Seorang hakim federal Amerika Serikat pada Senin menyatakan gugatan kontroversial yang diajukan Presiden Donald Trump terhadap Internal Revenue Service (IRS) merupakan upaya untuk “memanipulasi proses peradilan” dan dilakukan dengan itikad tidak baik.
Hakim Distrik AS Kathleen Williams memerintahkan pemberian sanksi terhadap para pengacara yang terlibat dalam gugatan tersebut. Gugatan itu sebelumnya menjadi dasar upaya pembentukan dana “anti-weaponization” senilai US$1,776 miliar (sekitar Rp28,8 triliun) yang kini telah dibatalkan. Dana tersebut dirancang untuk para sekutu politik presiden.
Gugatan itu juga digunakan sebagai dasar bagi kebijakan pemerintahan Trump yang memberikan amnesti kepada presiden beserta perusahaan-perusahaannya atas berbagai persoalan perpajakan di masa lalu.
Dalam putusan setebal 56 halaman, Williams mengkritik keras tindakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), dengan menyatakan bahwa respons pemerintah terhadap perkara tersebut mengabaikan kebijakan internal DOJ dan berpotensi melanggar hukum. Ia juga mengecam para pengacara swasta yang mengajukan gugatan atas nama Trump.
“Hakikat gugatan ini dan tindakan para pihak beserta kuasa hukumnya sejak awal menunjukkan bahwa perkara ini merupakan upaya memanfaatkan pengadilan untuk memberikan legitimasi terhadap kesepakatan yang bertujuan memberikan kekebalan hukum kepada individu maupun entitas yang berafiliasi dengan presiden, sekaligus mengalokasikan miliaran dolar uang pembayar pajak Amerika guna menyelesaikan keluhan yang tidak diatur dalam hukum,” tulis Williams.
Hakim juga memerintahkan agar salinan putusannya diserahkan kepada dewan etik pengacara di New York dan Washington DC yang saat ini sedang meninjau pengaduan etik terhadap Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche dan Wakil Jaksa Agung Stanley Woodward.
“Dengan mengabaikan tanggung jawabnya untuk membela kepentingan Amerika Serikat secara sungguh-sungguh, pemerintah menyetujui sebuah ‘penyelesaian’ yang menyimpang dari sikap hukumnya dalam perkara serupa, mengabaikan kebijakan DOJ, serta mencapai tujuan yang tidak diizinkan, bahkan secara tegas dilarang oleh hukum,” tulis Williams.
Hakim juga melaporkan salah satu pengacara swasta yang mewakili Trump kepada Florida Bar untuk kemungkinan proses disipliner. Sementara seorang pengacara lain yang juga mewakili Trump dilarang beracara di Pengadilan Distrik Wilayah Selatan Florida selama satu tahun.
Putusan Williams muncul sebagai tanggapan atas permintaan sekelompok mantan hakim yang diajukan setelah gugatan tersebut ditolak. Mereka meminta pengadilan meneliti secara mendalam isi kesepakatan antara Trump dan pemerintah. Dalam putusan terbaru itu, Williams menyatakan para mantan hakim tersebut kemungkinan berhak memperoleh penggantian biaya hukum.
Pengacara yang mewakili para mantan hakim menyebut putusan itu sebagai “kemenangan besar bagi supremasi hukum.”
Juru bicara tim kuasa hukum pribadi Trump mengatakan IRS telah keliru membiarkan seorang pegawai yang disebut bermotif politik membocorkan informasi pajak pribadi Trump, keluarganya, dan Trump Organization kepada The New York Times, ProPublica, serta sejumlah media yang mereka sebut berhaluan kiri.
“Presiden Trump akan terus meminta pertanggungjawaban siapa pun yang telah merugikan Amerika dan rakyat Amerika,” kata juru bicara tersebut.
Berawal dari Kebocoran Data Pajak
Kesepakatan antara IRS dan Trump tahun ini berawal dari kebocoran data perpajakan ribuan warga kaya Amerika Serikat, termasuk Trump, yang dilakukan seorang kontraktor pemerintah enam tahun lalu.
Charles Littlejohn didakwa pada 2023 karena membocorkan data tersebut kepada sejumlah media ketika bekerja di perusahaan konsultan yang memiliki kontrak dengan IRS. Ia mengaku bersalah pada 2024 dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun.
Pada Mei lalu, Departemen Kehakiman mengumumkan telah mencapai penyelesaian dengan Trump terkait kebocoran tersebut. Salah satu poinnya adalah pembentukan dana kompensasi senilai US$1,776 miliar (sekitar Rp28,8 triliun) bagi pihak-pihak yang merasa menjadi korban perlakuan tidak adil DOJ.
Setelah menuai kritik dari Partai Republik maupun Demokrat, Blanche mengatakan kepada anggota parlemen bulan lalu bahwa dana tersebut telah dibatalkan. Namun, ia menolak permintaan hakim federal untuk menyerahkan pernyataan resmi yang ditandatangani mengenai pembatalan itu.
Bagi Trump, bagian yang lebih penting dari kesepakatan tersebut adalah memorandum yang ditandatangani Blanche dan diam-diam ditambahkan ke dalam pengumuman DOJ sehari setelah kesepakatan diumumkan.
Memorandum itu melarang IRS menyelidiki Trump, keluarganya, maupun perusahaan-perusahaannya terkait persoalan pajak masa lalu atau tuntutan federal lain yang berkaitan dengan tindakan sebelum kesepakatan tersebut dibuat.
Bahkan sebelum putusan Williams keluar, banyak pihak menilai memorandum tersebut kemungkinan tidak akan menghalangi pemerintahan Demokrat di masa mendatang untuk menyelidiki Trump karena dasar hukumnya dianggap lemah.
Namun, putusan terbaru hakim berpotensi semakin melemahkan upaya Trump menggunakan kesepakatan itu sebagai pembelaan apabila suatu saat pemerintah baru kembali mengajukan gugatan terhadap dirinya, anggota keluarganya, atau perusahaan-perusahaannya.
Soroti Pejabat Tinggi Departemen Kehakiman
Dalam putusannya, Williams secara khusus menyoroti pendekatan Departemen Kehakiman terhadap perkara tersebut. Menurutnya, lembaga itu “tetap mencolok karena memilih diam” ketika berbagai pertanyaan serius mengenai perkara ini muncul, sehingga memperkuat kesimpulannya bahwa perkara tersebut bukan sengketa hukum yang sah.
Hakim juga mengisyaratkan bahwa Blanche dan Woodward kemungkinan melanggar aturan etik profesi ketika menyetujui kesepakatan yang menurutnya bertentangan dengan hukum.
Williams menilai keduanya seharusnya mengundurkan diri dari penanganan perkara karena sebelumnya, saat masih menjadi pengacara swasta, mereka pernah mewakili klien yang berpotensi memperoleh keuntungan dari hasil penyelesaian kasus tersebut.
Sebelum kembali ke Gedung Putih, Blanche merupakan pengacara Trump dalam berbagai perkara pidana. Sementara Woodward pernah mewakili terdakwa kasus penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 serta seorang ajudan Trump dalam perkara dokumen rahasia.
Hakim mencatat bahwa dana “anti-weaponization” memang dirancang untuk membayar klaim yang berkaitan dengan peristiwa 6 Januari 2021 dan kasus dokumen rahasia tersebut.
“Alih-alih mengundurkan diri karena pernah mewakili pihak-pihak terkait atau membela perkara ini secara maksimal sesuai prosedur DOJ, para pengacara tersebut justru menyetujui sebuah ‘penyelesaian’ yang melibatkan dana dalam jumlah sangat besar dan berpotensi menguntungkan mantan klien mereka,” tulis Williams.
Hakim juga menilai bagian kedua dari kesepakatan, yakni memorandum amnesti perpajakan yang hanya ditandatangani Blanche, “secara langsung bertentangan” dengan undang-undang federal yang melarang presiden maupun pejabat eksekutif memengaruhi proses pemeriksaan pajak.
Menurut Williams, “menyetujui tuntutan semacam itu sama sekali tidak sejalan dengan tugas pengacara DOJ maupun Komisaris IRS Frank Bisignano untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik,” sehingga membuka kemungkinan bahwa memorandum tersebut juga bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.
Putusan ini diterbitkan ketika Blanche dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Komite Yudisial Senat pada Rabu untuk pencalonannya sebagai Jaksa Agung permanen Amerika Serikat.
Dalam catatan kaki putusannya, Williams mengaku “sangat prihatin” terhadap kesaksian Blanche di Kongres pada Mei lalu ketika ia menyatakan pengadilan tidak memiliki kewenangan meninjau kesepakatan tersebut.
“Jawaban itu mungkin benar dari sisi waktu penyampaiannya, tetapi paling ringan bersifat menyesatkan, dan paling buruk tidak disampaikan dengan itikad baik,” tulis Williams.
