Zhang Yadi, 23 tahun, yang juga dikenal dengan nama Tara, seharusnya tengah menempuh pendidikan di sebuah universitas bergengsi di Inggris.
Namun kini ia diyakini ditahan di China.
Dalam salah satu unggahan terakhirnya di platform media sosial X, Tara mengucapkan selamat ulang tahun ke-90 kepada Dalai Lama. Ia juga membantu mengedit sebuah platform daring berbahasa Mandarin yang mempromosikan hak-hak warga Tibet ketika belajar di Prancis.
Dukungan yang ia sampaikan untuk warga Tibet saat berada di luar negeri diyakini menjadi alasan dirinya dipenjara. Beijing memandang Dalai Lama sebagai separatis, sementara wilayah yang disebut China sebagai Daerah Otonomi Tibet, yang dianeksasi pada 1950, dianggap bagian tak terpisahkan dari negara tersebut.
Tara dilaporkan ditangkap di Shangri-La, Provinsi Yunnan, pada Juli tahun lalu ketika berkunjung ke China. Ia diyakini menghadapi tuduhan “menghasut orang lain untuk memecah negara dan merusak persatuan nasional”.
Kasus Tara menjadi gambaran keras tentang batas toleransi pemerintah China terhadap perbedaan pendapat, atau apa yang mereka anggap sebagai separatisme, di tengah mulai berlakunya undang-undang baru yang bahkan dinilai dapat memberi Beijing kewenangan menargetkan orang di luar wilayahnya.
China selama ini telah dituduh mengintimidasi para pembangkang di luar negeri, mulai dari menekan aktivis Uyghur, memburu kritikus pemerintah di pengasingan, hingga menawarkan hadiah bagi aktivis pro-demokrasi Hong Kong.
Kini, Undang-Undang Persatuan Etnis yang mulai berlaku pada Rabu disebut memberikan landasan hukum bagi tindakan tersebut.
Aturan ini hadir ketika Beijing tengah berupaya memperbaiki citranya di dunia internasional seiring penguatan posisinya sebagai kekuatan global.
China membuka pintunya bagi pemimpin dunia dan wisatawan asing. Sejumlah pemimpin, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, berjalan di karpet merah di depan Great Hall of the People untuk berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping.
Pelonggaran aturan visa dan kampanye daring juga mendorong warga dari 77 negara, termasuk sebagian besar negara Eropa, untuk mengunjungi China.
Unggahan media sosial para influencer yang bepergian ke berbagai wilayah China, termasuk Tibet dan Xinjiang yang pengawasannya sangat ketat, banyak menampilkan keindahan alam dan keragaman geografis negara itu.
Namun para pengamat menilai undang-undang baru ini juga dapat digunakan Xi untuk mengendalikan kritik dari luar negeri yang dinilai mengganggu narasi resmi Beijing dan reputasi pemerintah China.
Di sisi lain, aturan tersebut juga dinilai berpotensi merusak hubungan internasional China.
Anggota Parlemen Eropa bahkan telah mengirim surat yang memperingatkan negara-negara anggota Uni Eropa agar mempertimbangkan penangguhan perjanjian ekstradisi dengan China.
Mereka juga menilai jika undang-undang ini diterapkan terhadap warga Eropa, dampaknya bisa “menimbulkan konsekuensi serius terhadap hubungan Uni Eropa dan China”.
Mengapa para kritikus di luar negeri khawatir?
Undang-Undang Persatuan Etnis bertujuan menciptakan apa yang disebut pemerintah China sebagai “persatuan”, “harmoni sosial”, dan identitas nasional bersama di antara 56 kelompok etnis di negara tersebut, termasuk Tibet dan Uyghur yang pernah melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Beijing.
Namun para kritikus khawatir aturan ini akan semakin mengikis hak kelompok minoritas di Tibet, Xinjiang, dan Mongolia Dalam.
Di dalam undang-undang itu terdapat satu pasal yang paling menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga China di luar negeri.
Pasal 63 memberi kewenangan kepada pemerintah China untuk mengambil tindakan terhadap organisasi dan individu di luar negeri yang dianggap “merusak persatuan dan kemajuan etnis atau menciptakan perpecahan etnis”.
Pasal itu dinilai memberi dasar hukum bagi Beijing untuk memburu aktivis hak-hak etnis minoritas yang tinggal di luar China.
“Alih-alih melindungi keberagaman dan kesetaraan, undang-undang ini justru menuntut keseragaman,” kata Sarah Brooks, Wakil Direktur Regional Amnesty International.
“Advokasi damai untuk hak minoritas di China oleh siapa pun dan di mana pun dapat dianggap merusak ‘persatuan etnis’.”
“Undang-undang ini memberikan kerangka hukum nasional terhadap kebijakan yang telah menghancurkan hak-hak warga Uyghur, Tibet, dan kelompok etnis non-Han lainnya,” katanya.
Para ahli menilai aturan ini akan sulit diterapkan di negara lain dan kemungkinan besar dimaksudkan untuk membungkam perdebatan.
Bagi aktivis terkemuka di luar negeri yang masih memiliki keluarga di China, aturan tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa ucapan mereka dari kejauhan sekalipun dapat membawa konsekuensi bagi kerabat mereka di dalam negeri.
Mereka juga khawatir tidak akan pernah lagi bisa kembali ke tanah air dengan aman.
Sejumlah tokoh di luar negeri yang vokal mengkritik perlakuan pemerintah China terhadap kelompok minoritas seperti Tibet, Uyghur, dan Mongolia mengatakan kepada kelompok hak asasi manusia bahwa anggota keluarga mereka di China semakin sering menerima ancaman sepanjang tahun terakhir.
Komunitas Tibet di pengasingan disebut sangat khawatir karena undang-undang ini mulai berlaku hanya beberapa hari sebelum ulang tahun ke-91 Dalai Lama.
Kebijakan “sinisasi” China
Pemerintah China mulai mendorong kebijakan yang mereka sebut “sinisasi” terhadap kelompok minoritas sejak akhir 2000-an.
Kebijakan itu bertujuan membentuk identitas nasional yang lebih seragam dengan mengasimilasikan kelompok etnis minoritas ke dalam budaya dominan Han. Warga Han sendiri mencakup lebih dari 90 persen dari total 1,4 miliar penduduk China.
Xi Jinping berulang kali meminta kelompok minoritas untuk lebih berintegrasi, bahkan pernah mengatakan mereka harus “berpelukan erat seperti biji delima” demi menciptakan China yang lebih kuat.
Undang-undang baru ini dinilai menjadi bagian dari upaya tersebut.
Di atas kertas, aturan itu diklaim akan mendorong integrasi antaretnis melalui pendidikan dan perumahan.
Undang-undang itu mewajibkan seluruh anak mempelajari bahasa Mandarin sejak sebelum taman kanak-kanak hingga akhir sekolah menengah atas.
Sebelumnya, siswa masih dapat mempelajari sebagian besar kurikulum dalam bahasa daerah mereka sendiri, termasuk bahasa Tibet, Uyghur, atau Mongolia.
Beijing menyatakan kebijakan itu bertujuan memberi peluang lebih baik bagi generasi muda karena penguasaan Mandarin diyakini dapat meningkatkan prospek pekerjaan bagi kelompok minoritas.
Namun para kritikus menilai asimilasi sering kali dipaksakan terhadap kelompok minoritas, terutama di bawah kepemimpinan Xi yang mengambil sikap lebih keras terhadap perbedaan pendapat dan protes.
Di Tibet, pemerintah dituduh menangkap para biksu dan mengambil alih biara-biara untuk memastikan mereka tidak memuja Dalai Lama.
Ketika mengunjungi sebuah biara di Tibet pada Juli tahun lalu yang dahulu menjadi pusat perlawanan warga Tibet, para biksu berbicara mengenai kehidupan di bawah ketakutan dan intimidasi.
Di Xinjiang, kelompok hak asasi manusia mendokumentasikan penahanan sekitar satu juta Muslim Uyghur di fasilitas yang disebut pemerintah China sebagai kamp “pendidikan ulang”, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh Beijing melakukan pelanggaran HAM berat.
Pada 2020, warga etnis Mongolia di China utara menggelar aksi protes langka terhadap kebijakan pengurangan penggunaan bahasa Mongolia di sekolah demi memberi ruang lebih besar bagi Mandarin.
Sebagian orang tua bahkan menahan anak-anak mereka di rumah sebagai bentuk protes karena menganggap kebijakan tersebut mengancam identitas budaya mereka.
Pemerintah bergerak cepat membubarkan aksi tersebut dan protes akhirnya mereda.
Undang-undang baru ini juga memberi dasar hukum untuk menindak orang tua atau wali yang dianggap menanamkan pandangan “merugikan” kepada anak-anak yang dapat memengaruhi harmoni etnis.
Aturan itu juga menyerukan pembentukan “lingkungan komunitas yang saling terintegrasi”, yang menurut sejumlah analis dapat memicu pembubaran kawasan permukiman yang didominasi kelompok minoritas.
Dalam konferensi pers bulan lalu, Wakil Menteri Kehakiman China Hu Weilie menuduh media asing “mencemarkan” undang-undang tersebut dengan menyebutnya sebagai bentuk “yurisdiksi jarak jauh”.
Sebaliknya, ia menyebut aturan itu “sah, legal, perlu, dan dapat diterapkan”.
“Menjaga persatuan nasional, integritas wilayah, dan stabilitas sosial adalah hak kedaulatan setiap negara serta prinsip dasar dalam hukum internasional,” katanya.
Namun para kritikus memiliki pandangan berbeda.
Laporan yang dirilis awal tahun ini oleh PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center mengklaim telah mendokumentasikan penghapusan sistematis konten berbahasa Mongolia dari platform daring China, termasuk penutupan grup media sosial, penghapusan akun, dan pembubaran komunitas digital informal.
“Ketika Undang-Undang Persatuan Etnis mulai berlaku, kepalan tangan represif pemerintah China akan terus mengencang seiring penggunaan institusi budaya, teknologi, dan media untuk mengendalikan versi budaya Mongolia yang ditentukan negara,” kata Erika Nguyen, manajer senior di PEN/Barbey Freedom to Write Center sekaligus salah satu penulis laporan tersebut.
Ia menilai Pasal 63 harus dipandang sebagai “seruan bagi negara-negara lain untuk memperkuat perlindungan dan dukungan bagi penulis, seniman, jurnalis, dan aktivis Tibet, Uyghur, serta Mongolia di pengasingan yang tetap bekerja dengan risiko pribadi yang besar”.
Kelompok hak asasi manusia khawatir bahasa-bahasa minoritas akan semakin tersingkir dari sekolah dan kehidupan resmi di China seiring mulai berlakunya undang-undang tersebut.
Mereka juga khawatir ruang untuk memperdebatkan dampak kebijakan itu akan semakin tertutup, bahkan hingga di luar perbatasan China.
