Amerika Serikat menambahkan sejumlah perusahaan besar asal China, termasuk raksasa teknologi Alibaba dan produsen kendaraan listrik BYD, ke dalam daftar perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan militer China.
Daftar yang disusun Departemen Pertahanan AS itu bertujuan memperingatkan organisasi-organisasi Amerika mengenai risiko berbisnis dengan perusahaan-perusahaan China tersebut. Namun, pencantuman dalam daftar itu tidak berarti perusahaan yang bersangkutan langsung dikenai sanksi.
Kedutaan Besar China di Amerika Serikat mengatakan bahwa daftar tersebut bersifat “diskriminatif” dan menegaskan perusahaan-perusahaan China telah mematuhi hukum yang berlaku di luar negeri.
BYD dan sejumlah perusahaan lain yang masuk dalam daftar untuk meminta tanggapan. Sementara itu, perwakilan Alibaba secara terpisah menyatakan tidak ada dasar yang membenarkan perusahaan mereka dimasukkan ke dalam daftar tersebut.
Daftar yang dikenal sebagai Section 1260H itu diumumkan melalui publikasi di Federal Register pada Senin dan mencantumkan sejumlah perusahaan terbesar China. Langkah tersebut berpotensi memperburuk ketegangan antara Washington dan Beijing.
Daftar Pentagon tersebut memuat lebih dari 80 “perusahaan militer China” yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyediaan layanan komersial bagi Amerika Serikat.
Sebagian dari perusahaan itu bersaing langsung dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika di sektor seperti kendaraan listrik dan kecerdasan buatan.
Sebagai contoh, BYD, yang tidak mengekspor mobilnya ke AS, pada awal tahun ini melampaui Tesla dan menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.
Analis kebijakan dari Nanyang Technological University, Stefanie Kam, mengatakan Beijing kemungkinan akan memandang langkah tersebut sebagai “bentuk pembendungan ekonomi”.
Menurut Kam, China dapat merespons dengan menjatuhkan sanksi balasan, memasukkan perusahaan-perusahaan Amerika ke dalam daftar serupa, atau melakukan langkah diplomatik sebagai bentuk protes.
Alibaba, BYD, dan raksasa teknologi Baidu termasuk di antara perusahaan yang dituduh berkontribusi pada integrasi sipil-militer yang mendukung operasi pertahanan China, sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut.
Kam menilai pemerintah AS tampaknya menandai perusahaan-perusahaan itu karena keterlibatan mereka dalam program-program negara, bukan berdasarkan bukti yang jelas mengenai kontrak langsung dengan militer China.
Juru bicara Alibaba menegaskan bahwa perusahaan tersebut “bukan perusahaan militer China dan bukan bagian dari strategi fusi militer-sipil apa pun.”
“Kami akan mengambil seluruh langkah hukum yang tersedia terhadap upaya yang mendistorsi atau menggambarkan perusahaan kami secara keliru,” kata juru bicara tersebut.
Juru bicara Baidu juga mengatakan bahwa “tidak ada dasar yang kredibel” untuk memasukkan perusahaannya ke dalam daftar dan menyatakan pihaknya akan “menggunakan semua opsi yang tersedia” agar namanya dicabut dari daftar tersebut.
Perusahaan China lain yang turut masuk dalam daftar adalah produsen mobil listrik Nio dan pembuat pesawat Comac.
Sementara itu, sejumlah perusahaan yang telah lebih dahulu dicantumkan tetap berada dalam daftar, termasuk raksasa teknologi Tencent dan Huawei, produsen drone DJI, serta pembuat baterai CATL.
Pada 2019, Washington melarang perusahaan-perusahaan Amerika berbisnis dengan Huawei, salah satu perusahaan terbesar China, karena kekhawatiran keamanan nasional yang dikaitkan dengan peralatan buatan perusahaan tersebut.
Huawei membantah tuduhan bahwa penggunaan produknya menimbulkan risiko keamanan dan menegaskan bahwa perusahaan itu beroperasi secara independen dari pemerintah China.
