Australia membuat pengungkapan dramatis pada Rabu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Agen AI berbahaya telah meretas salah satu lembaga pemerintah Australia, dalam insiden yang disebut sebagai kasus pertama yang diketahui di dunia. Data pribadi, tetapi bukan informasi sensitif, dicuri dari Medicare, sistem layanan kesehatan universal Australia.
Peretasan itu terjadi pada Juni, tetapi OpenAI mengatakan baru mengetahuinya pada Agustus. Perusahaan tersebut kemudian baru memberi tahu pemerintah Australia pada 10 September, melalui email yang digunakan para peneliti dan akademisi untuk melaporkan dugaan kerentanan kepada pihak berwenang.
Meski mengkhawatirkan, waktu pengungkapan insiden tersebut justru menjadi keuntungan bagi Australia.
Sebagai negara berkekuatan menengah yang biasanya tidak mendapatkan panggung sebesar sekutu-sekutunya yang lebih berpengaruh, Australia ingin menunjukkan bahwa pengaruhnya melampaui ukurannya dalam salah satu isu paling menentukan saat ini, yakni regulasi perusahaan teknologi besar atau big tech.
Dalam setahun terakhir saja, Australia telah menerapkan larangan media sosial yang disebut sebagai yang paling ketat di dunia, mengumumkan aturan algoritma yang diklaim sebagai yang terkuat di dunia, membuka kemungkinan penerapan pembatasan “terdepan di dunia” terhadap kacamata pintar, dan kini menjadi pemerintah pertama yang menghadapi perusahaan AI terkait serangan oleh agen AI terhadap datanya.
Sangat mungkin pemerintah negara lain juga pernah menjadi korban agen AI berbahaya.
Mantan penasihat keamanan siber pemerintah Australia, Alastair MacGibbon, mengatakan bahwa ia mendengar kabar bahwa sejumlah pemerintah lain telah diberi tahu mengenai pelanggaran serupa yang baru-baru ini dilakukan oleh agen OpenAI.
“Sebagian memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada publik. Itu adalah pilihan setiap pemerintah mengenai bagaimana mereka ingin menangani hal-hal semacam ini,” kata MacGibbon, yang merupakan kepala strategi di CyberCX. “Pemerintah Australia memilih waktu untuk mengungkapkannya guna mendapatkan publisitas maksimal, dan memang itulah hak mereka untuk melakukannya.”
Mengungkap pelanggaran data tentu dapat menjadi strategi berisiko bagi pemerintah karena langkah tersebut membuat mereka rentan dikritik bahwa sistem keamanan mereka tidak memadai. Namun, karena tidak ada informasi sensitif yang bocor, posisi Australia menjadi lebih kuat untuk memanfaatkan insiden tersebut.
“Tidak ada seorang pun yang meninggal,” kata Michael Noetel, profesor madya di University of Queensland yang meneliti risiko AI. “Ini adalah burung kenari lain di dalam tambang batu bara. Insiden hilangnya kendali seperti ini, meskipun saat ini dampaknya kecil, merupakan sesuatu yang dikhawatirkan para CEO akan semakin buruk seiring waktu.”
Australia telah dikenal karena mengambil sikap tegas terhadap perusahaan media sosial. Kini, mengangkat isu AI juga menjadi cara lain bagi Australia untuk membatasi pengaruh big tech, kata Tama Leaver, profesor studi internet di Curtin University di Perth.
“Mustahil untuk mengatakan dengan pasti, tetapi tampaknya sangat mungkin bahwa ini direncanakan dengan sangat matang.”
Fakta bahwa para pemimpin dunia berkumpul di New York pekan ini kemungkinan turut membantu.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan “terus terang” dengan CEO OpenAI Sam Altman untuk menyampaikan “keprihatinan ekstrem” Australia atas kejadian tersebut. Menurut Albanese, Altman mengakui adanya “masalah dengan protokol” di OpenAI.
Pemimpin Australia itu juga berfoto selfie bersama Presiden AS Donald Trump, dan keduanya mungkin telah melakukan pembicaraan secara langsung. Namun, Australia berisiko memicu kemarahan Trump, yang ingin mendorong pengembangan AI, “bukan mengekangnya”, dan bahkan ingin mengganti istilahnya menjadi “superintelligence”.
Awal pekan ini, Albanese juga harus menanggapi kritik dari pemerintahan Trump terkait proposal pemerintahannya yang akan memberi pengguna pilihan untuk tidak mengikuti algoritma media sosial. AS menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “penyensoran terhadap kebebasan berbicara yang dilindungi”.
Di dalam negeri, Komisi eSafety Australia saat ini memperkuat tim hukumnya untuk menghadapi platform media sosial yang menentang undang-undang pembatasan media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Australia memang tidak populer di kalangan perusahaan big tech. Namun, kebijakan tegasnya terkait media sosial dan keamanan internet mendapat dukungan luas dari masyarakat Australia, terutama para orang tua.
Pemerintah Australia memanfaatkan peretasan tersebut untuk memosisikan diri sebagai pemimpin dalam salah satu isu yang paling banyak dibicarakan saat ini. Pemerintah juga tidak membuang waktu untuk menggunakan insiden itu guna mendorong agenda yang lebih luas.
Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Menteri Komunikasi Anika Wells mengatakan kepada wartawan, “Ini adalah contoh industri yang tidak diatur, ketika big tech jelas merasa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan, dan hal seperti itu tidak akan diterima di Australia.”
