Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara untuk mengganti peta dunia tradisional dengan peta yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran benua Afrika.
Resolusi “Correct the Map” yang disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika (AU) disahkan dengan dukungan 164 negara, termasuk Prancis dan Inggris. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi tersebut, sementara enam negara memilih abstain.
Pemungutan suara di PBB itu tidak bersifat mengikat, tetapi akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia.
Peta Mercator, yang telah digunakan secara luas sejak abad ke-16, selama ini mendapat kritik karena menggambarkan Afrika seolah-olah memiliki ukuran yang mirip dengan Greenland, padahal luas Afrika 14 kali lebih besar.
Para pengkritiknya mengatakan gambaran tersebut dapat membuat kebutuhan pembangunan dan potensi negara-negara di sekitar garis khatulistiwa terlihat lebih kecil dari kenyataannya.
AS Akui “Kesalahan yang Disayangkan” Setelah Salah Memberi Nama Negara di Peta Afrika
Peta Mercator dirancang pada 1569 oleh kartografer asal Flandria, Gerardus Mercator, untuk membantu para penjelajah Eropa bernavigasi melintasi dunia.
Distorsi pada peta tersebut terjadi karena permukaan bumi yang berbentuk bola tidak mungkin direpresentasikan secara akurat dalam sebuah peta dua dimensi.
Setiap kali peta dunia dibuat, sejumlah kompromi harus dilakukan.
Peta Mercator menggambarkan kelengkungan bumi dengan membuat negara-negara di sekitar garis khatulistiwa terlihat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya, sementara negara-negara yang lebih dekat dengan kutub tampak lebih besar.
Dalam upaya memperbaiki distorsi tersebut, sekelompok kartografer pada 2018 membuat peta dengan luas wilayah yang setara dan menamakannya proyeksi Equal Earth.
Pada Februari, 54 negara anggota AU mengadopsi peta tersebut dan mengatakan bahwa proyeksi itu “lebih akurat dalam menggambarkan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika”.
Kelompok kampanye daring #CorrectTheMap mengatakan, “Amerika Serikat, China, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian besar Eropa dapat dimasukkan ke dalam Afrika dan masih menyisakan daratan.”
Menjelang pemungutan suara pada Jumat, Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey mengatakan kepada kantor berita Reuters, “Dunia yang adil dimulai dengan peta yang adil.”
Sebelumnya, dalam pengarahan di PBB, ia mengatakan, “Sebuah peta tidak pernah netral. Peta membentuk persepsi dan memengaruhi bagaimana posisi masyarakat dan benua di dunia dipahami.”
Ia mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot, yang mengatakan kementeriannya akan berhenti menggunakan peta Mercator.
“Mengubah peta jelas tidak mengubah dunia. Namun, memperbaiki representasi yang mendistorsinya sudah merupakan sebuah tindakan untuk mengungkapkan kebenaran,” katanya.
Namun, Yaryna Ferencevych, perwakilan Amerika Serikat di PBB, mengatakan resolusi tersebut justru mengejek pekerjaan dan tujuan Majelis Umum PBB.
“Alih-alih berfokus pada persoalan nyata mengenai perdamaian internasional, kemakmuran, atau hubungan yang baik, badan ini justru memperdebatkan proyek peta dari abad ke-16 dan perannya dalam mendorong reparasi serta ‘keadilan kognitif’,” katanya.
Pada Maret, AS juga mengkritik ketika sebuah resolusi disahkan dan menyatakan perdagangan budak transatlantik sebagai “kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan”.
“Kesalahan representasi Afrika dalam peta dunia bukan sekadar kesalahan kartografi, melainkan juga persoalan narasi,” kata Lerato Mogoatlhe dari Africa No Filter, salah satu kelompok yang berada di balik kampanye untuk meninggalkan penggunaan peta Mercator
Menurutnya, kampanye tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan “misinformasi dan disinformasi terpanjang di dunia” mengenai Afrika.
Bagi ahli geografi Kenya, Kioko Muendo, peta Mercator secara tidak langsung telah mengecilkan gambaran mengenai besarnya sumber daya, populasi, dan peluang investasi di benua Afrika.
“Peta bukan sekadar panduan bagi para pelancong, tetapi juga membentuk bagaimana suatu kawasan dipandang secara politik dan ekonomi,” katanya.
