“Air! Air!” teriak massa saat mereka menyerbu sebuah kompleks yang menampung pusat data, dengan membawa botol plastik kosong dan jeriken.
Sekitar 300 orang yang merupakan warga Pulau Batam, Indonesia, terlibat dalam aksi tersebut. Mereka marah karena keran air di rumah masing-masing mengering, sementara pusat data di kawasan Nongsa Digital Park yang baru tampak memiliki cukup air untuk mencegah mesin-mesinnya mengalami panas berlebih.
“Selama tiga bulan terakhir, tidak setetes pun air mengalir dari keran kami. Pasokan air kami sebelumnya selalu lancar sampai pusat-pusat data datang,” kata Dewi Susanti, salah seorang demonstran.
Ia mengatakan warga di kampungnya, Bakau Serip, kini bergantung pada truk tangki yang menyalurkan air dengan kondisi “kotor, keruh, dan berbau”.
Perusahaan penyedia air di Batam mengatakan bahwa mereka sedang berupaya memperbaiki pasokan. Namun, perusahaan tersebut tidak menjelaskan apakah gangguan itu berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan air dari pusat data.
Sementara itu, BP Batam, lembaga yang mengawasi perdagangan dan industri, menyalahkan kekeringan berkepanjangan sebagai penyebab masalah tersebut. Lembaga itu juga membantah tudingan warga bahwa air yang seharusnya dialirkan ke permukiman justru disalurkan ke pusat data.
Ini bukan aksi protes pertama di Batam. Waduk-waduk di pulau tersebut terus menghadapi tekanan yang meningkat ketika Batam berupaya mengubah dirinya menjadi pusat industri digital.
Setelah aksi protes pada Agustus dan September, pihak berwenang memberi tahu perusahaan-perusahaan yang membuka pusat data di Batam bahwa mereka harus membangun fasilitas desalinasi sendiri untuk menghasilkan air tawar, alih-alih mengandalkan waduk.
Namun, warga mengatakan mereka semakin khawatir karena kini harus bersaing dengan kebutuhan air untuk mengoperasikan server.
“Data yang dapat diandalkan mengenai penggunaan air oleh pusat data di Indonesia masih sangat terbatas, sebagian karena perusahaan menganggap informasi tersebut sebagai data eksklusif,” kata Agus Hasan, profesor di Norwegian University of Science and Technology.
“Kita harus membangun pusat data secara rasional, transparan, dan bertanggung jawab, serta menuntut agar angka-angkanya dibuka. Jika tidak, masyarakat yang tidak mendapat informasi sementara keran air mereka mengering akan melakukan perlawanan, dan mereka punya alasan yang tepat untuk itu,” tambahnya.
Penolakan terhadap pembangunan pusat data terus berkembang di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Serikat dan Inggris hingga sejumlah wilayah di Asia, seiring perusahaan teknologi menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Masyarakat khawatir mengenai dampak bangunan-bangunan besar tanpa jendela tersebut terhadap lingkungan tempat tinggal mereka, mulai dari suara dengung mesin yang terus-menerus hingga lampu keamanan yang mungkin menyala sepanjang malam. Mereka juga mengkhawatirkan tekanan tambahan terhadap sumber daya air dan energi.
Pusat data membutuhkan listrik untuk beroperasi, sedangkan air berfungsi mencegah server mengalami panas berlebih. Para insinyur menggunakan sistem pendingin yang kompleks, yang dalam pengoperasiannya membutuhkan banyak air.
Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebuah pusat data pada umumnya mengonsumsi sekitar 300.000 galon air per hari, setara dengan kebutuhan sekitar 1.000 rumah tangga di negara tersebut. Fasilitas berkapasitas lebih besar, yakni 50 megawatt (MW), dapat menggunakan air sebanyak kebutuhan 2.200 rumah tangga setiap hari dan listrik yang cukup untuk memasok hampir 22.000 rumah, menurut bank sentral Malaysia.
Belum diketahui secara pasti berapa banyak air dan listrik yang dikonsumsi pusat-pusat data di Batam.
Namun, pulau tersebut secara rutin menghadapi kekurangan air, dan kondisinya lebih buruk tahun ini. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah fenomena El Niño super yang bersejarah.
Tanpa sumber air tawar alami, sekitar 1,3 juta penduduk Batam bergantung pada air hujan yang ditampung di enam waduk buatan.
Simulasi kelompok nirlaba lingkungan setempat, Akar Bhumi Indonesia, menunjukkan bahwa Waduk Nongsa, yang memasok air ke Bakau Serip, tempat Dewi tinggal, dapat mengering dalam satu bulan ke depan jika tidak turun hujan.
“Kekurangan air ini memengaruhi mata pencaharian kami. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli beras sekarang harus dipakai untuk membeli air dalam drum,” kata Dewi.
“Suami saya harus begadang semalaman untuk mendapatkan air, lalu langsung berangkat kerja keesokan paginya.”
Sebelumnya, perusahaan penyedia air di Batam menyatakan akan mempertimbangkan sejumlah langkah, seperti teknologi modifikasi cuaca melalui penyemaian awan, jika kekurangan air terus berlanjut. Ketika dimintai tanggapan mengenai aksi protes terbaru, perusahaan tersebut mengarahkan pada pernyataan sebelumnya.
Pihak berwenang di Batam telah menyetujui pembangunan 10 pusat data, enam di antaranya berlokasi di Nongsa Digital Park. Dua fasilitas telah beroperasi, sedangkan satu lainnya sedang dibangun. BP Batam mengatakan bahwa sedikitnya enam proyek tambahan masih dalam tahap peninjauan untuk memperoleh persetujuan.
Data resmi menunjukkan bahwa investasi pusat data di pulau tersebut telah melampaui US$6,7 miliar atau sekitar Rp110,55 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, hingga pertengahan 2026. Investasi ini antara lain didorong oleh permintaan dari Singapura, yang dapat dijangkau dalam waktu sekitar satu jam menggunakan feri.
Singapura menghentikan sementara pembangunan pusat data pada 2019 dengan alasan keterbatasan lahan dan energi. Kebijakan tersebut dicabut pada 2022 setelah pemerintah memperkenalkan standar efisiensi baru, yang mendorong investor mencari lokasi alternatif.
Singapura telah lama mempromosikan Kepulauan Riau, termasuk Batam, serta negara bagian Johor di Malaysia sebagai kawasan yang dapat saling melengkapi dalam pengembangan industri digital.
Johor dengan cepat menyerap limpahan investasi tersebut dan menyetujui proyek-proyek pusat data bernilai puluhan miliar dolar. Namun, perkembangan ini segera memicu kemarahan warga yang frustrasi akibat kebisingan, debu, dan kekurangan air. Pemerintah negara bagian itu kemudian berupaya mengatur jumlah air dan listrik yang boleh dikonsumsi pusat data.
Di seberang Selat Singapura, Batam juga menjadi lokasi yang menarik bagi investor dari Amerika Serikat, China, Australia, dan Singapura. Daya tariknya mencakup biaya operasional yang relatif rendah, kedekatan dengan Singapura, serta konektivitas ke jalur kabel bawah laut utama.
Nongsa menjadi lokasi pusat data seluas 13.000 meter persegi milik perusahaan ekuitas swasta asal Hong Kong, Gaw Capital, bersama pengembang Indonesia, Sinar Primera.
Pada April, DayOne, perusahaan asal Singapura, menandatangani kesepakatan dengan sebuah perusahaan utilitas milik negara Indonesia untuk membangun salah satu pusat data terbesar di Indonesia. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas sekitar 450 MW, cukup untuk memasok listrik bagi sekitar 350.000 rumah tangga dengan konsumsi rata-rata.
Pada Juni, DayOne, produsen cip Nvidia, dan perusahaan rintisan AI asal Australia, Firmus Technologies, mengumumkan proyek “pabrik AI” berkapasitas 360 MW.
Menurut perkiraan resmi, kebutuhan listrik pusat data di Batam diperkirakan melampaui 1.100 MW pada 2030. Jumlah tersebut cukup untuk memasok listrik bagi hampir satu juta rumah.
Sementara itu, gelombang pembangunan pusat data menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Batam. Mereka mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat.
“Jangan hanya duduk di atas dan terus menyetujui proyek-proyek ini. Turunlah ke sini dan lihat sendiri masalah yang harus kami hadapi,” kata Marlinda, warga Kecamatan Sei Beduk yang juga mengalami kekurangan air.
“Kami ingin pemerintah memperhatikan masyarakat biasa,” kata seorang warga lainnya.
“Jangan sampai investasi bernilai miliaran rupiah terus berjalan sementara masyarakat biasa dibiarkan menderita. Kami tidak meminta sesuatu yang mewah. Kami hanya ingin pasokan air kami kembali normal.”
