Rekaman dramatis itu nyaris mustahil untuk tidak terlihat. Aliran air deras menerjang Pelabuhan Gyirong, salah satu jalur perbatasan utama antara Nepal dan Tibet, menyapu segala sesuatu yang dilaluinya ketika ratusan orang berusaha menyelamatkan diri.
Adegan tersebut, yang direkam kamera CCTV, dengan cepat menyebar di media sosial dan muncul di layar televisi di berbagai belahan dunia.
Namun tidak di China.
Sejauh ini, hanya satu gambar diam dari rekaman tersebut yang ditayangkan dalam program berita utama televisi pemerintah China.
Rekaman videonya juga sulit ditemukan di internet China yang berada di bawah sensor ketat. Bahkan, hampir tidak mungkin menemukan unggahan yang menggambarkan banjir bandang yang telah menewaskan ratusan orang, sementara jumlah korban yang belum ditemukan juga mencapai ratusan sejak Rabu.
Beijing telah mengerahkan operasi penyelamatan besar-besaran yang melibatkan ratusan pekerja tanggap darurat dan masih berlangsung hingga kini. Presiden Xi Jinping juga memimpin rapat darurat bersama para pejabat untuk mengoordinasikan upaya penanganan bencana.
Namun, jika dibandingkan dengan berbagai konten yang beredar di internet dan telah disaksikan sebagian besar masyarakat dunia dalam beberapa hari terakhir, tembok sensor internet China terlihat semakin jelas.
Tibet, yang dianeksasi Beijing pada 1950-an, telah lama menentang pemerintahan Partai Komunis China.
China selama bertahun-tahun telah membubarkan berbagai aksi protes, terkadang dengan kekerasan, dan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut. China juga menyebut pemimpin spiritual Tibet yang hidup dalam pengasingan, Dalai Lama, sebagai seorang separatis.
Sejarah tersebut membuat penyebutan nama Tibet saja sudah menarik perhatian para penyensor China. Sensitivitas Beijing menjadi semakin terlihat dalam situasi seperti ini.
Pemerintah telah memberikan pembaruan setiap hari mengenai orang-orang yang hilang dan meninggal dunia. Beijing juga rutin memberikan informasi mengenai operasi penyelamatan serta bahaya yang ditimbulkan oleh danau penghalang alami yang terancam meluap.
Namun, di luar informasi tersebut, detail yang tersedia sangat sedikit. Tidak ada kesaksian dari para penyintas di Tibet dan hampir tidak ada rekaman yang dibuat warga yang memperlihatkan momen-momen mematikan tersebut maupun kondisi setelahnya.
Kami juga belum mendengar kabar dari keluarga yang cemas mengenai kerabat mereka yang masih hilang. Dalam kondisi normal sekalipun, menghubungi orang-orang di wilayah tersebut hampir mustahil.
Sebagai jurnalis yang pernah meliput Korea Utara, saya sering kali lebih mudah menghubungi narasumber di Pyongyang dibandingkan di Lhasa, ibu kota Tibet.
Pada Kamis malam, ketika berita utama di seluruh dunia menyoroti kehancuran di sebuah lembah Himalaya, stasiun televisi pemerintah China justru membuka program berita utamanya dengan peluncuran buku terbaru Xi, yang berisi kumpulan “karya-karyanya yang paling penting dan mendasar”.
Jurnalis asing tidak dapat bepergian ke Tibet tanpa izin pemerintah. Dalam pemberitaan besar seperti ini, kami hanya memiliki waktu beberapa jam untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum video dihapus dan suara-suara dibungkam.
Akibatnya, kami harus mengandalkan media pemerintah, yang sejauh ini lebih banyak menyoroti upaya penyelamatan yang sangat dramatis.
Tim pencari khusus mendaki pegunungan dan tebing terjal, serta menyeberangi sungai yang mengamuk untuk berusaha mencapai wilayah yang paling terdampak. Namun, hingga kini kami belum mengetahui apa yang terjadi setelahnya atau siapa saja yang berhasil mereka selamatkan.
Ini bukan berarti Beijing tidak peduli. Sebaliknya, mereka sangat peduli.
Perdana Menteri China Li Qiang dengan cepat dikirim ke wilayah tersebut. Ia terlihat memeriksa proses pembersihan puing-puing, sebuah kunjungan yang jarang dilakukan oleh pemimpin nomor dua China dalam waktu sesingkat itu setelah bencana besar.
Alasan di balik respons yang mungkin terlihat minim bagi dunia luar adalah upaya mempertahankan satu hal yang paling diinginkan Xi bagi negaranya, yaitu stabilitas.
Partai Komunis China khawatir bencana seperti ini dapat memicu ketidakpuasan, baik terhadap respons pemerintah maupun karena kurangnya antisipasi untuk mencegah dampaknya.
Pemerintah juga mungkin khawatir tragedi seperti ini dapat memicu kemarahan dan menjadi titik konsolidasi perlawanan, terutama di komunitas yang selama ini menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka.
Meskipun wilayah tersebut sudah lama tidak mengalami aksi protes, kelompok-kelompok Tibet di luar negeri menyuarakan kekhawatiran mengenai meningkatnya kontrol China. Salah satu contohnya adalah undang-undang pendidikan baru yang menurut mereka bertujuan mengurangi peran biara dan agama Buddha.
Hanya beberapa jam setelah bencana terjadi, mesin politik Partai Komunis berupaya mengerahkan jaringan akar rumput untuk meredam tanda-tanda ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menangani bencana tanah longsor tersebut.
Kantor partai setempat mengeluarkan pemberitahuan yang meminta para anggotanya meningkatkan keterlibatan dalam upaya bantuan bencana di wilayah masing-masing serta memberikan bimbingan emosional atau dukungan psikologis kepada warga yang terdampak.
Salah satu bagian terpenting dari instruksi tersebut meminta mereka untuk “berupaya semaksimal mungkin mempertahankan ketertiban sosial serta memastikan stabilitas dan kepercayaan publik di wilayah bencana”. Mereka yang menjalankan tugas dengan baik akan mendapatkan penghargaan, sementara mereka yang gagal “akan dimintai pertanggungjawaban”.
Peringatan tersebut tidak akan dianggap enteng. Para aktivis hak asasi mengatakan warga Tibet di wilayah tersebut dapat ditahan atau ditangkap karena berbicara kepada jurnalis atau mengunggah sesuatu di internet yang dianggap bertentangan dengan narasi pemerintah.
Kondisi ini membuat warga Tibet yang berada di luar wilayah tersebut semakin sulit mengetahui apa yang terjadi pada kerabat mereka.
International Campaign for Tibet, meski memuji kerja para petugas tanggap darurat di wilayah tersebut, mengatakan Beijing telah menghapus video dan informasi langsung lainnya dari media sosial. Organisasi itu mendesak otoritas China untuk “mengungkapkan informasi lengkap dan dapat diverifikasi mengenai kerusakan serta jumlah korban”.
Untuk memahami seperti apa kehidupan warga Tibet, BBC tahun lalu melakukan perjalanan ke sebuah kota di tepi Dataran Tinggi Himalaya, tepat di luar wilayah yang oleh China disebut sebagai Daerah Otonomi Tibet.
Di sana, kami berbicara dengan para biksu di Biara Kirti di Aba, atau Ngaba dalam bahasa Tibet, yang pernah menjadi pusat perlawanan terhadap Beijing. “Kami, warga Tibet, tidak mendapatkan hak asasi manusia yang mendasar,” kata seorang biksu kepada kami.
Mereka mengatakan hidup di bawah pengawasan terus-menerus dan menuduh pemerintah China menindas serta menganiaya warga Tibet. Percakapan berlangsung singkat karena kami tidak boleh terlihat berbicara terlalu lama dengan siapa pun.
Beijing membantah melanggar hak-hak warga Tibet dan menunjuk pada investasi besar yang telah digelontorkan ke wilayah tersebut untuk meningkatkan pariwisata serta mengintegrasikannya dengan bagian lain China.
Meski demikian, masyarakat di China kemungkinan tidak akan mengetahui banyak hal mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di Tibet saat ini.
