Menjelang kunjungannya ke China, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperketat upaya pemerintahannya untuk membatasi akses Beijing terhadap semikonduktor canggih.
Pada Senin, Washington mengumumkan aturan sementara baru yang meningkatkan pengawasan terhadap operator pusat data di Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Brasil.
Kebijakan tersebut tidak hanya membatasi ekspor chip canggih, tetapi juga akses terhadap kemampuan komputasinya. Selama ini, perusahaan-perusahaan China menyewa kapasitas komputasi dari pusat data di luar negeri untuk melatih model kecerdasan buatan (AI) mereka.
Negara-negara Asia Tenggara secara khusus telah menggelontorkan investasi besar untuk membangun pusat data guna mendukung ambisi pengembangan AI. Perusahaan China yang membutuhkan kapasitas komputasi dari luar negeri juga menjadi salah satu pasar utama bagi industri tersebut.
Namun, berdasarkan aturan baru, perusahaan-perusahaan itu kini membutuhkan lisensi pemerintah AS untuk membeli chip canggih dari Nvidia maupun produsen semikonduktor Amerika lainnya.
Langkah tersebut memungkinkan Washington mengawasi apakah chip-chip itu digunakan untuk melayani perusahaan China atau justru diselundupkan ke negara tersebut.
Kebijakan ini menjadi tantangan baru bagi Beijing yang semakin bergantung pada kapasitas komputasi dari luar negeri setelah pembatasan ekspor yang diberlakukan Amerika Serikat.
Menurut penelitian lembaga pemikir asal AS, Institute for Progress, setidaknya 30 persen kapasitas komputasi AI canggih China diperkirakan akan berasal dari penyewaan fasilitas komputasi luar negeri atau penyelundupan pada 2027.
Kementerian Luar Negeri China menyebut aturan baru tersebut sebagai “pemaksaan ekonomi”. Beijing juga menyatakan akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi secara tegas hak dan kepentingannya yang sah”.
Mengancam perkembangan industri AI Asia
Kebijakan tersebut juga menjadi persoalan bagi perekonomian negara-negara Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan pembangunan pusat data. Sejumlah perusahaan di balik proyek-proyek tersebut dituduh membantu China menghindari pembatasan ekspor chip canggih yang diberlakukan Amerika Serikat.
Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah Megaspeed, operator pusat data asal Singapura. Mantan direkturnya, Alice Huang, dicurigai sebagai mata-mata China.
Desakan untuk memperketat kontrol ekspor semakin meningkat setelah CEO Nvidia, Jensen Huang, mengakui hubungan di luar pernikahan dengan Alice dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Megaspeed, yang merupakan pembeli chip Nvidia terbesar di Asia Tenggara, dituduh menyelundupkan chip secara ilegal kepada perusahaan-perusahaan China setelah membelinya untuk digunakan di pusat data yang berlokasi di Malaysia, Indonesia, dan Thailand.
Perusahaan tersebut membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa kegiatan bisnisnya “sah dan sesuai hukum”. Megaspeed juga mengatakan telah “menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh”.
Perusahaan itu menambahkan bahwa Alice Huang telah mengundurkan diri dari jabatan direktur pada akhir 2023 dan meninggalkan perusahaan pada tahun lalu.
Namun, Biro Industri dan Keamanan di bawah Departemen Perdagangan AS menyatakan bahwa Brasil dan empat negara Asia Tenggara tersebut memiliki “risiko pengalihan chip yang lebih tinggi dari tingkat normal”. Washington berupaya mencegah teknologi tersebut jatuh ke tangan China.
Biro tersebut menambahkan bahwa kebijakan baru ini bertujuan memastikan teknologi sensitif AS “tidak dapat diakali melalui pengaturan komputasi jarak jauh yang melibatkan pusat data di negara ketiga”.
Pemberian lisensi akan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap masing-masing permohonan.
Naoise McDonagh, pakar perdagangan internasional dari Edith Cowan University di Australia, mengatakan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand berpotensi terkena dampak paling besar. Pembangunan pusat data di kedua negara tersebut selama ini banyak didorong oleh permintaan dari perusahaan-perusahaan China.
Namun, Reema Bhattacharya dari perusahaan konsultan Verisk Maplecroft menilai aturan baru tersebut kemungkinan tidak akan menghentikan keseluruhan perkembangan industri pusat data.
Menurutnya, investasi yang didukung perusahaan teknologi besar dan memiliki pelanggan dengan identitas yang jelas kemungkinan “tetap relatif tangguh” menghadapi kebijakan tersebut.
Singapura termasuk negara yang lebih dahulu mengembangkan industri pusat data. Namun, ketika pemerintah mulai membatasi pembangunan fasilitas baru, investasi beralih ke negara tetangga, terutama Malaysia dan Thailand.
Johor di Malaysia serta Batam di Indonesia juga telah menyetujui proyek pembangunan pusat data bernilai miliaran dolar untuk menampung limpahan permintaan dari kawasan tersebut.
Negara-negara ini sebelumnya menawarkan berbagai insentif, seperti harga lahan yang lebih murah, guna menarik investasi asing, termasuk dari raksasa teknologi China seperti Alibaba dan Tencent.
Namun, aturan terbaru Washington berpotensi membuat negara-negara di kawasan tersebut semakin sulit memperoleh chip canggih.
Singapura mengatakan pihaknya sedang “menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di Amerika Serikat” untuk memahami aturan baru tersebut secara lebih mendalam. Pemerintah juga “sedang menjajaki cara untuk memfasilitasi akses tepercaya” bagi perusahaan-perusahaan lokal.
Juru bicara Kementerian Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa Brasil mengatakan pemerintahnya mengetahui pengumuman Amerika Serikat dan “terus memantau secara saksama setiap perkembangan yang berpotensi muncul terkait kebijakan tersebut”.
Sebelumnya, Malaysia menyatakan menyambut investasi pusat data, tetapi menegaskan tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan untuk mengakali pembatasan ekspor.
Menjadi tantangan baru bagi China
Aturan baru tersebut juga diumumkan hanya beberapa hari menjelang pertemuan Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Shenzhen pekan ini.
Beijing telah menjadikan kemandirian teknologi sebagai prioritas nasional. China membutuhkan chip terbaik untuk mengembangkan model AI dengan kemampuan komputasi yang semakin besar.
Perusahaan AI China seperti DeepSeek dan MoonShot kini semakin mendekati kemampuan pesaing mereka di Amerika Serikat, termasuk Anthropic dan OpenAI.
Bahkan, Institute for Progress memperkirakan model AI terbaik Amerika Serikat hanya unggul sekitar enam setengah bulan dibandingkan platform China terkemuka.
“Hal ini terjadi meskipun perusahaan-perusahaan AI Amerika Serikat memiliki akses komputasi dan pendanaan yang jauh lebih baik,” kata lembaga tersebut.
Meski demikian, para pakar mengatakan bahwa China masih membutuhkan chip canggih buatan Amerika Serikat agar model AI terbaiknya mampu bersaing secara global.
Bhattacharya mengatakan pembatasan baru terhadap Asia Tenggara dan Brasil telah menghilangkan “salah satu jalur paling praktis yang dimiliki pengembang AI China untuk memperoleh akses terhadap kapasitas komputasi mutakhir”.
Namun, pembatasan yang semakin ketat juga berpotensi mendorong perusahaan-perusahaan China beralih menggunakan semikonduktor domestik dan mempercepat pengembangan teknologi di dalam negeri.
Menurut McDonagh, persoalan tersebut telah lama menjadi dilema bagi Washington: apakah tetap menjual chip kepada China agar negara itu terus bergantung pada teknologi Amerika Serikat, atau membatasi aksesnya dengan risiko justru semakin mendorong inovasi teknologi China.
