Pengadilan di India memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan pembelian ratusan buku yang dicurigai dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) oleh sebuah perpustakaan umum di negara bagian Tamil Nadu, India selatan.
Kontroversi ini bermula setelah novelis Tamil, Perumal Murugan, mempertanyakan keaslian sejumlah buku yang memuat informasi keliru dan memiliki identitas penulis yang meragukan di sebuah perpustakaan yang baru dibuka di Kota Coimbatore.
Pengadilan Tinggi Madras telah memerintahkan badan antikorupsi negara bagian untuk menyelidiki proses pembelian buku tersebut serta membekukan rekening bank yang terkait dengan penerbit yang dituduh memasok buku-buku bermasalah itu.
Pemerintah negara bagian menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) atas pembelian buku-buku tersebut. Namun, DMK membantah tuduhan itu.
Menteri Pendidikan Sekolah Tamil Nadu, A Rajmohan, menyebut kasus tersebut berpotensi menjadi “skandal AI pertama di India”. Ia mengatakan penyelidikan juga akan mencakup pembelian buku untuk perpustakaan umum lainnya di seluruh negara bagian.
Kasus ini memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai meningkatnya penggunaan AI dalam industri penerbitan. Teknologi tersebut memungkinkan pembuatan buku secara cepat dan murah, tetapi juga berisiko menghasilkan informasi palsu serta referensi yang sebenarnya tidak pernah ada.
Kontroversi ini sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi perpustakaan dan penerbit dalam memverifikasi keaslian buku ketika konten buatan AI semakin banyak beredar.
Pusat kontroversi tersebut adalah Perpustakaan Periyar Arivulagam, yang dibangun dengan biaya sekitar 3 miliar rupee (sekitar US$34 juta atau Rp550 miliar). Perpustakaan yang mengambil nama tokoh reformasi sosial Periyar EV Ramasamy itu diresmikan pada 16 Oktober oleh Kepala Menteri Tamil Nadu, C Joseph Vijay.
Murugan, yang novel-novelnya berjudul Pyre dan One Part Woman mendapat pengakuan internasional, mulai mempertanyakan koleksi perpustakaan tersebut setelah mengunjunginya bulan lalu.
Dalam sebuah tulisan di majalah daring, ia menuding hampir 1.800 buku di bagian koleksi berbahasa Tamil dipasok oleh penerbit yang tidak banyak dikenal, Agal Vilakku Pathippagam.
Ia mengatakan banyak buku tersebut mencantumkan nama penulis yang tidak dikenal, harga yang tidak wajar, serta nomor International Standard Book Number (ISBN) yang keabsahannya diragukan.
Salah satu buku yang menjadi sorotan adalah Naladiyar Vaazhvin Vazhikatti atau Panduan Kehidupan melalui Naladiyar. Buku setebal 300 halaman tersebut dilaporkan dijual dengan harga 1.445 rupee.
Buku itu menggambarkan Naladiyar sebagai seorang penyair dan filsuf Tamil. Padahal, Naladiyar merupakan karya sastra klasik Tamil yang terdiri atas 400 bait puisi empat baris mengenai moralitas dan etika.
Buku lainnya dilaporkan mencantumkan nama penulis yang keliru untuk puisi kuno Tamil berjudul Madurai Kanchi. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah AI digunakan untuk menghasilkan salah satu buku yang dipermasalahkan tersebut.
Pertanyaan serupa juga muncul terkait sebuah buku yang ditemukan di perpustakaan umum lain di Madurai. Buku tersebut mencantumkan nama ekonom ternama Jean Drèze sebagai penulisnya.
Buku berjudul Democracy and People’s Rights in the Contemporary World itu diterbitkan oleh Phoenix Publishing House dan mencantumkan Drèze sebagai penulis.
Drèze dalam keterangannya kepada surat kabar The Hindu awal pekan ini, ia menegaskan tidak pernah menulis buku tersebut. Ia juga mempertanyakan kemungkinan namanya digunakan tanpa izin.
mengunjungi alamat di Chennai yang tercantum sebagai lokasi Agal Vilakku dan penerbit lain yang turut disebut dalam kontroversi tersebut, Phoenix Publishing House. Namun, tidak ditemukan tanda atau identitas yang menunjukkan keberadaan kedua perusahaan itu.
Seorang perempuan di alamat tersebut membenarkan bahwa Agal Vilakku beroperasi di lokasi itu. Pemiliknya, Mohan, menolak memberikan komentar dengan alasan persoalan tersebut sedang ditangani pengadilan.
Kontroversi ini mendorong para penulis, akademisi, dan penerbit mempertanyakan proses pemilihan buku untuk koleksi perpustakaan umum.
Lebih dari 160 penulis, peneliti, seniman, dan penerbit telah menandatangani pernyataan bersama yang mendesak dilakukannya penyelidikan independen, pembukaan dokumen pengadaan, serta audit terhadap koleksi perpustakaan di seluruh Tamil Nadu.
Mereka juga meminta agar uang negara yang disalahgunakan dikembalikan apabila penyelidikan menemukan adanya penyelewengan.
Kelompok tersebut mempertanyakan bagaimana buku-buku bermasalah itu bisa lolos dari proses seleksi yang melibatkan komite ahli, negosiasi harga, serta beberapa tahapan pemeriksaan.
Pemerintah negara bagian telah memerintahkan audit internal terhadap koleksi perpustakaan umum.
Rajmohan mengatakan sebanyak 523 buku telah ditarik dari Perpustakaan Umum Connemara yang bersejarah di Kota Chennai setelah pemeriksaan awal menemukan sejumlah persoalan terkait keaslian dan kualitas buku.
Buku-buku yang dipermasalahkan juga telah ditarik dari Perpustakaan Periyar Arivulagam. Sementara itu, petugas antikorupsi terus memeriksa dokumen pengadaan dan melakukan pemeriksaan terhadap perpustakaan lainnya, tambah Rajmohan.
Kontroversi tersebut turut memicu perselisihan politik di Tamil Nadu. Rajmohan menuduh pemerintahan DMK sebelumnya memerintahkan pembelian buku-buku yang kini dipermasalahkan. Ia mengatakan pemerintah negara bagian akan berupaya memulihkan uang publik jika penyelidikan menemukan adanya pelanggaran.
DMK membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya bermotif politik. Partai itu juga menyerukan dilakukannya penyelidikan terhadap proses pembelian buku-buku tersebut.
