Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Selasa mengukuhkan larangan di sejumlah negara bagian terhadap siswa transgender untuk bermain di tim olahraga putri. Putusan ini menjadi kemunduran besar terbaru bagi remaja transgender dan keluarga mereka, sekaligus diperkirakan akan mempertahankan aturan serupa di sekitar separuh wilayah AS.
Dalam putusan 6 banding 3 yang bertolak belakang dengan pandangan hakim liberal, mayoritas hakim konservatif menyatakan larangan yang diberlakukan West Virginia dan Idaho tidak melanggar klausul perlindungan setara dalam Konstitusi AS. Pengadilan juga secara bulat menyepakati bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang federal anti-diskriminasi.
Gugatan diajukan oleh Becky Pepper-Jackson, siswi sekolah menengah di West Virginia yang transgender dan berlaga di tim atletik sekolahnya, serta Lindsay Hecox, mahasiswa tingkat akhir di Boise State University.
Berikut hal-hal penting dari putusan pengadilan dalam salah satu sengketa perang budaya paling besar tahun ini.
Negara bagian diberi kewenangan
Poin utama dalam putusan Mahkamah Agung yang memecah pengadilan menjadi 6-3 adalah bahwa larangan atlet transgender perempuan bertanding di tim olahraga putri tidak melanggar Amendemen Ke-14 Konstitusi AS.
Hakim Brett Kavanaugh, yang menulis opini mayoritas, berpendapat bahwa undang-undang tersebut membuat pembedaan berdasarkan jenis kelamin biologis, dan hal itu diperbolehkan menurut Konstitusi.
“Pemisahan tim olahraga untuk laki-laki biologis dan perempuan biologis adalah hal yang masuk akal. Mengingat adanya perbedaan fisik bawaan antara kedua jenis kelamin, hanya mengizinkan perempuan biologis bermain di tim perempuan dan putri dapat mengurangi risiko cedera fisik dan menjamin kompetisi yang adil,” tulis Kavanaugh.
Putusan ini menjadi contoh terbaru bagaimana Mahkamah Agung yang didominasi hakim konservatif menyerahkan persoalan hak transgender kepada masing-masing negara bagian. Keputusan itu hampir pasti akan menambah tekanan politik di negara-negara bagian konservatif lain untuk terus memperketat pembatasan terhadap hak-hak komunitas transgender yang sempat berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
Setidaknya, pengadilan menegaskan bahwa mereka bersedia mempertimbangkan undang-undang negara bagian yang berdampak negatif bagi warga transgender selama aturan itu berfokus pada “jenis kelamin biologis” dan bukan secara eksplisit menargetkan kelompok transgender.
Mahkamah Agung berulang kali menunjukkan keraguan bahwa klausul perlindungan setara memberikan perlindungan hak sipil yang lebih kuat bagi warga transgender, termasuk ketika tahun lalu pengadilan menyatakan negara bagian dapat membatasi layanan perawatan identitas gender bagi anak di bawah umur transgender.
Keputusan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan luas terkait olahraga menuai penolakan keras dari tiga hakim liberal. Hakim Sonia Sotomayor menilai mayoritas hakim “sangat keliru” karena tidak mengizinkan klaim konstitusional Jackson terhadap hukum West Virginia berlanjut ke tahap berikutnya. Ia mengatakan pandangannya didasarkan pada fakta bahwa masih ada sengketa fakta dalam proses litigasi yang bisa saja menghasilkan putusan berbeda.
“West Virginia mungkin saja memenuhi bebannya dan larangannya tetap dipertahankan,” tulis Sotomayor. “Namun intinya, preseden perlindungan setara dari pengadilan ini menuntut pendekatan yang sangat berbeda terhadap klaim Jackson dibanding pendekatan yang diambil mayoritas hari ini.”
“Pendekatan yang hati-hati, berdasarkan seluruh fakta yang relevan, sangat diperlukan ketika pengadilan menghadapi keputusan besar berdimensi konstitusional,” tambahnya.
Salah satu bagian paling mengejutkan dari putusan ini bukanlah kekalahan para siswa transgender, melainkan fakta bahwa hakim liberal juga menyimpulkan pembatasan tersebut tidak melanggar Title IX, undang-undang federal berusia puluhan tahun yang bertujuan melawan diskriminasi gender di sekolah penerima dana federal.
Kekalahan terbaru bagi warga transgender
Hasil ini sejalan dengan pola putusan mayoritas konservatif Mahkamah Agung dalam hampir semua perkara terkait warga transgender yang masuk ke meja pengadilan.
Joshua Block, pengacara American Civil Liberties Union yang mewakili Pepper-Jackson, menyebut putusan tersebut sebagai “keputusan yang menghancurkan bagi anak perempuan transgender yang hanya ingin mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak perempuan lainnya.”
Setahun lalu, dalam putusan penting lain, mayoritas 6-3 Mahkamah Agung membiarkan undang-undang Tennessee yang melarang layanan perawatan transgender bagi anak di bawah umur tetap berlaku. Putusan itu juga memperkuat aturan di lebih dari 20 negara bagian yang melarang penggunaan penghambat pubertas, terapi hormon, dan perawatan lain bagi anak di bawah umur yang ingin melakukan transisi gender.
Dalam konteks itu, putusan-putusan pengadilan telah membelah AS menjadi dua kelompok negara bagian: satu kelompok yang memperketat pembatasan hak transgender, dan kelompok lain yang membiarkan hak tersebut berkembang. Mahkamah Agung menegaskan bahwa lembaga legislatif dinilai paling tepat menangani persoalan gender yang rumit dan sangat personal.
Di tingkat federal, Mahkamah Agung musim semi lalu mengizinkan pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan larangan anggota militer transgender. Perkara itu diputus melalui jalur darurat pengadilan. Pada November, pengadilan juga mengizinkan pemerintahan Trump mewajibkan paspor AS mencantumkan jenis kelamin saat lahir, bukan identitas gender seseorang.
Namun, pada musim gugur tahun lalu, pengadilan mengambil arah berbeda dengan menolak permintaan darurat South Carolina untuk memberlakukan larangan bagi siswa transgender menggunakan kamar mandi sekolah yang sesuai dengan identitas gender mereka.
Hak transgender hampir dipastikan tetap menjadi isu utama dalam agenda Mahkamah Agung pada tahun-tahun mendatang. Pada hari-hari terakhir masa sidangnya, pengadilan setuju mendengarkan banding dari para orang tua di Washington yang ingin menantang hukum negara bagian yang mengizinkan anak di bawah umur yang kabur dari rumah menerima perawatan transgender tanpa pemberitahuan kepada orang tua.
Dapat memperkuat gugatan lain
Tiga hakim liberal Mahkamah Agung mendukung mayoritas dalam poin bahwa Title IX tidak melarang negara bagian melarang atlet transgender perempuan bertanding di olahraga putri. Hal itu karena semua pihak sepakat Title IX memang mengizinkan sekolah memisahkan tim olahraga berdasarkan jenis kelamin.
“Dalam poin ini,” tulis Sotomayor mewakili blok liberal, “klaim BPJ gagal karena Title IX memperbolehkan pembedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut.”
Meski Mahkamah Agung mengukuhkan larangan olahraga transgender di tingkat negara bagian, opini Kavanaugh justru dapat memperkuat perkara lain yang diajukan warga transgender terkait diskriminasi oleh pemerintah.
Kavanaugh menyatakan undang-undang tersebut memang merupakan bentuk diskriminasi berbasis jenis kelamin, yang diperbolehkan menurut Konstitusi, tetapi hanya jika negara bagian dapat membuktikan diskriminasi itu “secara substansial berkaitan dengan kepentingan pemerintah yang penting.” Artinya, negara bagian tidak bisa sembarangan membatasi hak transgender dan tetap harus memenuhi standar peninjauan hukum yang lebih tinggi agar kebijakannya lolos di pengadilan federal.
Mahkamah Agung menyatakan hukum di West Virginia dan Idaho tetap berlaku karena memenuhi standar tersebut.
“Namun apakah bentuk diskriminasi lain terhadap individu transgender, mulai dari akses kamar mandi hingga layanan militer, juga dapat memenuhi standar lebih tinggi itu masih akan diuji dalam perkara-perkara berikutnya,” kata analis Mahkamah Agung sekaligus profesor Georgetown University Law Center, Steve Vladeck.
“Ini tetap menjadi kekalahan besar bagi pegiat kesetaraan, tetapi sekaligus membuka ruang bagi skeptisisme terhadap bentuk diskriminasi pemerintah lainnya terhadap individu transgender di masa depan,” tambahnya.
Kavanaugh serukan penghormatan bagi semua pihak
Kavanaugh, yang dikenal sering menggunakan bahasa bernada rekonsiliatif, berupaya meredam dampak putusannya dengan menutup opini setebal 29 halaman itu secara simpatik.
“Sebagian besar atlet perempuan biologis dan atlet transgender yang terlibat dalam sengketa olahraga transgender di seluruh negeri masih remaja atau berusia awal 20-an. Mereka ingin bermain olahraga. Keinginan mereka untuk berkompetisi layak dihormati,” tulis Kavanaugh, yang selama bertahun-tahun melatih tim basket putrinya.
“Tidak ada atlet pelajar dari pihak mana pun, baik perempuan biologis maupun transgender, yang pantas dikucilkan atau dihina,” lanjutnya.
Pernyataan itu mengingatkan pada komentar Kavanaugh enam tahun lalu ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bersejarah yang memperluas perlindungan hak sipil bagi pekerja LGBTQ. Saat itu Kavanaugh berada di pihak yang kalah, tetapi tetap mengakui kemajuan sosial dan politik yang dicapai warga gay dan lesbian dalam beberapa tahun terakhir.
“Mereka menunjukkan visi luar biasa, ketekunan, dan daya juang tinggi, menghadapi tantangan besar di arena legislatif dan peradilan, belum lagi dalam kehidupan sehari-hari,” tulisnya pada 2020. “Mereka telah menyampaikan argumen kebijakan yang kuat dan dapat bangga dengan hasil hari ini.”
Namun pada Selasa, Sotomayor menilai pernyataan Kavanaugh tidak tulus.
“Opini mayoritas ditutup dengan menguraikan banyak hal luar biasa tentang manfaat olahraga bagi kaum muda,” tulis Sotomayor. “Karena keputusan pengadilan hari ini, West Virginia dan negara bagian lain dapat menolak pengalaman itu bagi Jackson dan orang-orang seperti dirinya hanya karena menganggap mereka memiliki keunggulan atletik bawaan, meskipun fakta bisa menunjukkan sebaliknya.”
Kebijakan yang lebih longgar belum disentuh
Menariknya, putusan Mahkamah Agung tidak membahas persoalan rumit mengenai apakah negara bagian secara hukum boleh mengizinkan perempuan dan anak perempuan transgender bermain di tim yang sesuai identitas gender mereka.
Dalam catatan kaki terkait isu tersebut, Kavanaugh menegaskan bahwa “tidak ada dalam opini ini yang dimaksudkan untuk memutus pertanyaan tersebut.”
Keputusan itu membuat negara bagian tetap bebas membuat aturan masing-masing. Saat ini, sekitar separuh wilayah AS masih mengizinkan atlet transgender bertanding di tim yang sesuai identitas gender mereka, menurut Movement Advancement Project.
Kavanaugh juga menulis bahwa pengadilan saat ini belum membahas apakah perempuan cisgender boleh bertanding di tim putra atau tim campuran.
Apa dampaknya di negara bagian?
Politikus konservatif dan aktivis anti-transgender yang menolak partisipasi atlet transgender kemungkinan akan semakin terdorong untuk mendorong larangan di negara bagian yang belum menerapkannya.
“Mengapa seorang anak perempuan di Texas harus memiliki hak berbeda dibanding anak perempuan di Connecticut atau New York?” kata Paula Scanlan, mantan perenang University of Pennsylvania yang pernah satu tim dengan atlet transgender Lia Thomas, kepada Fox News.
Scanlan termasuk kelompok yang mendesak Kongres AS mengesahkan larangan nasional terhadap perempuan transgender di olahraga putri. Awal tahun ini, anggota DPR dari Partai Republik asal Virginia, John McGuire, memperkenalkan “Riley Gaines Act,” diambil dari nama aktivis dan mantan perenang Riley Gaines yang menjadi salah satu tokoh utama gerakan konservatif anti-trans setelah menentang kemenangan Lia Thomas sebagai atlet transgender pertama yang merebut gelar NCAA Divisi I.
Namun banyak larangan tersebut berdampak pada anak usia sekolah yang sebenarnya dapat memperoleh manfaat sosial, fisik, dan mental dari olahraga, kata analis olahraga sekaligus kolumnis USA Today, Christine Brennan.
“Inilah tantangan yang kini harus dihadapi dunia olahraga, bagaimana memastikan anak-anak tidak tersingkir jauh sebelum level elite dari kesempatan belajar nilai-nilai kehidupan melalui olahraga,” kata Brennan
Perdebatan soal atlet transgender juga diperumit oleh minimnya data terpercaya mengenai jumlah atlet transgender, baik di olahraga rekreasi usia muda maupun kompetisi internasional tingkat tinggi. Kondisi ini membuat kelompok advokasi dari kedua kubu mengeluarkan estimasi yang luas dan sering kali bertentangan.
Di level kompetisi paling elite, data menunjukkan atlet transgender hanya mencakup sebagian sangat kecil peserta dan jarang meraih gelar utama.
Sejak Komite Olimpiade Internasional mulai mengizinkan atlet transgender dan nonbiner tampil secara terbuka pada 2003, kurang dari selusin atlet berhasil lolos kualifikasi Olimpiade. Sebagian besar bertanding sesuai jenis kelamin saat lahir dan memilih tidak menjalani terapi hormon demi memenuhi syarat kompetisi. Hanya satu perempuan transgender terbuka, lifter asal Selandia Baru Laurel Hubbard, yang pernah lolos Olimpiade, tetapi gagal menyelesaikan satu angkatan pun.
Presiden NCAA Charlie Baker mengatakan dalam kesaksian di Senat AS pada 2024 bahwa ia mengetahui “kurang dari 10” atlet transgender yang bertanding di kompetisi NCAA, angka yang setara kurang dari 0,002% total atlet NCAA.
Di kelompok usia lebih muda, Williams Institute di UCLA Law memperkirakan hingga 122.000 remaja transgender usia 13 hingga 17 tahun mungkin mengikuti olahraga sekolah menengah. Namun belum jelas berapa banyak yang bermain di tim sesuai identitas gender mereka, karena banyak di antaranya kemungkinan tinggal di negara bagian yang telah memberlakukan larangan.
“Saya benar-benar merasa hancur untuk anak-anak muda yang nantinya tidak bisa lagi bermain olahraga bersama teman-teman mereka,” kata mantan pemain hoki profesional sekaligus pemeran serial Netflix “Heated Rivalry,” Harrison Browne
Browne menambahkan, “Menjadi diri sendiri secara autentik sambil memainkan olahraga yang dicintai adalah hak yang seharusnya dimiliki semua orang.”
