Pemilih di Swiss menolak usulan untuk membatasi jumlah penduduk negara itu hingga maksimal 10 juta jiwa.
Hasil pemungutan suara menunjukkan hampir 55% pemilih menolak proposal tersebut, sementara 45% mendukungnya. Tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 60%.
Usulan itu diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (Swiss People’s Party/SPP) yang berhaluan kanan dan selama bertahun-tahun dikenal mengusung agenda pembatasan imigrasi.
Pemungutan suara yang memicu perdebatan sengit itu berisiko mengancam perjanjian kebebasan bergerak antara Swiss dan Uni Eropa. Proposal tersebut ditentang oleh pemerintah Swiss, kalangan bisnis, serta seluruh partai politik besar lainnya.
Menyambut hasil pemungutan suara, Menteri Kehakiman Swiss Beat Jans mengatakan keputusan tersebut merupakan “tanda stabilitas, keterbukaan, dan keandalan”.
Populasi Swiss tumbuh pesat sejak 2002. Saat itu jumlah penduduk negara tersebut sekitar 7,3 juta jiwa. Kini angkanya mencapai 9,1 juta jiwa, dengan sekitar 27% di antaranya bukan warga negara Swiss.
Namun, argumen Partai Rakyat Swiss bahwa pembatasan populasi akan mengurangi tekanan terhadap transportasi, perumahan, dan lingkungan hidup tampaknya gagal meyakinkan mayoritas pemilih.
Meski partai itu menegaskan batas populasi dimaksudkan untuk melindungi layanan publik dan lingkungan, SPP memiliki sejarah panjang kampanye anti-imigrasi dan kerap menyalahkan pencari suaka serta kelompok minoritas atas berbagai persoalan sosial.
Sebagian pemilih tampaknya khawatir bahwa pembatasan tersebut akan mengurangi ketersediaan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan di sektor pariwisata, rumah sakit, dan panti perawatan.
Sementara itu, kalangan pemimpin bisnis Swiss cemas negara mereka dapat kehilangan akses penting ke pasar tunggal Eropa.
Lebih dari separuh produk Swiss dijual ke Uni Eropa. Namun akses tersebut bergantung pada komitmen Swiss terhadap prinsip kebebasan bergerak bagi warga Eropa. Jika pembatasan populasi disetujui, Swiss harus mengakhiri perjanjian tersebut.
Pemerintah Swiss dan para pelaku usaha menilai hasil referendum menunjukkan bahwa negara yang bukan anggota Uni Eropa itu tetap ingin mempertahankan hubungan erat dengan Eropa.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memilih tidak terlibat dalam kampanye menjelang referendum. Namun setelah hasil diumumkan, ia menyambut baik keputusan tersebut.
“Rakyat Swiss telah berbicara. Uni Eropa dan Swiss memiliki hubungan yang mendalam serta kemitraan yang kuat,” katanya.
Meski demikian, berbagai persoalan seperti tingginya biaya sewa, pembangunan yang terus meluas, transportasi umum yang padat, dan meningkatnya biaya kesehatan tidak akan hilang begitu saja karena hasil referendum ini.
Presiden Partai Rakyat Swiss, Marcel Dettling, mengatakan hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan solusi nyata.
“Tidak ada satu pun masalah yang terselesaikan,” ujarnya.
Namun, hasil referendum juga menunjukkan bahwa banyak warga Swiss tampaknya mulai lelah dengan fokus Partai Rakyat Swiss yang terus-menerus menjadikan imigrasi sebagai sumber berbagai masalah negara. Banyak pemilih tidak yakin bahwa menyalahkan imigran atau memperketat kebijakan imigrasi merupakan solusi yang tepat.
Sistem demokrasi langsung yang diterapkan Swiss memungkinkan berbagai keputusan besar ditentukan melalui referendum. Kelompok pengusul hanya perlu mengumpulkan 100.000 tanda tangan agar sebuah isu dapat diputuskan melalui pemungutan suara nasional.
Menjelang referendum, mewawancarai dua politisi muda yang memiliki pandangan berlawanan mengenai pembatasan populasi.
“Kami telah kehilangan kendali,” kata Nils Fiechter, anggota parlemen kanton Bern dari Partai Rakyat Swiss yang berusia 29 tahun.
“Imigrasi yang tidak terkendali membuat Swiss tidak lagi menjadi Swiss,” ujarnya.
Pada 2022, Fiechter dan rekan ketua sayap pemuda partainya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Federal Swiss atas kasus diskriminasi rasial terkait poster yang mereka sebarkan pada 2018 yang menargetkan komunitas Roma dan kelompok pengembara.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti krisis perumahan, kemacetan lalu lintas, sekolah yang kewalahan, dan layanan sosial yang terbebani merupakan dampak langsung dari imigrasi.
Namun anggota Dewan Kota Bern dari Partai Demokrat Sosial, Helin Genis, menolak pandangan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya mencari kambing hitam.
“Kenaikan harga sewa bukan ditentukan oleh migran. Premi asuransi kesehatan tidak naik karena migran. Dan bukan migran yang membuat keputusan politik terkait perumahan, infrastruktur, atau investasi sosial,” katanya
Menurut Genis, melihat setiap masalah melalui kacamata migrasi tidak menghasilkan solusi, melainkan justru memicu perpecahan.
Hasil referendum juga memperlihatkan perbedaan mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Hanya warga negara Swiss yang berhak memberikan suara. Di kota-kota besar yang memiliki komunitas imigran lebih banyak, usulan pembatasan populasi ditolak secara telak.
Di ibu kota Swiss, Bern, misalnya, hampir 84% pemilih menolak pembatasan populasi.
Daerah-daerah wisata utama yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing juga menolak proposal tersebut.
Kanton Graubunden, yang menjadi lokasi resor terkenal St. Moritz, serta kanton Valais, yang menaungi kawasan wisata Zermatt dan gunung ikonik Matterhorn, juga memilih menolak.
Prospek pembatasan populasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan asosiasi bisnis Swiss, Economiesuisse.
Kepala ekonom organisasi tersebut, Rudolf Minsch, mengatakan bahwa jika proposal itu lolos, Swiss dapat menghadapi tantangan serius dalam hubungannya dengan Uni Eropa.
Brussel telah lama mengingatkan negara-negara nonanggota Uni Eropa bahwa mereka tidak bisa menikmati manfaat pasar tunggal Eropa tanpa memenuhi komitmen seperti kebebasan bergerak bagi warga.
“Uni Eropa masih menjadi mitra dagang terpenting bagi Swiss,” kata Minsch.
Menurutnya, menjaga hubungan yang stabil dan jelas dengan mitra dagang utama merupakan kepentingan strategis Swiss.
Para pengusaha Swiss juga khawatir terhadap potensi kekurangan tenaga kerja dan hilangnya akses terhadap tenaga terampil dari seluruh Eropa.
Sekitar separuh pekerja di sektor perhotelan Swiss merupakan imigran. Rumah sakit dan panti perawatan juga sangat bergantung pada tenaga kerja asing.
Partai Rakyat Swiss berpendapat bahwa imigrasi meningkatkan kebutuhan akan tempat tidur rumah sakit dan kapasitas sekolah, sehingga pembatasan imigrasi dapat mengurangi tekanan tersebut.
Namun pihak yang menolak usulan itu menyebut argumen tersebut tidak realistis. Mereka menyoroti fakta bahwa sekitar 20% penduduk Swiss kini berusia di atas 65 tahun.
Swiss membutuhkan pekerja muda dan pembayar pajak muda untuk mendukung kebutuhan populasi yang semakin menua. Sementara itu, negara tersebut tidak menghasilkan cukup tenaga kerja muda dari pertumbuhan penduduk domestik saja.
Di tengah meningkatnya belanja pertahanan di Eropa, Swiss juga mulai merencanakan kerja sama pertahanan yang lebih erat dengan negara-negara tetangganya, meskipun tetap mempertahankan status netral.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat Sosial, Jon Pult, mengatakan kekhawatiran terbesar jika pembatasan populasi diterapkan adalah risiko Swiss menjadi terisolasi di tengah dunia yang semakin tidak stabil dan berbahaya.
