberapa tempat, terutama kekurangan senjata dan amunisi.”
Beberapa jam sebelumnya, menyaksikan dokter mengebor bagian dalam kaki kanannya saat para ahli bedah berusaha merekonstruksi tulangnya menggunakan penyangga dan pin logam.
Kyar Soe menginjak ranjau darat. Myanmar merupakan salah satu negara dengan tingkat ranjau darat tertinggi di dunia. Tahun lalu saja, sebanyak 745 orang tewas atau terluka akibat ranjau, dan seperempat di antaranya adalah anak-anak.
Sebagian besar tumit kanan Kyar Soe telah hilang, dan operasi tersebut merupakan yang kedua baginya.
Meski demikian, saat diwawancarai setelah operasi dengan kaki yang masih berdenyut kesakitan dan penuh perban, tekadnya tidak berubah.
“Saya akan kembali bertempur,” katanya.
“Dengan cara apa pun saya akan bertarung sampai akhir, karena pulang ke rumah bukan lagi pilihan bagi saya.”
Rumah sakit lapangan itu dikelola oleh Dr Saung, terdiri atas sejumlah bangunan bambu dan kayu yang dilengkapi ruang operasi bertenaga surya serta generator cadangan.
Rumah sakit tersebut kekurangan dana, pasokan medis, bahkan tidak memiliki ambulans.
Meski begitu, Dr Saung yang pernah mengabdi di militer dan menghabiskan 19 tahun di akademi militer tetap bertekad membangkitkan semangat para pejuang muda yang datang ke tempatnya agar terus melawan.
Pertama, katanya, “kami berjuang dalam revolusi ini karena generasi sebelum kami gagal menjalankan tanggung jawab tersebut.”
“Kedua, jika generasi muda memilih untuk tidak melawan kediktatoran sekarang, suatu hari nanti ketika mereka menua seperti kami dan tidak lagi mampu menoleransi penindasan, mereka mungkin juga akan terpaksa mengangkat senjata atau bergabung dengan gerakan perlawanan lainnya.”
Wawancara terhenti ketika terdengar teriakan dari salah satu ruang pemulihan dan Dr Saung harus segera pergi membantu.
Di sudut bangsal, di atas panggung kayu yang berdiri di atas lantai tanah, istri seorang pejuang tengah bersiap melahirkan.
May Kyut Mon, 29 tahun, menjerit saat kontraksinya semakin kuat.
Suaminya, Yine Chit, 24 tahun, berdiri di sampingnya sambil mengipasi tubuh sang istri di tengah udara yang pengap.
Menurut tradisi Buddha, mantra seharusnya dibacakan saat proses persalinan berlangsung. Namun karena tidak mengingat kata-katanya, Yine Chit memutarnya melalui ponselnya dengan pengeras suara.
Tim perawat terus memberikan semangat. Tak lama kemudian, Dr Saung mengangkat seorang bayi perempuan dengan senyum lebar.
Mereka menamainya Sue Paye, yang secara kasar dapat diterjemahkan sebagai “harapan yang terwujud”.
Saat istrinya beristirahat setelah melahirkan, bertanya kepada Yine Chit mengenai masa depan yang ia inginkan untuk putrinya.
“Myanmar yang bebas dan demokratis,” jawabnya.
Ia dan istrinya ingin membawa Sue Paye mengunjungi kedua orang tua mereka, tetapi hal itu belum memungkinkan karena keluarga mereka tinggal di wilayah yang dikuasai junta.
“Orang-orang di desa saya tahu bahwa saya bergabung dengan pasukan perlawanan, termasuk para tetangga yang mendukung militer.”
Namun ia tetap tersenyum.
“Ketika revolusi ini berakhir dan masa damai tiba, kami akan membawa anak kami mengunjungi kedua belah pihak keluarga.”
