Mahkamah Internasional (ICJ) berpeluang mencatat sejarah ketika para hakim membacakan putusan dalam kasus dugaan genosida terhadap etnis Rohingya yang diajukan Gambia terhadap Myanmar tujuh tahun lalu, pada Kamis.
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948 setelah peristiwa Holocaust oleh Nazi, puluhan individu telah berhasil diadili atas kejahatan genosida. Sejumlah kasus tersebut terjadi dalam konflik di Rwanda dan bekas Yugoslavia.
Namun, hingga kini belum pernah ada satu negara pun yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
“Jika Gambia memenangkan kasus ini, putusan tersebut akan menjadi keputusan yang sangat penting dalam sejarah,” kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin perkara melawan Myanmar di pengadilan tersebut. “Putusan ini akan memberikan kekuatan baru bagi Konvensi Genosida 1948 dan prinsip pertanggungjawaban hukum internasional atas kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara.”
Pengusiran massal penduduk Rohingya dari Negara Bagian Rakhine pada Agustus dan September 2017 merupakan operasi militer yang tidak diragukan lagi berlangsung dengan tingkat kekejaman luar biasa.
Saya termasuk di antara sejumlah kecil jurnalis yang menyaksikan langsung pembakaran desa-desa Rohingya secara sengaja di Rakhine. Saya juga melihat penderitaan mengerikan yang dialami ratusan ribu orang ketika melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Kesaksian mereka mengenai pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan massal yang dilakukan tentara Myanmar telah didokumentasikan secara menyeluruh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam berbagai kesempatan, saya juga mewawancarai masyarakat etnis Rakhine mengenai permusuhan mereka terhadap penduduk Muslim. Saya turut mendokumentasikan penghancuran sistematis terhadap sisa-sisa desa Rohingya oleh pemerintah Myanmar.
Namun, pertanyaan yang kini diajukan di pengadilan tertinggi PBB, yakni ICJ, adalah apakah seluruh tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida.
ICJ didirikan pada 1945 untuk membantu menyelesaikan perselisihan antarnegara, bukan untuk mengadili kejahatan internasional. Meski demikian, pengadilan tersebut dipilih untuk menangani kasus serangan terhadap Rohingya di Myanmar karena hanya sedikit jalur hukum lain yang dapat ditempuh para korban untuk memperoleh keadilan.
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan bahwa operasi yang dilakukan militer hanya merupakan respons terhadap aksi terorisme oleh kelompok militan Rohingya melalui apa yang disebut sebagai operasi “pembersihan” militer.
Sebuah laporan PBB pada 2018 yang disusun berdasarkan ratusan wawancara menyebut taktik militer Myanmar “sangat tidak sebanding dengan ancaman keamanan yang sebenarnya”. Laporan itu juga menyatakan bahwa petinggi militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di Negara Bagian Rakhine dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah lainnya. Myanmar menolak laporan tersebut.
Karena Myanmar bukan negara penandatangan Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), perkara terhadap para pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Negara Bagian Rakhine tidak dapat diajukan ke pengadilan tersebut.
Sebagai gantinya, pada November 2019, Gambia dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengajukan gugatan ke ICJ. Gambia berargumen bahwa seluruh negara terikat oleh Konvensi Genosida sehingga memiliki kepentingan untuk memastikan ketentuan dalam konvensi tersebut ditegakkan.
Gambia menuduh negara Myanmar secara keseluruhan, bukan hanya militernya, telah melakukan genosida.
Langkah ini merupakan hal baru dalam hukum internasional. Sebuah negara yang tidak secara langsung menjadi korban suatu tindakan mengajukan gugatan dengan alasan memiliki kedudukan hukum untuk melakukannya karena turut terdampak secara tidak langsung oleh pelanggaran terhadap konvensi internasional yang sangat penting.
Myanmar menentang argumen tersebut. Namun, para hakim ICJ memutuskan bahwa Gambia memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara itu.
Kasus tersebut semakin menyita perhatian dunia ketika peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang saat itu memimpin pemerintahan terpilih Myanmar, memutuskan untuk secara langsung memimpin pembelaan hukum negaranya pada tahap awal persidangan di Den Haag. Keputusan tersebut menuai kritik luas.
Suu Kyi memang memiliki pengaruh yang sangat terbatas terhadap tindakan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine. Namun, keengganannya mengecam operasi militer tersebut mengecewakan banyak pihak yang sebelumnya mengagumi keberanian dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Setelah digulingkan melalui kudeta pada 2021 dan ditahan, pembelaan Myanmar dalam kasus tersebut kemudian dipimpin oleh tim baru yang ditunjuk oleh militer.
Secara historis, membuktikan bahwa suatu tindakan merupakan genosida bukan perkara mudah. Para hakim menerapkan standar pembuktian yang sangat tinggi.
Dalam kasus yang tidak memiliki program pemusnahan secara eksplisit seperti yang dilakukan Nazi, hakim biasanya mensyaratkan bukti bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari tindakan para terdakwa adalah adanya niat untuk melakukan genosida.
Ketika Bosnia-Herzegovina mengajukan gugatan genosida terhadap Serbia di ICJ pada 1993, pengadilan membutuhkan waktu 14 tahun untuk mencapai kesimpulan. ICJ menyatakan bahwa sejumlah peristiwa, termasuk pembantaian Srebrenica pada 1995, merupakan genosida. Namun, bukti yang tersedia dinilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa negara Serbia memiliki niat melakukan genosida, meskipun negara tersebut dinyatakan gagal mencegah terjadinya genosida.
Pengacara Myanmar dan Aung San Suu Kyi mengajukan argumen yang serupa.
Suu Kyi menyatakan bahwa tim Gambia telah menggambarkan konflik dan operasi militer yang kompleks secara keliru. Ia mengakui kemungkinan terjadinya kejahatan perang terhadap etnis Rohingya, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya niat melakukan genosida.
Namun, Arsalan Suleman meyakini bahwa keseluruhan bukti yang dikumpulkan timnya cukup kuat untuk memenuhi standar pembuktian yang tinggi tersebut.
“Apa yang kami sampaikan kepada pengadilan adalah sejarah panjang diskriminasi terhadap Rohingya, serta bagaimana sejarah dan kebijakan yang berkaitan dengannya memberikan latar belakang untuk memahami bahasa, retorika, propaganda, dan kebijakan pemerintah yang menjadi bagian dari operasi ‘pembersihan’ pada 2017,” kata Suleman.
“Kami membahas undang-undang kewarganegaraan 1982 serta semakin ketatnya berbagai aturan diskriminatif yang membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, mata pencaharian, dan kebebasan bepergian. Seluruh kebijakan tersebut membuat kehidupan masyarakat Rohingya benar-benar tidak mungkin dijalani secara layak. Kami berpendapat bahwa kondisi ini merupakan salah satu dari sejumlah indikator adanya niat melakukan genosida.”
Lantas, apa yang akan terjadi jika pengadilan memutuskan memenangkan Gambia?
Myanmar akan tercatat sebagai negara yang melakukan “kejahatan dari segala kejahatan”, sebuah predikat yang menempatkannya dalam catatan sejarah kelam bersama Nazi Jerman, kelompok militan Hutu di Rwanda, dan pasukan Serbia Bosnia yang terlibat dalam pembantaian Srebrenica.
Putusan tersebut tentu menjadi pukulan bagi Min Aung Hlaing, jenderal yang kini memimpin Myanmar. Ia merupakan tokoh yang paling bertanggung jawab atas operasi militer pada 2017 dan dalam beberapa bulan terakhir berupaya memperbaiki citra internasionalnya yang buruk.
Putusan ICJ tidak dapat diajukan banding. Namun, tidak ada pula sanksi otomatis yang dijatuhkan sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan tersebut.
Pemimpin kudeta Myanmar itu terutama berfokus membangun kembali hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia. Negara-negara tersebut kemungkinan tidak akan memberikan perhatian besar terhadap putusan semacam ini. Upaya memulihkan hubungan dengan negara-negara Barat yang lebih peduli terhadap persoalan tersebut juga bukan menjadi prioritas utamanya.
Namun, bagi diaspora Rohingya dalam jumlah besar yang tersebar di berbagai negara, putusan ini memiliki arti yang sangat penting.
“Ini seperti pengakuan resmi atas penderitaan kami,” kata Mohammed Nowkim, seorang warga Rohingya yang terusir dari Kota Buthidaung di Negara Bagian Rakhine pada 2017 dan kini tinggal di Kanada.
“Bagi masyarakat Rohingya, persidangan ini merupakan momen pengakuan atas penderitaan kami setelah bertahun-tahun mengalami penyangkalan. Masyarakat Rohingya telah menunggu keadilan selama puluhan tahun, bukan hanya tahun ini.”
Nowkim dan para aktivis Rohingya lainnya berharap putusan yang memenangkan Gambia dapat mendorong negara-negara lain mengambil langkah yang lebih terkoordinasi untuk mencari penyelesaian yang memungkinkan mereka kembali ke Negara Bagian Rakhine dengan aman.
Lebih dari satu juta warga Rohingya masih terjebak di kamp-kamp pengungsian yang memprihatinkan di Bangladesh. Mereka juga tidak diperbolehkan bekerja, sementara bantuan pendanaan internasional untuk para pengungsi tersebut semakin menipis.
Namun, berbagai hambatan untuk mewujudkan harapan tersebut masih sangat besar.
Negara Bagian Rakhine telah hancur akibat konflik antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan, yang kini menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Kelompok itu mendapat dukungan dari penduduk asli Rakhine yang sangat menentang kemungkinan kembalinya masyarakat Rohingya.
Banyak desa Rohingya telah hancur sepenuhnya. Dukungan internasional terhadap mereka juga terus berkurang selama bertahun-tahun.
Bahkan, putusan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pengadilan tertinggi dunia sekalipun tidak akan mampu mengubah kenyataan tersebut.
