Sebuah “tali penyelamat” bagi Haiti terancam terputus jika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan pemerintahan Donald Trump mengakhiri status perlindungan sementara bagi ratusan ribu warga Haiti di Amerika Serikat.
Ysmael, seorang warga Haiti, sudah merasakan dampak kenaikan harga di negaranya. “Semua naik,” ujarnya dalam video World Food Programme mulai dari ongkos naik bus “tap-tap” hingga biaya makan sehari-hari, yang dipicu lonjakan harga bahan bakar akibat perang Iran.
Di tengah kondisi kekerasan dan kemiskinan yang melanda Haiti, warga yang berhasil bermigrasi ke Amerika Serikat menjadi penopang penting bagi keluarga mereka di kampung halaman. Uang kiriman dari luar negeri telah menjadi sumber kehidupan utama di salah satu negara yang paling bergantung pada remitansi di dunia.
Namun, situasi itu bisa berubah drastis jika Mahkamah Agung memberi lampu hijau bagi pemerintah untuk mengakhiri Temporary Protected Status (TPS) bagi lebih dari 350.000 warga Haiti—status yang memungkinkan mereka tinggal dan bekerja secara legal di AS.
Pada Februari, Mahkamah Agung sempat menangguhkan penghentian TPS oleh pemerintah. Status ini biasanya diberikan kepada warga dari negara tertentu yang tidak aman untuk kembali karena kondisi darurat. Namun, pada Rabu, pengadilan akan mulai mendengarkan argumen lisan setelah pemerintah mengajukan banding.
Departemen Keamanan Dalam Negeri sebelumnya menyatakan bahwa program TPS untuk Haiti “tidak pernah dimaksudkan sebagai program suaka de facto,” meskipun dalam praktiknya telah digunakan selama puluhan tahun oleh pemerintahan sebelumnya.
Jika pengadilan memutuskan mendukung pemerintah dan membuka jalan bagi deportasi massal, dampaknya bisa sangat besar. “Ini seperti karpet yang ditarik dari bawah kaki Anda,” ujar Amy Fischer dari Amnesty International USA.
“Kami tahu orang-orang tidak bisa dipulangkan ke Haiti dengan aman,” tambahnya.
Kembali ke Negara yang Tidak Aman
Kondisi keamanan di Haiti terus memburuk. Serangan geng masih mengguncang berbagai wilayah, termasuk di Artibonite bulan lalu yang menewaskan puluhan orang dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Awal bulan ini, serangan bersenjata terhadap kantor polisi di Marigot, wilayah selatan Haiti, menewaskan sedikitnya enam orang. Kelompok hak asasi manusia seperti Defenders Plus menyebut kekerasan kini bahkan menjangkau wilayah yang sebelumnya dianggap aman.
Kelompok bersenjata yang memblokir jalan dan jalur distribusi membuat akses terhadap kebutuhan dasar semakin sulit. Rachelle Arnoux dari CARE menyebut masyarakat menghadapi kesulitan harian untuk mendapatkan makanan, air, dan layanan dasar.
Jerome Fritsch, dokter di rumah sakit Médecins Sans Frontières di Cité Soleil, mengatakan kekerasan geng menghambat warga mendapatkan layanan kesehatan. Bentrokan bersenjata baru-baru ini bahkan disebut sebagai yang terburuk dalam dua tahun terakhir.
“Kami tidak tahu apakah besok akan terjadi lagi,” katanya.
Krisis Pangan dan Bencana Bertubi-tubi
Krisis pangan di Haiti telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan proyeksi terbaru IPC untuk periode Maret–Juni 2026, sekitar 52% populasi mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.
Banjir besar baru-baru ini memperparah situasi. Kantor kemanusiaan PBB melaporkan hujan lebat menyebabkan banjir di wilayah barat laut, menewaskan sedikitnya 12 orang, merendam lebih dari 1.000 rumah, serta menghancurkan mata pencaharian warga.
“Deportasi bukanlah pilihan saat ini,” tegas Guerline Jozef dari The Haitian Bridge Alliance.
Ancaman bagi Ekonomi Haiti
Jika TPS dicabut dan deportasi dilakukan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh ekonomi Haiti secara keseluruhan.
Sekitar 750.000 rumah tangga di Haiti menerima remitansi dari diaspora di AS, menurut Inter-American Dialogue. Sekitar 40% pengirim uang tersebut kemungkinan merupakan pemegang TPS.
Bagi banyak keluarga, remitansi adalah satu-satunya sumber pendapatan untuk membeli makanan dan obat-obatan.
Data menunjukkan bahwa remitansi meningkat dari 12% PDB Haiti pada 2012 menjadi lebih dari 25% pada 2022. Dana ini menjadi sumber utama devisa negara dan berperan penting dalam membiayai konsumsi, pendidikan, serta layanan kesehatan.
Risiko Deportasi Massal
Para ahli memperingatkan bahwa deportasi massal justru akan memperburuk krisis. Selain menambah tekanan pada sumber daya yang sudah terbatas, langkah ini juga berpotensi meningkatkan kemiskinan, kelaparan, dan gelombang migrasi baru.
“Jika hubungan finansial ini terputus, kita bisa memperkirakan lebih banyak orang akan meninggalkan Haiti demi mencari keselamatan,” kata Fischer.
Di sisi lain, komunitas internasional tengah berupaya menstabilkan Haiti melalui pasukan multinasional yang didukung AS. Namun, membuka jalan bagi deportasi besar-besaran dinilai bisa bertentangan dengan tujuan tersebut.
Dengan keputusan pengadilan yang semakin dekat, masa depan ratusan ribu warga Haiti—dan stabilitas ekonomi negaranya—kini berada di ujung tanduk.
