Ketika pasukan Rusia mundur bulan lalu dari kota strategis Kidal di Mali utara — sambil dicemooh oleh kelompok pemberontak yang sebelumnya mereka ditugaskan untuk ditumpas — Moskow dinilai kehilangan lebih dari sekadar wilayah.
Para pengamat menyebut penarikan pasukan Africa Corps yang didukung Kremlin sebagai pukulan memalukan bagi reputasi Rusia sebagai mitra keamanan utama di kawasan Sahel Afrika, wilayah yang luas dikenal sebagai salah satu titik terorisme paling mematikan di dunia.
Sejak militan terkait Al Qaeda dan pemberontak separatis Tuareg di utara Mali melancarkan serangan serentak pada 25 April lalu — yang disebut sebagai aksi paling berani dalam lebih dari satu dekade — Mali kembali terjerumus ke dalam kekacauan.
Aliansi langka antara kedua kelompok itu memungkinkan mereka melancarkan operasi cepat yang berhasil merebut sejumlah pangkalan militer di Mali utara.
Rusia Dipaksa Mundur dari Kidal
Menghadapi ancaman pengepungan di kota gurun Kidal, Africa Corps — yang kini berada di bawah Kementerian Pertahanan Rusia setelah menggantikan Wagner Group — akhirnya menyepakati jalur aman dengan para militan untuk mengevakuasi personelnya.
Peristiwa tersebut memperlihatkan keterbatasan kemampuan Moskow dalam melindungi sekutunya, mirip dengan kegagalannya menopang rezim Bashar al-Assad di Suriah, Nicolás Maduro di Venezuela, hingga kepemimpinan Iran.
Kidal, yang berjarak sekitar 1.600 kilometer di timur laut ibu kota Bamako, sebelumnya direbut tentara Mali bersama tentara bayaran Rusia pada 2023, mengakhiri hampir satu dekade kekuasaan kelompok pemberontak di wilayah itu.
Kemenangan tersebut kala itu dipandang sebagai simbol dominasi Rusia atas pengaruh Barat di Afrika serta mempertegas meningkatnya pengaruh Moskow di kawasan Sahel, wilayah yang membentang lebih dari 4.800 kilometer di bawah Gurun Sahara dan mencakup sebagian Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Kamerun, hingga Gambia.
Rusia Mengisi Kekosongan Barat
Rusia masuk ke kawasan tersebut setelah pasukan Barat yang sebelumnya menjalankan operasi kontra-terorisme dipaksa keluar oleh sejumlah pemerintahan di kawasan Sahel antara 2022 hingga tahun lalu.
Mali, bekas koloni Prancis yang lama dilanda pemberontakan, kini diperintah junta militer setelah kudeta berturut-turut pada 2020 dan 2021.
Setelah memutus hubungan dengan pasukan Prancis dan pasukan penjaga perdamaian United Nations, rezim Mali beralih ke Moskow untuk memperoleh dukungan keamanan.
Namun jatuhnya Kidal kini memperlihatkan rapuhnya strategi tersebut.
Pada 26 April, Azawad Liberation Front mengumumkan di media sosial bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pasukan Rusia agar meninggalkan Kidal secara permanen.
Kelompok itu bahkan mendeklarasikan bahwa kota tersebut “kini bebas”.
Tak lama kemudian, video-video bermunculan di internet yang memperlihatkan pejuang Tuareg mengejek iring-iringan kendaraan Rusia yang meninggalkan pangkalan mereka.
Menteri Pertahanan Mali Tewas Dibom
Krisis semakin memburuk setelah Menteri Pertahanan Mali, Sadio Camara, tewas dalam serangan bom bunuh diri kendaraan di kediamannya dekat Bamako.
Camara dikenal sebagai perwira lulusan pelatihan Rusia dan tokoh utama di balik kedekatan Mali dengan Moskow.
Kelompok terkait Al Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam al-Muslimin atau JNIM, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Kini JNIM bahkan mengancam akan mengepung Bamako sepenuhnya serta menyerukan rakyat Mali memberontak terhadap junta dan menerapkan hukum syariah.
Kondisi ini membuat janji pemerintah Mali untuk “menetralisasi” ancaman dengan bantuan Rusia terdengar semakin tidak meyakinkan.
Rusia Dinilai Gagal Penuhi Janji Keamanan
Ketika pengaruh Barat di Afrika menurun, Rusia menjadi pilihan utama para pemimpin yang menghadapi krisis keamanan karena Moskow tidak mensyaratkan isu hak asasi manusia seperti negara-negara Barat.
Namun pendekatan Rusia dinilai sangat transaksional: keamanan ditukar dengan akses sumber daya alam.
Besarnya pergeseran Afrika menuju Rusia terlihat dalam Russia–Africa Summit 2023, ketika Presiden Vladimir Putin mengumumkan perjanjian kerja sama militer dengan lebih dari 40 negara.
Meski demikian, kehadiran militer Rusia di Afrika sebenarnya sudah lebih dulu dibangun oleh Wagner Group di negara-negara seperti Libya, Mozambik, dan Republik Afrika Tengah.
Di Republik Afrika Tengah, investigasi CNN menemukan perusahaan yang terkait dengan mendiang pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, memperoleh konsesi tambang emas dan berlian.
Namun transisi dari Wagner ke Africa Corps tidak menghentikan memburuknya keamanan di negara-negara Sahel yang dipimpin militer seperti Mali, Burkina Faso, dan Niger.
Analis menilai janji Rusia sejauh ini banyak yang gagal dipenuhi.
“Kemenangan satu-satunya Rusia di Mali hanyalah perebutan Kidal pada 2023,” kata analis berbasis di Mali, Ulf Laessing.
Analis senior ACLED, Héni Nsaibia, menyebut model keamanan Kremlin hanya menjadi solusi permukaan bagi krisis mendalam di Sahel.
Menurutnya, bantuan militer cepat dari Rusia tidak menyelesaikan akar masalah seperti lemahnya pemerintahan, korupsi, marginalisasi ekonomi, konflik etnis, hingga rendahnya legitimasi negara.
Reputasi Putin di Afrika Mulai Goyang
Direktur lembaga pemikir Timbuktu Institute yang berbasis di Senegal, Bakary Sambe, menyebut jatuhnya Kidal sebagai “kemunduran reputasi besar” bagi Putin di Afrika.
“Laessing menambahkan bahwa jatuhnya Kidal dan mundurnya Rusia yang direkam dan dipermalukan telah merusak besar-besaran reputasi Moskow serta ambisinya di Afrika.”
Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa Rusia masih menjadi mitra penting bagi kepemimpinan Mali.
Kehadiran Rusia dinilai telah memperkuat kapasitas militer Mali dan membantu menstabilkan rezim, setidaknya untuk sementara waktu.
Kementerian Pertahanan Rusia sendiri mengakui situasi di Mali “tetap menantang”, namun menegaskan Africa Corps berhasil mencegah keruntuhan lebih besar dengan menggagalkan upaya kudeta pada 25 April.
Di sisi lain, perwakilan Tuareg mendesak Rusia keluar sepenuhnya dari Mali dan memprediksi junta militer pada akhirnya akan tumbang.
Mali Mulai Cari Alternatif Selain Rusia
Di tengah memburuknya situasi keamanan, junta Mali kini menghadapi dilema strategis.
“Kelangsungan rezim tidak bisa dipertaruhkan hanya pada satu mitra asing, terutama setelah mitra itu gagal mencegah serangan terbesar sejak 2012,” kata Sambe.
Mali bersama Burkina Faso dan Niger kini membentuk Alliance of Sahel States atau AES, yang awalnya dibentuk sebagai blok politik menghadapi sanksi regional pascakudeta dan kini berkembang menjadi pakta pertahanan bersama.
Ketiga negara juga mulai memperluas pembelian alat pertahanan dari negara seperti China dan Turki sebagai bagian dari upaya mencari alternatif baru.
Namun pilihan mereka tetap terbatas.
Menurut Laessing, Rusia masih menjadi satu-satunya mitra yang bersedia mengirim pasukan tempur langsung ke garis depan pertempuran — faktor penting bagi rezim yang tengah melawan pemberontakan bersenjata.
“Pada akhirnya, Mali tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Rusia,” ujarnya.
