Ahmad al-Homsi dikenal sebagai orang yang tidur sangat nyenyak. Namun ketika ia dibangunkan bulan lalu dan diberi tahu bahwa Amjad Youssef—perwira intelijen Suriah yang membunuh warga sipil dalam pembantaian Tadamon 2013—telah ditangkap, ia langsung melompat dari tempat tidur. Ia berlari ke jalan dan mendapati warga lain sudah merayakan kabar tersebut.
“Kami merayakan hampir tiga atau empat hari. Orang-orang dari daerah sekitar mengirim unta, domba, dan ternak untuk disembelih dan dibagikan. Air mata kebahagiaan tak berhenti,” ujar al-Homsi, aktivis berusia 33 tahun dari Komite Koordinasi Tadamon yang mendokumentasikan kekejaman di kawasan Damaskus tersebut.
Bagi al-Homsi dan banyak warga Suriah, penangkapan Youssef menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju keadilan atas kekejaman rezim Bashar al-Assad. Video Youssef yang memperlihatkan dirinya mengeksekusi warga sipil dengan mata tertutup—bagian dari serangkaian pembantaian yang menewaskan sedikitnya 300 orang—telah menjadi simbol kebrutalan rezim.
Namun kegembiraan itu berubah menjadi kemarahan ketika al-Homsi melihat pengakuan yang diduga dipaksakan, dirilis oleh kementerian dalam negeri Suriah pada Minggu lalu. Dalam video tersebut, Youssef tampil di depan kamera dan mengklaim bertindak sendirian dalam pembunuhan warga sipil.
“Tentu itu membuat kami marah. Saya tidak menyukai apa yang dia katakan. Ini adalah upaya menutupi pihak lain yang terlibat,” kata al-Homsi. “Masih banyak pelaku kejahatan lainnya. Kami ingin tahu siapa saja yang memegang jabatan atau bertanggung jawab saat pembantaian itu terjadi.”
Tarik-Menarik Visi Keadilan
Dampak penangkapan Youssef mengungkap pertarungan antara dua visi berbeda mengenai keadilan transisi di Suriah—yang sekaligus mencerminkan arah masa depan negara tersebut. Para korban kekejaman rezim Assad, serta pihak lain dalam perang saudara yang panjang, menuntut proses pertanggungjawaban yang transparan.
Namun, sebagian kalangan dalam pemerintahan baru Suriah justru memprioritaskan stabilitas keamanan internal, dengan menampilkan penangkapan beberapa kaki tangan rezim lama sambil menjalin kesepakatan dengan pihak lain demi menjaga kestabilan.
“Kita telah bergeser dari keadilan transisi menuju keadilan yang selektif dan bersifat pertunjukan,” kata Ali Aljasem, peneliti di Centre for Conflict Studies, Universitas Utrecht. “Logikanya, tangkap beberapa orang, tampilkan di televisi, lalu jadikan mereka kambing hitam.”
Selain video pengakuan Youssef, Aljasem juga menyoroti sidang pertama sepupu Assad, Atef Najib—mantan kepala keamanan politik di provinsi Deraa—yang digelar Minggu lalu. Foto Najib duduk dalam kurungan di ruang sidang, berhadapan dengan salah satu remaja yang pernah ia siksa di awal revolusi Suriah, dipuji publik sebagai langkah awal menuju keadilan.
Namun, menurut Nousha Kabawat, kepala program Suriah di International Centre for Transitional Justice, fokus sempit pada hukuman terhadap segelintir “pelaku jahat” berisiko mengalihkan perhatian dari upaya menyeluruh untuk mempertanggungjawabkan kejahatan masa lalu.
“Keadilan transisi bukan sekadar proses penghukuman; ini tentang membangun kembali masyarakat dan kepercayaan. Unsur pertunjukan memang ada, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan. Rakyat Suriah harus diperlakukan sebagai mitra, bukan penonton,” ujarnya.
Kesepakatan Kontroversial dengan Tokoh Lama
Aljasem, yang turut menulis laporan tentang kesepakatan pemerintah dengan tokoh-tokoh lama rezim seperti Mohammed Hamsho dan Samer Foz, memperingatkan bahwa pendekatan berbasis keamanan dapat berdampak jangka panjang.
“Kesepakatan ini tidak ada kaitannya dengan keadilan atau upaya meninggalkan masa lalu. Justru berisiko mereproduksi struktur otoriter lama,” katanya.
Pemerintah diketahui menjalin rekonsiliasi dengan pelaku ekonomi era Assad dengan imbalan aset dan informasi. Selain itu, sejumlah pejabat keamanan lama juga sementara dilindungi sebagai imbalan intelijen serta untuk meredam pemberontakan loyalis Assad di wilayah pesisir.
Salah satu perantara utama antara rezim lama dan pemerintahan baru adalah Fadi Saqr, mantan komandan milisi National Defence Forces. Ia membantu pemerintah bernegosiasi dengan sejumlah tokoh lama sekaligus terlibat dalam penangkapan pihak lain. Namun, Saqr juga dituduh luas terlibat dalam pembantaian warga sipil di Tadamon dan wilayah Damaskus lainnya—tuduhan yang ia bantah.
“Bahkan mereka yang melindungi Fadi pun mengakui dia kriminal, tapi berguna,” kata Aljasem. “Logikanya: jika dia ditangkap, hanya satu orang yang tertangkap. Tapi jika dibiarkan, dia bisa mengarah pada banyak pelaku lain.”
Ketegangan Internal Pemerintah
Pemerintah Suriah sendiri terpecah dalam menentukan pendekatan keadilan transisi. Meski sejumlah aktivis, pengacara, dan akademisi telah dilibatkan, para analis menilai keputusan terkait keamanan tetap berada di tangan lingkaran sempit orang dekat Presiden Ahmed al-Sharaa yang cenderung mengutamakan stabilitas.
Kerja sama antara pejabat lama dan pemerintah baru memicu kemarahan para korban. Meski memahami kebutuhan akan stabilitas, mereka kecewa dengan kurangnya transparansi.
“Kami masih percaya pada pemerintah, kami tidak ingin langsung mengatakan ini salah. Tapi kami akan menuntut hak kami dan hak semua keluarga korban,” kata al-Homsi, yang telah bertemu pejabat untuk membahas peran Saqr dalam pemerintahan baru.
Sistem Hukum Belum Siap
Strategi ini juga berisiko melemahkan upaya akar rumput yang telah dilakukan pemerintah untuk membangun kohesi sosial. Program dialog antar-komunitas dan pertemuan antara pelaku dan korban telah dilakukan di wilayah seperti Salamiyeh dan Homs, meski hasilnya belum merata.
Di sisi lain, kerangka hukum Suriah saat ini belum memadai. Kitab hukum pidana tidak secara khusus mendefinisikan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan undang-undang keadilan transisi diperkirakan baru akan disahkan dalam beberapa bulan mendatang.
Tekanan Publik Terus Meningkat
Meski demikian, tekanan publik yang semakin besar mendorong sebagian institusi pemerintah untuk bergerak menuju akuntabilitas.
Laporan terbaru mengungkap bahwa Komisi Keadilan Transisi tengah menyiapkan kasus terhadap Fadi Saqr atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan—yang ia bantah. Komisi juga berencana memperluas penyelidikan terhadap para pelaku pembantaian Tadamon, tidak hanya Youssef.
“Penangkapan saja bukanlah keadilan,” ujar Wakil Ketua Komisi, Zahra al-Barazi.
‘Tempat Ini Kuburan Massal’
Selama bertahun-tahun, al-Homsi diam-diam mendokumentasikan kekejaman di Tadamon, mengambil foto secara sembunyi-sembunyi dan mengumpulkan informasi dengan penuh risiko.
Kini, setelah rezim Assad tumbang, ia bertekad agar bukti tersebut benar-benar digunakan. Baginya dan warga Tadamon lainnya, keadilan adalah syarat untuk bisa melanjutkan hidup.
“Orang-orang mulai kembali dan ingin tinggal di rumah mereka. Mereka ingin membangun kembali,” katanya.
“Tapi kami berdiri di sana dan berkata: ‘Tempat ini adalah kuburan massal. Penuh para syuhada. Anda belum bisa membangun. Anda tidak bisa menghapus jejak kejahatan.’”
