Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menggunakan sebagian besar pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini untuk memperingatkan meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim di kawasan Himalaya. Ia menyinggung banjir bandang yang membawa material longsoran dan melanda negaranya pada Agustus.
Namun, usulannya untuk menyatukan dua negara yang bersaing di kawasan, India dan China, bersama Nepal, guna menghadapi ancaman tersebut menarik perhatian khusus.
Shah mengusulkan pembentukan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya untuk memperkuat penanganan bencana lintas negara serta mendorong pertukaran data ilmiah dan keahlian di salah satu kawasan paling rentan secara ekologis sekaligus sensitif secara geopolitik di dunia.
“Biarkan Himalaya menjadi laboratorium kerja sama internasional, bukan garis perbatasan yang terpecah oleh informasi yang tidak terintegrasi,” ujarnya.
Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Nepal, yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, mengatakan usulan tersebut masih berada pada tahap awal.
“Usulan perdana menteri telah memberikan arah politik. Kementerian kami sedang bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyusun kerangka awal yang dapat menjadi dasar membangun kesepahaman bersama,” kata pejabat tersebut.
India maupun China belum memberikan tanggapan resmi terhadap usulan itu.
Namun, mampukah Nepal benar-benar mempertemukan dua kekuatan regional tersebut untuk menghadapi ancaman iklim bersama di kawasan yang selama ini diwarnai sengketa wilayah berkepanjangan?
India dan China berbagi perbatasan yang disengketakan sepanjang sekitar 3.500 kilometer, sebagian besar membentang melintasi Pegunungan Himalaya. Klaim wilayah yang saling bertentangan telah memicu perang, bentrokan mematikan, dan kebuntuan militer berulang di sepanjang Garis Kendali Aktual (LAC), yakni batas de facto yang memisahkan wilayah di bawah kendali masing-masing negara.
Namun, pegunungan yang selama ini menjadi sumber ketegangan kedua negara kini juga menghadapi ancaman iklim yang mendesak.
Suhu di kawasan Himalaya meningkat lebih cepat daripada rata-rata global. Kondisi ini mempercepat penyusutan gletser dan pencairan lapisan tanah beku permanen atau permafrost, sekaligus meningkatkan risiko tanah longsor, runtuhan batu, longsoran salju, dan banjir akibat jebolnya danau glasial.
Bencana semacam itu dapat melintasi batas negara dan mengancam nyawa, infrastruktur, serta mata pencaharian masyarakat di wilayah hilir. Karena itu, kerja sama di antara negara-negara yang berbagi kawasan Himalaya menjadi semakin penting.
Laporan Pusat Internasional untuk Pembangunan Pegunungan Terpadu (ICIMOD) yang dirilis pada Maret menemukan bahwa pencairan gletser di kawasan Hindu Kush Himalaya (HKH) berlangsung semakin cepat. Laju kehilangan es sejak 2000 tercatat dua kali lipat dibandingkan periode 1974-1999.
Lebih jauh ke timur, di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet, luas gletser telah menyusut 24 persen dalam enam dekade terakhir. Hal itu disampaikan Kang Shichang, Direktur Institut Bahaya Pegunungan dan Lingkungan pada Akademi Ilmu Pengetahuan China, kepada People’s Daily Online.
Para ahli mengatakan penyusutan gletser dapat memperluas danau glasial sehingga meningkatkan risiko banjir mendadak yang berpotensi menghancurkan wilayah di negara-negara lain, termasuk Nepal, India, dan Bhutan. Sejumlah sungai besar yang mengalir melalui negara-negara tersebut berhulu di Dataran Tinggi Tibet.
Menurut People’s Daily, saat ini terdapat lebih dari 14.000 danau glasial di dataran tinggi tersebut dengan luas keseluruhan lebih dari 1.100 kilometer persegi.
Ancaman yang muncul tidak hanya terbatas pada banjir.
Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh American Geophysical Union pada 2024 memperkirakan risiko tanah longsor di kawasan Himalaya dan Tibet akan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang akibat bertambahnya badai hujan.
Peningkatan risiko absolut terbesar diperkirakan terjadi di wilayah yang memang sudah rentan, termasuk Garhwal dan Kumaon di India serta Nepal. Namun, peningkatan relatif terbesar diproyeksikan terjadi di Dataran Tinggi Tibet.
Meningkatnya risiko tersebut membuat kerja sama semakin mendesak. Namun, berbagai upaya India dan China untuk bekerja sama dalam menangani persoalan lingkungan di Himalaya sejauh ini hanya menunjukkan sedikit kemajuan.
Kedua kekuatan Asia itu kerap memiliki pandangan yang sama dalam perundingan iklim PBB. Keduanya menentang desakan negara-negara Barat untuk memangkas emisi dan berpendapat bahwa negara berkembang tidak seharusnya menanggung beban yang sama dengan negara-negara industri.
Meski demikian, kedua negara belum memiliki kesepakatan khusus untuk bersama-sama menangani dampak perubahan iklim di Himalaya.
Pada 2009, India dan China sepakat melakukan penelitian bersama mengenai dampak pemanasan global terhadap gletser di Himalaya dan Tibet.
Setelah mengunjungi Beijing, Menteri Lingkungan Hidup India saat itu, Jairam Ramesh, mengumumkan bahwa Wadia Institute of Himalayan Geology dari India akan bekerja sama dengan Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute dari China untuk menjalankan proyek tersebut.
Namun, menurut seorang ilmuwan yang terlibat dalam upaya itu, inisiatif tersebut tidak pernah berkembang lebih jauh.
“Hanya ada satu pertemuan antara kami dan pihak China. Setelah itu tidak ada kelanjutannya, tidak ada hasil yang dicapai,” kata Dr. DP Dobhal, ahli glasiologi yang telah pensiun dan pernah memimpin program glasiologi di Wadia Institute.
“Apa yang terjadi setelah itu, tidak ada yang tahu,” tambahnya.
Sejak awal 2000-an, India dan China memiliki kesepakatan yang mengatur penyediaan data hidrologi oleh Beijing selama musim banjir untuk Sungai Brahmaputra dan Sutlej, dua sungai besar yang berhulu di Tibet.
Namun, pada Agustus 2025, Wakil Menteri Luar Negeri India Kirti Vardhan Singh menyampaikan kepada parlemen bahwa kedua kesepakatan tersebut telah berakhir. China berhenti membagikan data Sungai Brahmaputra pada Juni 2023, sedangkan India tidak lagi menerima data Sungai Sutlej sejak 2022.
China belum menjelaskan secara terbuka penyebab terhentinya pertukaran data terbaru tersebut. Namun, ketika menahan informasi serupa pada 2017, di tengah ketegangan militer dengan India, Beijing menyalahkan masalah teknis pada stasiun pemantauan hidrologi di Tibet, menurut Singh.
Sejumlah analis melihat peluang dari meredanya ketegangan antara India dan China belakangan ini. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya komunikasi politik tingkat tinggi dan upaya menghidupkan kembali perdagangan lintas perbatasan melalui jalur-jalur di Himalaya.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa mungkin ada ruang yang lebih besar bagi ketiga negara untuk menjajaki kerja sama terkait iklim,” kata William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group.
Namun, ia menilai Beijing kemungkinan akan tetap berhati-hati dalam menjalin kesepakatan besar dengan India dan Nepal selama sengketa perbatasan belum terselesaikan.
Salah satu hambatan utama adalah bahwa informasi yang penting untuk memahami risiko iklim juga dapat memiliki nilai militer.
“Apa yang dianggap ilmuwan iklim sebagai data penelitian penting bisa dipandang sebagai informasi intelijen strategis oleh aparat keamanan nasional, terutama di kawasan tempat dua militer saling berhadapan di sepanjang perbatasan yang disengketakan,” kata Walter Ladwig, peneliti madya dalam Program Indo-Pasifik di Royal United Services Institute (RUSI), lembaga kajian pertahanan dan keamanan yang berbasis di Inggris.
Ketegangan semacam itu juga menghambat upaya sebelumnya untuk menangani bencana yang melintasi perbatasan di kawasan Himalaya.
ICIMOD yang berbasis di Kathmandu telah menghabiskan lebih dari tiga dekade untuk mendorong kerja sama regional, termasuk dalam pengembangan sistem peringatan dini banjir. Namun, kemajuannya masih lambat.
“Ada sejumlah persoalan yang sangat sensitif dalam urusan lintas negara, seperti data lengkap mengenai aliran sungai, yang mungkin tidak ingin dibagikan oleh suatu negara, terutama negara-negara yang berada di hulu,” kata Arun Bhakta Shrestha, mantan spesialis senior di ICIMOD.
Ia mengatakan negara-negara terkait sebaiknya berfokus pada pertukaran informasi mengenai risiko bencana yang tidak terlalu sensitif.
Dr. Uday Kala, Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana di Institut Teknologi India (IIT) Mandi, menyarankan agar kerja sama dimulai dengan langkah-langkah praktis. Langkah tersebut mencakup identifikasi bersama danau glasial berisiko tinggi serta potensi bencana lintas perbatasan, penyepakatan protokol dasar pertukaran data dan standar pemantauan, serta pertukaran peringatan penting tanpa penundaan.
“Perubahan iklim sedang mengubah kondisi dasar itu sendiri. Mengejar ketertinggalan setelah bencana sebelumnya tidak lagi cukup. Kita perlu mengantisipasi bencana berikutnya,” ujarnya.
Belum dapat dipastikan apakah India dan China bersedia mengambil langkah-langkah tersebut.
Bagi Nepal, tantangan utamanya adalah meyakinkan dua negara tetangganya yang berpengaruh itu untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama menghadapi ancaman iklim yang sama.
