Pada 30 Juli, ketika Pranab Doley dijadwalkan bebas dari penjara, ayah dan pengacaranya datang ke sebuah lembaga pemasyarakatan di negara bagian Assam, India timur laut, untuk menjemput aktivis tersebut.
Doley, 40 tahun, ditangkap beberapa pekan sebelumnya setelah ikut dalam aksi protes pada Juni menentang rencana pembangunan hotel mewah di dekat Taman Nasional Kaziranga, situs Warisan Dunia UNESCO yang padang rumput, lahan basah, dan hutannya menjadi habitat gajah, harimau, serta populasi badak bercula satu terbesar di dunia.
Sebuah pengadilan memberikan jaminan pembebasan kepada Doley dan empat orang lainnya pada 29 Juli. Namun, pemerintah Assam memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, sebuah aturan luas yang memungkinkan pihak berwenang menahan seseorang dalam jangka waktu panjang tanpa persidangan, sehingga pembebasannya dibatalkan.
Alasan pemerintah menahan Doley, sebagaimana tercantum dalam surat perintah, merujuk pada hampir satu dekade tuduhan terhadap dirinya. Dokumen tersebut menyebut 13 kasus pidana yang didaftarkan sejak 2017 dan menggambarkan pola pelanggaran berupa perkumpulan melawan hukum, intimidasi, penghalangan, serta kekerasan. Dokumen itu juga menuduhkan adanya transaksi luar negeri yang mencurigakan dan mempertanyakan sumber dana untuk sejumlah perjalanan ke luar negeri.
Tuduhan tersebut memicu kemarahan. Para kritikus menuduh pemerintah menggunakan undang-undang represif untuk menggagalkan aksi protes terhadap proyek hotel tersebut.
Pengacara Doley, Mrityunjoy Pegu, mengatakan sebagian besar kasus lama telah diselesaikan dan hanya dua perkara yang masih berjalan sebelum penangkapan terbaru Doley. Status tersebut telah ia nyatakan dalam surat pernyataannya ketika mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan negara bagian tahun ini, meski akhirnya gagal terpilih.
“Dia adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata Pegu. “Itulah sebabnya polisi mendaftarkan sejumlah kasus terhadapnya.”
Kasus Doley menarik perhatian terhadap aksi protes yang diikutinya dan memicu perdebatan lebih luas mengenai persoalan lahan, konservasi, serta pembangunan di sekitar Kaziranga.
Para pejabat mengatakan hotel bintang lima baru tersebut akan dibangun di lahan seluas 10 acre, sekitar 4 hektare, dan akan membawa investasi, lapangan kerja, serta wisatawan dengan daya beli lebih tinggi ke Kaziranga. Namun, puluhan keluarga mengatakan mereka terusir dari lahan yang telah digarap secara turun-temurun.
Administrasi distrik mengatakan lahan yang digunakan untuk proyek tersebut merupakan milik pemerintah.
Wakil Komisaris Biswajit Phukan mengatakan bahwa sebagian besar keluarga yang memprotes memiliki lahan yang terdaftar atas nama mereka atau leluhur mereka dan lahan tersebut tidak diambil untuk proyek hotel.
“Tidak dapat disangkal bahwa beberapa orang mungkin telah menggarap atau menggunakan bagian tertentu dari lahan [proyek]. Namun, bidang tanah yang dimaksud tidak pernah dialokasikan atau ditetapkan atas nama orang-orang yang saat ini memprotes proyek tersebut,” katanya.
Menurut Phukan, pemerintah telah memberikan bantuan keuangan dan lahan kepada warga yang memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi. Pemerintah juga menjanjikan pelatihan keterampilan kerja untuk membantu masyarakat setempat mendapatkan pekerjaan.
Phukan menolak berkomentar mengenai penahanan Doley. Ia mengatakan, “Kami tidak ingin memberikan komentar apa pun … yang dapat memengaruhi penyelidikan atau proses hukum,” seraya menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap “sangat memperhatikan” kekhawatiran masyarakat setempat.
Para aktivis mengatakan perselisihan tersebut berkaitan dengan persoalan yang jauh lebih lama mengenai siapa yang memiliki hak atas lahan di sekitar Taman Nasional Kaziranga.
Bagi Doley, persoalan tersebut sangat bersifat pribadi.
Ia tumbuh dalam keluarga petani di dekat Kaziranga, di dataran banjir Sungai Brahmaputra, tempat aliran sungai kerap mengubah jalurnya dan memaksa keluarga-keluarga untuk berpindah tempat tinggal.
Seiring sungai mengubah alirannya, lahan pertanian dapat hilang lebih cepat daripada kemampuan catatan resmi untuk mengikuti perubahan tersebut. Akibatnya, keluarga-keluarga memiliki status kepemilikan yang tidak pasti atas lahan yang telah mereka garap selama beberapa generasi.
“Desa saya telah beberapa kali dipindahkan akibat banjir dan erosi,” kata Doley dalam wawancara sebelumnya. “Orang tua saya bahkan hingga sekarang tidak memiliki hak atas tanah.”
Ia juga melihat bagaimana persoalan tersebut terjadi di Kaziranga. Ketika taman nasional dilanda banjir, badak, gajah, dan satwa lainnya bergerak menuju dataran yang lebih tinggi, melintasi lahan pertanian dan permukiman, merusak tanaman, dan terkadang terlibat konflik mematikan dengan manusia.
Ketegangan tersebut membentuk keyakinan Doley bahwa konservasi tidak dapat dipisahkan dari hak-hak masyarakat lokal. Melindungi Kaziranga, menurutnya, juga berarti melindungi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.
Salah satu kampanye besar pertamanya menyoroti dugaan pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pemburu liar di dalam Kaziranga. Pekerjaannya kemudian meluas ke persoalan penggusuran, pembebasan lahan, dan kompensasi.
Dalam Forum PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Jenewa tahun lalu, Doley mendesak pemerintah dan perusahaan untuk melindungi masyarakat adat dari dampak pembangunan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kegiatannya berfokus pada penolakan terhadap rencana pembangunan hotel mewah tersebut.
Proyek itu bermula pada 2023, ketika pemerintah Assam mengumumkan kemitraan dengan Saraf Group. Resor tersebut dikembangkan oleh Juniper Hotels, yang didukung Saraf dan perusahaan perhotelan asal Amerika Serikat, Hyatt.
“Hotel bintang lima akan dibangun di Kaziranga. Masyarakat seharusnya senang; wisatawan yang membelanjakan uang akan datang,” kata Kepala Menteri Assam Himanta Biswa Sarma dalam sidang legislatif negara bagian pada Juli.
Namun, keluarga-keluarga yang memprotes, sebagian besar menggantungkan hidup dari pekerjaan dengan upah harian, mengatakan mereka telah menggarap lahan tersebut selama beberapa generasi. Mereka mempertanyakan klaim pemerintah mengenai kepemilikan lahan dan mengatakan pihak berwenang telah memungut pajak atau penerimaan tanah dari mereka selama puluhan tahun.
Geeta Gwala, yang keluarganya mengaku telah menggarap lahan seluas 2,81 acre, sekitar 1,14 hektare, di dekat lokasi hotel, merupakan salah satu warga yang membawa persoalan tersebut ke pengadilan.
“Ini adalah tanah leluhur kami,” katanya. “Kami memiliki kuitansi dari 1956 yang menunjukkan pembayaran untuk tanah ini.”
Gwala mengatakan proses yang diperintahkan pengadilan untuk menetapkan batas-batas lahan yang diklaim keluarga-keluarga tersebut belum dilakukan, meskipun sebuah pemberitahuan menjadwalkannya pada 24 Juni.
Wakil Komisaris Phukan mengatakan pemerintah telah memenuhi perintah pengadilan terkait penetapan batas lahan dan akan mematuhi arahan lebih lanjut yang dikeluarkan pengadilan.
Ketegangan tersebut memuncak pada 28 Juni ketika Doley ikut dalam aksi protes di dekat lokasi hotel.
Polisi menuduh para demonstran memasuki area proyek, merusak peralatan, dan menyerang petugas. Doley juga dituduh menghasut massa.
Organisasinya, Greater Kaziranga Land and Human Rights Protection Committee, membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan polisi menggunakan kekerasan terhadap para demonstran dan Doley tidak terlibat dalam bentrokan tersebut.
Doley ditangkap dua pekan kemudian. Namun, hakim yang memberikan jaminan kepada Doley dan empat orang lainnya menyatakan rekaman video tidak mendukung sejumlah klaim jaksa.
Meskipun sejumlah demonstran terlihat saling dorong dengan polisi, rekaman tersebut tidak menunjukkan adanya serangan langsung terhadap petugas atau upaya membakar mesin konstruksi seperti yang dituduhkan, kata hakim.
Sebaliknya, Doley terlihat berbicara dengan para pejabat dan berupaya mencari solusi melalui dialog. Hakim mengakui sejumlah petugas mengalami luka, tetapi mengatakan perselisihan tersebut berawal dari kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.
“Ketertiban umum yang sesungguhnya tercapai bukan dengan membungkam mereka yang terdampak, melainkan dengan mendengarkan mereka,” demikian bunyi putusan pemberian jaminan tersebut.
Namun, untuk saat ini, Doley masih berada di penjara.
Pengacaranya, Pegu, mengatakan Doley telah menghabiskan bertahun-tahun membantu keluarga-keluarga di sekitar Kaziranga memperjuangkan hak mereka.
“Sekarang,” katanya, “dialah yang menunggu keadilan.”
