Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran setelah sebuah kapal berbendera Panama diserang drone di Selat Hormuz pada Sabtu.
Komando Pusat Militer AS (Centcom) menyatakan pihaknya menyerang sejumlah target di Iran sebagai respons langsung atas “agresi berkelanjutan” terhadap pelayaran komersial.
Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan telah menembakkan rudal dan drone ke fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain, menurut pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran.
Setelah aksi saling serang tersebut, Washington dan Teheran saling menuduh telah melanggar perjanjian gencatan senjata.
Dalam pernyataannya, Centcom menyebut Iran sebenarnya telah diberi kesempatan untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata, tetapi memilih tidak melakukannya ketika pasukannya meluncurkan drone bunuh diri yang menghantam kapal tanker MT Kiku berbendera Panama.
Sebagai tanggapan, jet tempur AS disebut menyerang 10 target militer Iran di beberapa lokasi di sekitar Selat Hormuz. Sasaran tersebut mencakup peralatan militer, sistem komunikasi, lokasi pertahanan udara, dan fasilitas penyimpanan drone.
Sementara itu, dalam pernyataannya, IRGC mengatakan AS menyerang lima pos pantai Iran dengan dalih merespons aksi Angkatan Laut IRGC terhadap kapal yang dianggap melanggar aturan.
Sebagai balasan, IRGC mengklaim telah menembakkan rudal balistik dan drone ke “delapan infrastruktur penting” di Pangkalan Ali al-Salem di Kuwait dan Armada Kelima Angkatan Laut AS di Port Salman, Bahrain, dan mengaku menghancurkannya.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika maupun kerusakan besar terhadap fasilitas AS di Timur Tengah.
IRGC menyatakan bahwa berdasarkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani awal bulan ini, Iran memiliki kewenangan untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz. Mulai sekarang, kapal yang dianggap melanggar akan ditindak lebih keras dibanding sebelumnya.
“Setiap potensi agresi musuh, dengan dalih apa pun, bahkan terhadap target kecil seperti yang terjadi tadi malam dan malam ini, akan mendapat respons yang menghancurkan,” demikian isi pernyataan IRGC.
IRGC juga menuduh AS melanggar gencatan senjata yang disepakati dalam MoU kedua negara dan memperingatkan tindakan itu “akan menyebabkan seluruh proses dihentikan sepenuhnya”.
Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam apa yang disebutnya sebagai “serangan brutal” dan menyatakan tindakan AS merupakan pelanggaran gencatan senjata yang menunjukkan Washington “tidak menghargai komitmen sedikit pun dan mengingkari janji adalah bagian dari karakternya”.
Tak lama setelah serangan terbaru AS diumumkan, Presiden Donald Trump menulis di Truth Social bahwa sangat mungkin Teheran “tidak akan pernah belajar”.
“Mungkin akan tiba saatnya kami tidak lagi bisa bersikap masuk akal dan terpaksa menyelesaikan secara militer pekerjaan yang telah kami mulai dengan sangat sukses,” tulis Trump pada Sabtu malam waktu setempat.
Ia menambahkan, “Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi.”
Beberapa jam setelah serangan AS, Kuwait dan Bahrain melaporkan sistem pertahanan udara mereka telah diaktifkan.
“Pertahanan udara Kuwait saat ini sedang menghadapi serangan rudal dan drone musuh,” kata Angkatan Bersenjata Kuwait dalam pernyataan di platform X sambil meminta warga mematuhi instruksi keamanan.
Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga meminta masyarakat “tetap tenang dan menuju tempat aman terdekat”.
Centcom mengatakan kapal-kapal komersial masih terus beroperasi di Selat Hormuz.
Serangan terbaru itu terjadi kurang dari sehari setelah AS melancarkan serangan balasan terhadap Iran yang disebut sebagai respons atas serangan drone terhadap kapal kargo berbendera Singapura, MV Ever Lovely, pada 25 Juni lalu.
Centcom menyebut serangan AS tersebut sebagai “respons kuat” terhadap serangan atas kapal kargo itu dan menegaskan “agresi tanpa alasan terhadap pelayaran komersial oleh pasukan Iran jelas melanggar gencatan senjata”.
Teheran mengatakan kapal kargo tersebut diserang karena menggunakan jalur tidak sah saat melintas di perairan Teluk dan menilai serangan balasan AS justru merupakan pelanggaran gencatan senjata.
Dalam pernyataan pada Sabtu pagi, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya kembali menyerang target yang terkait dengan pasukan AS sebagai respons dan menyalahkan “rezim AS yang gemar melanggar perjanjian” atas situasi tersebut.
AS dan Iran sebelumnya menyepakati penghentian permusuhan pada 17 Juni melalui nota kesepahaman berisi 14 poin. Salah satu poinnya meminta Iran melakukan “upaya terbaik” untuk menjamin pelayaran aman kapal komersial tanpa pungutan selama 60 hari.
Selat Hormuz merupakan jalur strategis utama pengiriman minyak dan gas dunia. Jalur itu praktis ditutup Teheran setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari.
Penutupan jalur vital tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia dan menghambat distribusi berbagai komoditas penting lain seperti pupuk.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump dan sejumlah pejabat AS menyatakan negosiasi dengan Iran berjalan baik dan mengatakan Teheran telah meninggalkan rencana penarikan biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Dalam unggahan di Truth Social pada Rabu, Trump mengatakan Iran telah memberi tahu AS bahwa tidak akan ada “tarif, biaya asuransi, atau pungutan apa pun” terhadap kapal yang melintas.
“Jika informasi itu ternyata salah, negosiasi akan langsung dihentikan,” tulisnya.
AS mengecam laporan bahwa Iran mengenakan biaya bagi kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Banyak pihak menilai sistem pungutan semacam itu melanggar hukum maritim internasional.
Pada Selasa, pejabat Iran dan Oman menggelar pembicaraan di Muscat untuk membahas “masa depan pengelolaan navigasi” di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi mengatakan kedua negara tetap berkomitmen terhadap “jalur pelayaran aman tanpa pungutan”.
Namun negosiator utama Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, mengatakan kepada media yang berafiliasi dengan pemerintah bahwa “semua pihak harus memahami pengelolaan Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang”.
