Seorang pejabat senior Israel menegaskan bahwa pasukan negaranya tidak akan mundur dari posisi mereka saat ini di Jalur Gaza sebelum kelompok bersenjata Palestina, Hamas, benar-benar melucuti persenjataannya di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Hamas menyatakan bahwa penyerahan senjata berat mereka hanya dapat dilakukan apabila Israel mengakhiri “segala bentuk agresi” serta menarik seluruh pasukannya dari Gaza.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace) telah mencapai kesepakatan mengenai “pelucutan senjata secara menyeluruh” terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Pada Jumat waktu setempat, Trump menegaskan bahwa Israel “sangat puas” dengan rancangan kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai “langkah besar bagi Timur Tengah”. Namun, Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben Gvir, menolak draf tersebut dan menyebutnya “tidak dapat diterima”.
Kesepakatan itu merupakan bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza yang dimediasi Amerika Serikat, dengan tujuan mengakhiri perang di wilayah tersebut.
Rencana perdamaian yang terdiri dari 20 poin dan diperkenalkan pada September tahun lalu itu mencakup pembentukan Dewan Perdamaian untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, serta rekonstruksi Gaza.
Berbicara dalam rapat kabinet di Camp David pada Jumat waktu setempat, Trump mengatakan dirinya telah mencapai “kesepahaman” dengan Israel terkait proposal pelucutan senjata terbaru yang disepakati bersama Hamas.
“Israel sangat puas dengan hal itu,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Hamas akan melucuti senjata terlebih dahulu sebelum pasukan Israel ditarik dari Gaza atau sebaliknya, Trump tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya mengatakan bahwa situasi di Gaza masih “sangat kompleks”.
Menurut Trump, senjata milik Hamas nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perdamaian.
Hingga kini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, belum memberikan tanggapan atas proposal terbaru tersebut.
Namun, seorang pejabat senior Israel menegaskan bahwa posisi pemerintah tetap tidak berubah.
“Tidak akan ada penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari posisi mereka saat ini di Garis Kuning (Yellow Line) tanpa pelucutan senjata Hamas yang benar-benar nyata,” katanya.
Yellow Line merupakan garis demarkasi di dalam Gaza yang disepakati sebagai batas penarikan pasukan Israel setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Hamas tahun lalu.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel seharusnya tetap menguasai sementara wilayah di belakang Yellow Line, yang mencakup sekitar 53 persen wilayah Gaza. Namun, Netanyahu baru-baru ini mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza. Pada Mei lalu, ia bahkan menyatakan telah menginstruksikan perluasan kendali hingga mencapai 70 persen wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa komitmen Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Gaza merupakan “prasyarat mendasar” agar kesepakatan dapat dilanjutkan. Kelompok itu juga menuntut adanya jaminan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang merdeka.
Hamas menyatakan telah menjalani proses negosiasi secara “bertanggung jawab dan positif” dengan dukungan konsensus nasional dari berbagai faksi Palestina.
Sejumlah pejabat Palestina yang terlibat dalam perundingan meyakini keputusan kepemimpinan baru Hamas, yang mereka sebut sebagai keputusan paling penting dalam sejarah kelompok tersebut, dipengaruhi oleh memburuknya kondisi kemanusiaan yang dihadapi lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.
Sebelumnya pada Jumat, Dewan Perdamaian menerbitkan apa yang disebut sebagai peta jalan bagi Gaza. Dokumen itu kembali menegaskan usulan pelucutan senjata Hamas secara bertahap, penarikan pasukan Israel secara bertahap, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Harapan dan Keraguan dari Warga Gaza dan Israel
Sejumlah warga Gaza dan Israel menyampaikan tanggapan mereka terhadap rencana tersebut kepada BBC.
Tala, seorang perempuan berusia 18 tahun yang telah tinggal di tenda sejak rumahnya hancur akibat serangan udara, mengatakan setiap kali muncul kabar mengenai kemungkinan gencatan senjata, masyarakat selalu berharap perang benar-benar berakhir.
“Namun ketika janji-janji itu kembali gagal dipenuhi, rasa takut justru semakin besar,” ujarnya.
Mahasiswi tersebut mengatakan kehidupan sehari-hari masih “sangat sulit”.
“Setiap hari selalu menghadirkan kesulitan baru. Kami terus memikirkan keselamatan dan kebutuhan dasar.”
“Yang paling penting adalah menghentikan pertempuran, melindungi warga sipil, dan memulai babak baru untuk membangun kembali kehidupan,” katanya.
Sementara itu, seorang warga Israel bernama Jonny mengatakan dirinya terus berdoa agar gencatan senjata di Gaza dapat berhasil.
“Saya tidak melihat akhir dari siklus ini, tetapi saya berdoa semoga itu benar-benar terjadi,” ujarnya.
Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, mengatakan kepada CNN bahwa Israel “menantikan pelaksanaan” kesepakatan tersebut.
“Namun kami harus memverifikasi apa yang mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka katakan,” katanya.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut proposal tersebut sebagai “satu-satunya kabar baik dalam beberapa hari terakhir”.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan perhatian kini harus difokuskan pada pelaksanaan penuh rencana perdamaian 20 poin, termasuk penarikan pasukan IDF dari Gaza dan penghormatan terhadap gencatan senjata oleh seluruh pihak.
Ia menambahkan kondisi kemanusiaan di Gaza masih “sangat memprihatinkan” dan menegaskan bahwa Israel “harus segera mengakhiri pembatasan yang tidak dapat diterima terhadap masuknya bantuan kemanusiaan”. Israel membantah telah membatasi masuknya bantuan.
Perang di Gaza dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam serangan tersebut, sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera.
Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 73.290 orang telah tewas sejak perang dimulai. Data tersebut dinilai dapat dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
