Keuskupan Agung Katolik Roman Catholic Archdiocese of San Francisco sepakat membayar US$395 juta, sekitar Rp6,4 triliun, untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan terkait dugaan pelecehan seksual anak oleh pejabat gereja, menurut pengacara para penggugat pada Senin waktu setempat.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Uskup Agung San Francisco Salvatore Cordileone diwajibkan menulis surat permintaan maaf kepada setiap penyintas.
Kesepakatan itu juga mewajibkan keuskupan menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk membuat daftar rohaniwan yang dituduh melakukan pelecehan seksual, kata Jeff Anderson, pengacara yang mewakili puluhan korban pelecehan seksual anak.
Penyelesaian kasus ini terjadi tiga tahun setelah keuskupan mengajukan perlindungan kebangkrutan dan mencakup sekitar 530 penyintas pelecehan seksual anak, menurut Anderson. Kesepakatan tersebut menjadi yang terbaru dalam rangkaian penyelesaian kasus pelecehan seksual di lingkungan gereja Katolik. Pada 2024, Keuskupan Agung Los Angeles menyetujui pembayaran rekor US$880 juta, sekitar Rp14,3 triliun, untuk menyelesaikan kasus serupa.
Sejumlah keuskupan di California sebelumnya mengajukan kebangkrutan setelah menghadapi ratusan gugatan berdasarkan undang-undang California yang disahkan pada 2019. Aturan tersebut membuka peluang pengajuan tuntutan lama hingga 31 Desember 2022.
Dalam pernyataannya, Cordileone mengatakan ia meyakini kesepakatan itu memberikan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah memikul beban pelecehan ini sepanjang hidup mereka.”
“Harapannya, proposal ini memungkinkan kita semua untuk melangkah maju bersama,” ujarnya.
“Kami menerima tanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan,” tambahnya.
Salah satu penggugat, Margie O’Driscoll, menggugat keuskupan dengan tuduhan bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual hampir 50 tahun lalu oleh seorang pastor saat masih menjadi siswi di Marin Catholic High School di Kentfield, wilayah di utara Jembatan Golden Gate.
Ia menyebut kesepakatan tersebut diperjuangkan dengan keras dan menempatkan tanggung jawab pada pejabat gereja, bukan kepada para penyintas.
“Saya, seperti setiap penyintas lainnya, telah membawa rasa sakit dan malu ini seperti beban rantai selama waktu yang sangat lama,” kata O’Driscoll dalam konferensi pers.
“Saya merasa malu dan bingung atas apa yang terjadi, diperlakukan buruk oleh keuskupan, dan kadang bahkan tidak dipercaya oleh keluarga maupun teman. Dan saya pikir hari ini rasa malu itu akan berpindah pihak.”
Keuskupan Agung San Francisco melayani sekitar 440.000 umat Katolik di wilayah San Francisco, Marin, dan San Mateo.
Anderson mengatakan komite penyintas yang selama tiga tahun terakhir menghabiskan ribuan jam bernegosiasi dengan Cordileone kini memiliki kewenangan untuk menyusun mekanisme distribusi dana kompensasi.
Menurutnya, setiap penyintas akan diberi kesempatan menyampaikan kisah pelecehan yang mereka alami kepada pihak independen yang ditunjuk komite guna menentukan pembagian dana secara adil berdasarkan kondisi unik masing-masing penyintas.
Selain pembayaran kompensasi, keuskupan juga diwajibkan memenuhi 14 tuntutan terkait perlindungan anak dan transparansi. Salah satunya adalah menjaga dan mempublikasikan daftar lengkap serta terbaru mengenai seluruh rohaniwan yang dituduh melakukan pelecehan seksual, termasuk rincian tuduhan dan hasil investigasi.
Keuskupan juga dilarang menerapkan perjanjian kerahasiaan yang membungkam para penyintas.
“Saya telah bekerja mendampingi para penyintas selama puluhan tahun dan belum pernah melihat persyaratan yang begitu signifikan, ketat, dan komprehensif seperti yang kini diwajibkan kepada Keuskupan Agung San Francisco,” kata Anderson.
