Pemerintah India mulai memberikan kelonggaran terhadap skema perekrutan militer jangka pendek Agnipath yang diperkenalkan pada 2022. Kebijakan terbaru memungkinkan para rekrutan yang gagal mendapatkan status prajurit tetap untuk memperpanjang masa dinas selama dua tahun dengan gaji lebih tinggi, sebelum kembali diberi kesempatan mengikuti seleksi menjadi anggota militer reguler.
Perubahan ini menjadi perkembangan penting bagi program yang sejak awal menuai kontroversi. Skema Agnipath sebelumnya membatasi masa pengabdian sebagian besar prajurit baru hanya empat tahun, tanpa jaminan pekerjaan permanen maupun hak pensiun seperti yang selama ini dinikmati anggota militer India.
Pada 4 November, Kepala Staf Pertahanan India, Jenderal NS Raja Subramani, mengumumkan bahwa para peserta program Agnipath yang tidak berhasil mendapatkan posisi permanen akan ditawari tambahan masa dinas selama dua tahun. Setelah itu, mereka kembali berkesempatan bergabung dengan angkatan bersenjata reguler selama memenuhi persyaratan seleksi.
Subramani mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai satuan militer. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat menghentikan program Agnipath.
Waktu pengumuman tersebut cukup penting karena lebih dari 18.300 rekrutan angkatan pertama dijadwalkan menyelesaikan masa dinas awal mereka pada akhir 2026. Pemerintah menyebut kebijakan baru ini akan ditawarkan kepada lebih dari 300.000 Agniveer, sebutan bagi peserta program tersebut yang saat ini bertugas di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara India.
Meski demikian, belum ada kejelasan apakah kebijakan perpanjangan masa dinas juga akan berlaku bagi angkatan rekrutan berikutnya.
Agnipath mengubah sistem karier militer India
Sebelum Agnipath diperkenalkan, bergabung dengan militer merupakan pilihan karier yang menarik bagi banyak anak muda India. Selain menawarkan pekerjaan tetap, profesi tersebut memberikan jaminan finansial, hak pensiun setelah masa pengabdian, serta kebanggaan karena dapat mengabdi kepada negara.
Namun, pemerintah mengubah sistem tersebut pada 2022 melalui program Agnipath, yang berarti “jalan api”. Berdasarkan skema ini, pria dan perempuan muda yang direkrut hanya menjalani masa dinas selama empat tahun.
Setelah masa tersebut berakhir, hanya sekitar 25 persen peserta yang berpeluang dipertahankan sebagai anggota militer permanen. Sisanya harus kembali menjalani kehidupan sipil dengan menerima pembayaran sekaligus, tetapi tanpa hak pensiun dan sejumlah tunjangan yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem karier militer.
Pemerintah beralasan perubahan tersebut diperlukan untuk menurunkan rata-rata usia personel militer, mengurangi pengeluaran jangka panjang untuk gaji dan pensiun, serta membentuk kekuatan pertahanan yang lebih muda dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Kementerian Pertahanan India tetap membela kebijakan tersebut. Berdasarkan evaluasi internal yang disampaikan pemerintah, para Agniveer dinilai memiliki kondisi fisik yang baik, motivasi tinggi, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi.
Pemerintah juga menyebut program tersebut memperluas jangkauan perekrutan ke berbagai distrik serta membuat proses seleksi lebih terstandarisasi.
Namun, para ahli militer dan kelompok oposisi mempertanyakan apakah kontrak empat tahun benar-benar dapat menggantikan sistem karier jangka panjang yang selama puluhan tahun menjadi daya tarik utama profesi prajurit.
Kekhawatiran mengenai masa depan para rekrutan
Pensiunan Mayor Jenderal Yash Mor, salah satu pengkritik Agnipath, menilai kebijakan tersebut menghilangkan kesempatan bagi banyak anak muda untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui karier militer.
“Menjadi prajurit di angkatan bersenjata merupakan kesempatan bagi anak-anak muda ini untuk membangun kehidupan mereka dan membantu keluarga keluar dari kondisi ekonomi miskin atau kelas menengah bawah,” ujar Mor.
Kontroversi semakin besar karena program tersebut diperkenalkan setelah proses perekrutan militer sempat dihentikan selama hampir dua tahun akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, ribuan calon prajurit yang telah lama mempersiapkan diri harus menunggu pembukaan kembali lowongan.
Perubahan sistem tersebut memicu demonstrasi besar di berbagai wilayah India. Banyak calon prajurit merasa jalur karier yang telah mereka persiapkan selama bertahun-tahun berubah secara mendasar.
Dampaknya paling terasa di negara bagian dan kota yang selama ini menjadi pusat perekrutan militer. Di sejumlah wilayah tersebut, menjadi anggota angkatan bersenjata telah menjadi tradisi keluarga selama beberapa generasi.
Kulbeer Singh Chaudhary, pengelola lembaga pelatihan perekrutan militer di Dehradun, mengatakan minat anak muda untuk bergabung dengan angkatan bersenjata menurun tajam setelah Agnipath diperkenalkan. Ia bahkan sempat menghentikan penyelenggaraan kelas pelatihan khusus Agniveer.
Menurutnya, kebijakan perpanjangan masa dinas terbaru dapat membantu memulihkan kepercayaan calon prajurit.
“Kemungkinan untuk menjalani masa pengabdian lebih panjang dan pada akhirnya diserap menjadi anggota tetap angkatan bersenjata dapat memberikan kepastian lebih besar bagi para calon peserta,” ujarnya.
Kekurangan personel dan persoalan pengalaman tempur
Perubahan kebijakan ini juga berlangsung ketika angkatan bersenjata India menghadapi kekurangan personel. Pada November tahun lalu, The Indian Express melaporkan bahwa Angkatan Darat India mengalami kekurangan hampir 180.000 prajurit dan sedang mempertimbangkan peningkatan jumlah perekrutan Agniveer hingga 100.000 orang setiap tahun.
Namun, perdebatan mengenai Agnipath tidak hanya menyangkut masa depan para rekrutan setelah empat tahun. Persoalan lain yang lebih mendasar adalah apakah waktu tersebut cukup untuk membentuk prajurit dengan pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan militer modern.
Sanjiv Krishan Sood, mantan wakil direktur jenderal Border Security Force (BSF), menilai masa pelatihan yang lebih singkat menjadi persoalan serius, terutama untuk posisi teknis yang membutuhkan keahlian khusus.
Mor juga menegaskan bahwa efektivitas militer sangat bergantung pada pengalaman dan kepercayaan yang dibangun antarprajurit selama bertahun-tahun.
“Dibutuhkan waktu delapan hingga sembilan tahun untuk mengubah seorang rekrutan tanpa pengalaman menjadi prajurit yang matang dan dapat diandalkan, seseorang yang mampu menangani awak tank, awak artileri, atau sebuah detasemen kecil,” katanya.
“Selama bertahun-tahun itu, seorang prajurit membangun etos, kebersamaan, persaudaraan, dan semangat tempur yang menyatukan sebuah satuan. Semua kualitas tersebut tidak bisa dibentuk dalam semalam.”
Sood menilai tambahan masa dinas dua tahun dapat membantu meningkatkan keterampilan para rekrutan, terutama dalam mengoperasikan peralatan militer khusus.
Dukungan juga datang dari sejumlah pejabat senior militer. Marsekal Muda Udara Shekhar Yadav mengatakan kepada kantor berita ANI bahwa kebijakan tersebut memungkinkan angkatan bersenjata mempertahankan personel terlatih untuk waktu yang lebih lama.
Meski demikian, perubahan ini berpotensi menimbulkan persoalan baru di dalam satuan militer. Prajurit reguler, Agniveer dengan kontrak empat tahun, dan personel yang mendapatkan perpanjangan dua tahun nantinya bisa bertugas bersama meskipun memiliki perbedaan gaji, peluang promosi, serta hak setelah pensiun.
Para ahli memperingatkan bahwa kesenjangan tersebut berpotensi memengaruhi kekompakan dan solidaritas di antara anggota satuan.
Penghematan anggaran atau efektivitas militer?
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah apakah perubahan terbaru akan mengurangi tujuan utama pemerintah dalam menekan pengeluaran pertahanan.
Hampir setengah dari anggaran pertahanan India dialokasikan untuk membayar gaji dan pensiun personel. Kondisi tersebut membatasi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan modernisasi militer dan membeli peralatan baru.
Melalui Agnipath, pemerintah berharap dapat mengurangi beban tersebut dengan membatasi jumlah personel yang berhak mendapatkan tunjangan jangka panjang.
Namun, para pengkritik menilai penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan kemampuan tempur dan efektivitas angkatan bersenjata.
Mor mengatakan dirinya tidak menentang perubahan sistem perekrutan, tetapi pemerintah seharusnya mempertimbangkan pendekatan yang berbeda. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah perekrutan setiap tahun, tetapi mempertahankan para prajurit dalam masa dinas yang lebih panjang.
Ia juga mengingatkan bahwa India memiliki perbatasan yang rawan ketegangan dengan Pakistan dan China. Pasukan harus tetap ditempatkan sepanjang tahun di sejumlah wilayah perbatasan, sehingga membutuhkan jumlah personel yang memadai dan pengalaman operasional yang kuat.
Pensiunan Mayor Jenderal Birender Singh Dhanoa turut mempertanyakan efisiensi finansial dari sistem masa dinas pendek, terutama ketika militer harus mengeluarkan biaya besar untuk melatih personel mengoperasikan peralatan modern yang semakin kompleks.
“Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan, terutama dalam mengoperasikan peralatan modern, jauh lebih besar. Jadi, bukankah kita seharusnya mendapatkan manfaat maksimal dari investasi tersebut?” ujarnya.
Dhanoa mengatakan sejumlah mantan perwira militer sebelumnya telah mengusulkan alternatif lain ketika Agnipath pertama kali diperkenalkan.
“Kami menyarankan bahwa jika pemerintah ingin mengurangi beban keuangan, persyaratan masa dinas seharusnya diubah. Rekrut mereka selama delapan atau sembilan tahun, kemudian pertahankan lebih banyak personel setelah periode tersebut,” katanya.
Kebijakan baru muncul menjelang pemilihan umum
Pengumuman perpanjangan masa dinas juga hadir pada situasi politik yang sensitif. Pemilihan umum akan segera berlangsung di Punjab, Uttar Pradesh, dan Uttarakhand, tiga wilayah yang secara tradisional menjadi sumber utama perekrutan prajurit bagi militer India.
Di daerah-daerah tersebut, perekrutan militer masih menjadi salah satu sumber lapangan pekerjaan penting bagi generasi muda.
Partai oposisi Kongres India menyebut perubahan kebijakan Agnipath sebagai bentuk pembalikan keputusan pemerintah atau “U-turn”. Mereka menuding pemerintah mengubah kebijakan karena khawatir kehilangan dukungan pemilih di wilayah-wilayah tersebut.
Bagi para Agniveer yang mendekati akhir kontrak empat tahun, kebijakan baru ini memang memberikan sedikit kepastian. Mereka berpeluang memperoleh penghasilan lebih besar, menambah pengalaman, dan kembali mencoba mendapatkan posisi permanen di angkatan bersenjata.
Namun, kesempatan tersebut belum menjamin masa depan mereka. Tambahan dua tahun masa dinas justru bisa membuat sebagian rekrutan harus kembali menunda rencana kehidupan sipil tanpa kepastian apakah pada akhirnya mereka akan diterima sebagai prajurit reguler.
Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah India mulai menyesuaikan pelaksanaan Agnipath setelah menghadapi kritik selama bertahun-tahun. Meski demikian, pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara penghematan anggaran, kualitas personel, dan kesiapan tempur militer India masih belum terjawab.
