Sebuah komisi kerajaan yang dibentuk untuk menyelidiki antisemitisme di Australia, menyusul penembakan di Bondi, merekomendasikan agar reformasi kepemilikan senjata api diprioritaskan serta pengamanan kepolisian untuk hari raya besar Yahudi diperluas ke berbagai festival komunitas Yahudi lainnya.
Komisi tersebut—bentuk penyelidikan publik paling berwenang di Australia—dibentuk pada Januari, tiga minggu setelah dua pelaku bersenjata melepaskan tembakan dalam sebuah acara komunitas Yahudi di Bondi Beach, menewaskan 15 orang.
Laporan sementara yang disusun oleh mantan hakim Mahkamah Agung Virginia Bell memuat 14 rekomendasi, meski lima di antaranya dirahasiakan karena alasan keamanan nasional.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa Komite Keamanan Nasional telah menyetujui untuk menerapkan seluruh rekomendasi Bell.
Kronologi serangan Bondi
Pada 14 Desember tahun lalu, seorang ayah dan anak bersenjata senapan dan shotgun menyerang sebuah acara yang digelar pada Minggu sore di taman Bondi Beach.
Sajid Akram (50) tewas ditembak polisi di lokasi kejadian, sementara putranya, Naveed Akram, yang diduga sebagai pelaku lainnya, mengalami luka kritis sebelum kemudian dipindahkan dari rumah sakit ke penjara.
Pria berusia 24 tahun itu kini didakwa atas 59 tuduhan, termasuk 15 dakwaan pembunuhan serta satu dakwaan melakukan aksi terorisme.
Dorongan reformasi senjata api
Dalam laporannya, komisi merekomendasikan agar pemerintah federal dan negara bagian memprioritaskan penyusunan serta implementasi reformasi senjata api yang “konsisten secara nasional”, termasuk rencana program pembelian kembali senjata (gun buyback scheme).
Namun, usulan reformasi tersebut mendapat respons beragam dari sejumlah wilayah di Australia. Queensland, misalnya, menolak rencana buyback dan pembatasan kepemilikan senjata.
Komisi juga menyarankan agar prosedur kepolisian New South Wales (NSW) yang digunakan saat hari raya besar Yahudi diterapkan lebih luas ke “festival dan acara Yahudi berisiko tinggi lainnya”, terutama yang bersifat publik.
Evaluasi keamanan dan penanganan intelijen
Rekomendasi lainnya mencakup peninjauan ulang tim gabungan kontraterorisme di Australia—yang terdiri dari polisi federal, kepolisian negara bagian, serta badan intelijen ASIO—serta usulan agar jabatan koordinator kontraterorisme dijadikan posisi penuh waktu.
Komisi juga menyarankan agar perdana menteri dan anggota kabinet keamanan nasional mengikuti latihan kontraterorisme dalam waktu sembilan bulan setelah setiap pemilihan federal.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tidak ditemukan celah dalam kerangka hukum yang bisa mencegah serangan tersebut atau menghambat respons aparat keamanan.
“Dalam hal ini, tidak ada isu yang memerlukan tindakan mendesak atau segera,” demikian isi laporan.
Namun, laporan itu menambahkan bahwa dugaan kegagalan dalam mengidentifikasi dan merespons informasi intelijen sebelum penembakan, termasuk dalam penempatan polisi pada festival Hanukkah, akan dibahas dalam persidangan, meski sebagian mungkin tertutup untuk publik.
Respons pemerintah dan komunitas Yahudi
Albanese menyatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan “tidak ada perubahan mendesak yang diperlukan”, tetapi menegaskan bahwa pemerintah tetap harus “selalu bisa melakukan lebih baik”.
Presiden Dewan Deputi Yahudi NSW, David Ossip, menyebut laporan itu sebagai “langkah awal yang penting”, namun menegaskan bahwa itu “hanya sebagian dari gambaran besar”.
Ia mengatakan antisemitisme bukan hanya masalah penegakan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang lebih luas, serta menilai kondisi bagi komunitas Yahudi Australia telah memburuk jauh sebelum tragedi Bondi.
Sementara itu, Alex Ryvchin dari Dewan Eksekutif Yahudi Australia menyatakan masih ada “pertanyaan besar yang belum terjawab”, termasuk bagaimana pelaku memperoleh senjata dan mengapa acara tersebut dinilai kurang mendapatkan pengamanan memadai.
Penyelidikan berlanjut
Sidang publik pertama dari penyelidikan ini akan dimulai pada Senin, dengan fokus pada definisi antisemitisme, bentuk manifestasinya di masyarakat, serta pengalaman hidup warga Yahudi Australia di berbagai sektor.
Laporan akhir komisi dijadwalkan akan dirilis pada peringatan satu tahun penembakan tersebut.
Sebelumnya, Perdana Menteri Albanese sempat menolak seruan pembentukan komisi kerajaan, dengan alasan berpotensi memecah belah masyarakat. Namun tekanan dari keluarga korban, politisi, dan tokoh publik membuat pemerintah akhirnya mengubah sikap dan memperluas penyelidikan menjadi tingkat federal.
