Beberapa saat setelah Austria menyalip Israel untuk memenangkan Eurovision Song Contest 2025 pada Mei lalu — sekaligus mendapatkan hak menjadi tuan rumah tahun ini — penonton di Inggris mendengar komentator Graham Norton berkata bahwa para penyelenggara “mungkin sedang menghela napas lega terbesar karena tidak harus menghadapi final di Tel Aviv tahun depan”.
Sebelum kompetisi berlangsung, gelombang protes anti-Israel terus membesar.
Dalam demonstrasi yang diikuti ratusan orang di Basel, Swiss — lokasi final Eurovision — para demonstran membawa bendera Palestina dan melumuri tubuh mereka dengan darah palsu sebagai simbol korban tewas di Gaza.
Saat grand final berlangsung, penyanyi Israel Yuval Raphael juga menjadi sasaran ketika dua orang mencoba menerobos panggung dan melempar cat, yang akhirnya mengenai seorang kru Eurovision.
Atmosfer di arena ketika hasil voting diumumkan disebut sebagai salah satu yang paling tegang dalam sejarah peliputan Eurovision.
Sebagian penonton berdoa. Sebagian lainnya menangis. Terdengar teriakan “Austria, Austria” ketika publik menunggu hasil akhir.
Namun meski banyak penonton tampak tidak menginginkan kemenangan Israel, hasil voting publik justru menunjukkan hal berbeda.
Yuval Raphael — yang hanya mendapat nilai menengah dari dewan juri — berhasil mengungguli seluruh peserta lain dalam voting publik.
Tuduhan Mobilisasi Politik di Balik Voting Israel
Sejumlah lembaga penyiaran kemudian mempertanyakan tingginya perolehan suara Israel.
Mereka menyoroti akun media sosial resmi yang terhubung dengan pemerintah Israel, termasuk milik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mengajak publik memberikan suara maksimal 20 kali untuk wakil Israel — batas tertinggi yang diizinkan kompetisi.
Implikasinya, menurut para pengkritik, hasil voting itu bukan sekadar cerminan dukungan publik terhadap Raphael, melainkan hasil mobilisasi politik dan kampanye terorganisasi.
Pemerintah Israel sendiri berulang kali mengklaim negaranya menghadapi kampanye pencemaran nama baik global.
Sejumlah penyiar meminta audit independen dan peninjauan ulang sistem voting Eurovision agar benar-benar mencerminkan “pendapat adil penonton dan pendengar”, seperti disampaikan penyiar publik Flemish, VRT.
Namun European Broadcasting Union selaku penyelenggara Eurovision menegaskan proses voting telah diverifikasi secara independen dan tidak ditemukan bukti bahwa sistem voting hingga 20 kali “secara tidak proporsional memengaruhi hasil akhir”.
EBU kemudian menegaskan hasil tersebut “sah dan kuat secara sistem”.
Nyaris menangnya Israel membawa konflik lama soal pengaruh geopolitik dalam Eurovision ke titik didih.
Israel pertama kali ikut Eurovision pada 1973 dan telah memenangkan kompetisi empat kali.
Eurovision Hadapi Boikot Terbesar Sepanjang Sejarah
Kini Eurovision menghadapi boikot terbesar dalam sejarah 70 tahunnya.
Meski 35 negara tetap mengikuti kompetisi 2026, lembaga penyiaran dari Spanyol, Irlandia, Belanda, Islandia, dan Slovenia menarik diri dari acara tahun ini sebagai bentuk penolakan terhadap keikutsertaan Israel.
Alasan mereka berbeda-beda, tetapi sebagian besar terkait operasi militer Israel di Gaza sejak 2023 yang menurut otoritas kesehatan Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 orang.
Serangan Israel dimulai setelah kelompok Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 dan menewaskan sekitar 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya.
Beberapa penyiar bahkan menuduh Israel melakukan genosida — tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.
Menariknya, banyak penyiar yang memboikot berasal dari negara-negara yang pemerintahnya juga keras mengkritik Israel.
Bulan lalu, politisi dari Spanyol, Slovenia, dan Irlandia gagal mendorong Uni Eropa untuk membekukan hubungan dagang istimewa dengan Israel.
Meski demikian, para penyiar bersikeras keputusan mereka dibuat secara independen.
Sebelumnya memang ada beberapa penyiar yang mempertanyakan keikutsertaan Israel sejak perang Gaza dimulai, tetapi tidak ada yang mundur pada Eurovision 2024 maupun 2025.
Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel, Miki Zohar, menyebut boikot tersebut sebagai tindakan “memalukan dan munafik”.
“Eurovision adalah perayaan musik, budaya, dan persaudaraan antarbangsa, bukan platform untuk mencari keuntungan politik,” katanya.
Eurovision Selalu Politik?
Politik sebenarnya sudah lama dianggap menjadi bagian dari Eurovision.
Negara-negara yang memiliki hubungan dekat sering saling memberi poin tinggi dalam voting publik.
Namun kini sejumlah penyiar menilai kehadiran Israel dan pola voting yang menyertainya membuat Eurovision tak lagi murni menjadi kompetisi musik.
Sebagian pihak bahkan mulai mengusulkan aturan baru: negara yang sedang terlibat perang seharusnya tidak diizinkan ikut Eurovision.
Usulan itu bahkan mencakup Ukraina demi menjaga “integritas” kompetisi.
Pertanyaannya kini: apakah Eurovision perlu menulis ulang aturan dasarnya, atau langkah itu justru akan menciptakan masalah baru?
Eurovision sendiri sebenarnya adalah kompetisi antaranggota EBU — komunitas lembaga penyiaran publik — bukan kompetisi antar pemerintah.
Slogannya selama ini adalah “United by Music” atau “Bersatu lewat Musik”.
Namun kenyataannya, kontestasi politik sulit dipisahkan dari panggung Eurovision.
Penulis buku Postwar Europe and the Eurovision Song Contest, Dean Vuletic, mengatakan sejak lama Eurovision digunakan sejumlah negara untuk menunjukkan kedekatan dengan Barat atau mengakhiri isolasi internasional mereka.
Ia mencontohkan debut Spanyol era Franco pada 1961 dan Yugoslavia pada masa Perang Dingin.
Perdebatan Baru: Haruskah Negara Berperang Dilarang?
Presiden dewan manajemen penyiar Slovenia RTV, Natalija Gorščak, mengatakan banyak penggemar Eurovision memprotes kehadiran Slovenia bersama Israel di panggung yang sama.
“Sikap etis kami sebagai penyiar publik adalah memperjuangkan perdamaian,” katanya.
Penyiar Islandia RÚV mengaku memiliki “keraguan serius” terhadap perilaku pemerintah dan penyiar Israel dalam kompetisi.
Penyiar Belanda Avrotros juga menyebut adanya “intervensi politik” dalam Eurovision 2025.
Yuval Raphael sendiri dipilih mewakili Israel setelah selamat dari serangan Hamas di festival musik Nova pada 7 Oktober 2023.
Ia bersembunyi di bawah tumpukan mayat selama berjam-jam sebelum diselamatkan dan tampil di Eurovision dengan serpihan logam serangan masih berada di kakinya.
EBU menyatakan Raphael memenuhi seluruh syarat kompetisi dan tidak membawa pesan politik.
Namun bagi sebagian pihak, simbolisme dirinya tetap dianggap politis.
Untuk meredakan kritik, EBU tahun ini mengurangi batas maksimal voting dari 20 menjadi 10 suara per orang.
Mereka juga berjanji mengurangi “kampanye promosi tidak proporsional”, terutama yang melibatkan pemerintah atau lembaga negara.
Meski begitu, penyiar Israel Kan tetap mendapat peringatan resmi setelah unggahan media sosial yang meminta publik “memilih Israel 10 kali” beredar luas.
Bayang-Bayang Rusia dan Ukraina
Banyak pihak menilai ketegangan saat ini berakar dari keputusan EBU mengeluarkan Rusia dari Eurovision pada 2022 setelah invasi ke Ukraina.
Saat itu, EBU menyatakan partisipasi Rusia akan “merusak reputasi kompetisi”.
Pada tahun yang sama, grup Ukraina Kalush Orchestra memenangkan Eurovision dengan rekor voting publik tertinggi sepanjang sejarah.
Kemenangan itu dirayakan luas, tetapi sebagian penyiar menilai hasil tersebut dipengaruhi solidaritas politik terhadap Ukraina.
“Itu politis dan seharusnya tidak terjadi,” kata Gorščak.
“Jika Anda adalah korban perang, semua orang akan memilih Anda.”
Ketua RTVE Spanyol, José Pablo López, bahkan menyerukan reformasi aturan Eurovision agar negara yang sedang berkonflik tidak dapat ikut kompetisi.
Meski demikian, aturan EBU saat ini masih menyatakan setiap anggota EBU berhak berpartisipasi, termasuk Israel dan Ukraina.
Masa Depan Eurovision Dipertaruhkan
Di tengah meningkatnya boikot dan kontroversi, sejumlah orang dalam industri mengatakan semakin sulit mencari musisi yang bersedia tampil di Eurovision.
Banyak artis disebut khawatir reputasi mereka ikut terdampak karena Eurovision kini dianggap semakin politis dan memecah belah.
Padahal selama puluhan tahun, Eurovision dikenal sebagai pesta musik penuh kemeriahan, tata panggung spektakuler, tarian, pesta, dan hiburan.
Kini, sekali lagi, kompetisi tersebut lebih banyak diwarnai petisi, protes, dan perdebatan geopolitik dibanding lagu-lagu yang diperlombakan.
Aturan Eurovision secara tegas menyatakan kompetisi tidak boleh digunakan sebagai “platform ekspresi politik, aktivisme, kontroversi, atau promosi agenda eksternal”.
Namun pertanyaan besarnya sekarang adalah: akan menjadi seperti apa Eurovision di masa depan jika semakin banyak negara, penyiar, artis, dan penonton melihatnya bukan lagi sebagai perayaan musik yang netral — melainkan panggung yang dibentuk oleh politik dunia?
