Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis menominasikan Jay Clayton, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY), sebagai Direktur Intelijen Nasional (DNI) berikutnya.
“Hanya sedikit orang di komunitas hukum yang dihormati setinggi Jay,” tulis Trump di platform Truth Social.
“Saya mendorong Senat Amerika Serikat untuk mengonfirmasinya secepat mungkin.”
Penunjukan Clayton, yang pernah menjabat Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada masa pemerintahan pertama Trump, dilakukan di tengah polemik besar terkait keputusan Trump sebelumnya yang menunjuk pejabat perumahan Bill Pulte sebagai Direktur Intelijen Nasional sementara setelah rencana pengunduran diri Tulsi Gabbard.
Penunjukan Pulte, yang tidak memiliki latar belakang keamanan nasional yang jelas, memicu kritik dari anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun Republik. Langkah tersebut juga mengancam perpanjangan kewenangan pengawasan intelijen pemerintah yang sangat penting.
Sejak Pulte ditunjuk, sejumlah anggota Partai Republik mendesak Trump untuk segera mengajukan kandidat permanen yang dinilai lebih memenuhi syarat.
Namun, pengumuman Trump mengenai Clayton tampaknya belum cukup untuk menyelamatkan kewenangan intelijen utama yang dijadwalkan berakhir pada Jumat.
Para anggota Demokrat menyatakan bahwa mereka tetap menginginkan Pulte dicopot dari posisi sementara tersebut sebelum memberikan dukungan terhadap perpanjangan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA).
Gedung Putih mengirimkan nominasi Clayton ke Senat sesaat setelah pukul 17.00 waktu setempat.
Meski demikian, Trump menegaskan bahwa ia tetap berencana menempatkan Pulte sebagai direktur sementara.
“Dia hanya akan berada di sana sebentar, dia menjalankannya untuk waktu yang singkat,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.
Situasi semakin rumit karena Dewan Perwakilan Rakyat telah menutup masa sidangnya tanpa berhasil meloloskan perpanjangan sementara, sehingga kewenangan program pengawasan intelijen tersebut hampir dipastikan akan berakhir.
“Mengapa presiden menunggu sampai DPR pulang? Pulte harus pergi. Titik,” kata Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer.
Senator Mark Warner, anggota Demokrat senior di Komite Intelijen Senat, juga mempertanyakan waktu pengumuman tersebut.
“Saya rasa presiden tidak ingin ini disetujui. Mengapa dia tidak menominasikannya kemarin? DPR sudah tidak bersidang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson mengindikasikan tidak akan memanggil kembali anggota DPR ke Washington selama masa reses pekan depan untuk membahas program tersebut. Ia menuduh Partai Demokrat menyandera proses tersebut demi kepentingan politik.
Bill Pulte Tetap Dipertahankan Trump
Pulte, seorang pengusaha kaya yang tahun lalu dikonfirmasi sebagai kepala Federal Housing Finance Agency, dikenal sebagai loyalis Trump.
Ia memiliki rekam jejak mengajukan sejumlah laporan pidana terhadap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai musuh politik presiden.
Menurut dua sumber yang mengetahui isi pertemuan antara Trump dan Johnson pekan ini, Trump menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari keputusannya mempertahankan Pulte meskipun Demokrat mengancam membiarkan kewenangan pengawasan intelijen berakhir.
Trump juga mengatakan kepada sejumlah penasihat bahwa ia tidak ingin “disandera” oleh Demokrat dan yakin Partai Republik dapat mencari jalan lain untuk memperpanjang FISA.
Pengumuman Trump pada Selasa yang menyatakan bahwa Pulte akan mulai menjabat sebagai DNI sementara pada 19 Juni, bahkan sebelum Gabbard resmi meninggalkan jabatannya pada 30 Juni, mengejutkan banyak pejabat intelijen dan anggota parlemen.
Sosok Jay Clayton
Menurut sumber yang mengetahui proses pengambilan keputusan tersebut, Direktur CIA John Ratcliffe adalah pihak yang merekomendasikan Clayton untuk jabatan itu.
Trump disebut menginginkan sosok dari luar komunitas intelijen tradisional karena ia berupaya memperkecil peran Kantor Direktur Intelijen Nasional dan memberantas apa yang ia sebut sebagai “deep state”.
Dalam beberapa pekan terakhir, Clayton beberapa kali tampil di CNBC untuk membela kesepakatan Trump dengan Internal Revenue Service (IRS) dan mendukung klaim pemerintahan mengenai dugaan kecurangan pemilu di California.
Pada Senin lalu, misalnya, ia mendapat pertanyaan mengenai perbedaan antara lambatnya proses penghitungan suara di California dan bukti nyata adanya kecurangan.
“Terdapat ungkapan yang bagus, ‘peluang terjadinya kecurangan’,” jawab Clayton.
Juru bicara kantor jaksa federal SDNY, Nicholas Biase, mengatakan bahwa Clayton akan tetap menjabat sebagai jaksa federal hingga proses konfirmasinya selesai.
Komite Intelijen Senat telah menjadwalkan sidang konfirmasi Clayton pada 17 Juni pukul 14.00 waktu setempat.
Karier Panjang di Dunia Korporasi dan Hukum
Clayton merupakan pengacara korporasi senior yang sudah lama dikenal di kalangan Partai Republik.
Selama menjabat sebagai jaksa federal, ia berfokus pada penanganan kejahatan kekerasan dan kasus narkotika, dua prioritas utama pemerintahan Trump.
Ia juga menjadi salah satu penandatangan dakwaan terhadap Presiden Venezuela saat itu, Nicolás Maduro, yang kemudian dibuka ke publik bersamaan dengan operasi penangkapannya oleh Amerika Serikat.
Clayton juga memanfaatkan reputasi SDNY sebagai pengawas utama Wall Street dengan menindak kasus perdagangan orang dalam di pasar prediksi, industri yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Masa jabatannya relatif bebas dari kontroversi yang menimpa sejumlah jaksa federal lain yang dituduh bertindak secara politis.
Meski demikian, sebagian jaksa di kantornya kecewa karena ia tidak mencegah pemecatan Maurene Comey, jaksa senior yang menangani sejumlah kasus besar termasuk kasus Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, dan penuntutan terhadap Sean ‘Diddy’ Combs.
Comey kemudian menggugat Departemen Kehakiman dengan tuduhan bahwa dirinya dipecat karena ayahnya adalah mantan Direktur FBI, James Comey, yang selama ini dikenal berseteru dengan Trump.
Namun secara umum, Clayton dinilai berhasil menjaga independensi kantor SDNY dari tekanan politik Washington.
Ketika Jaksa Agung Pam Bondi meminta penyelidikan terhadap hubungan Epstein dengan sejumlah tokoh Demokrat, Clayton disebut tidak secara aktif menindaklanjuti permintaan tersebut dan hanya menyatakan akan menyelidiki jika terdapat petunjuk baru.
Dukungan Awal dari Dua Partai
Clayton merupakan jaksa federal pertama dalam sejarah modern SDNY yang memimpin kantor tersebut tanpa pernah berkarier sebagai jaksa sebelumnya.
Ia membangun karier sebagai penasihat hukum bagi perusahaan perbankan dan investasi di firma hukum ternama Sullivan & Cromwell.
Namanya pernah muncul sebagai kandidat pimpinan SDNY ketika Trump memecat Geoffrey Berman pada masa jabatan pertamanya, meski akhirnya tidak terpilih.
Setelah Trump kembali memenangkan pemilu, nama Clayton kembali masuk dalam daftar kandidat untuk sejumlah posisi kabinet.
Saat masa transisi pemerintahan, ia juga disebut tertarik memimpin CIA dan sempat diwawancarai untuk posisi jaksa agung sebelum jabatan tersebut diberikan kepada Bondi.
Clayton diketahui beberapa kali bermain golf bersama Trump, sementara firma hukum tempatnya pernah bekerja kini mewakili Trump dalam sejumlah perkara hukum, termasuk upaya banding atas vonis pidana Trump di New York.
Meski demikian, respons awal terhadap pencalonannya relatif positif.
“Saya sangat menghormati Jay Clayton,” kata Senator Warner.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune juga menyatakan ingin mempercepat proses konfirmasi.
“Kami akan berusaha membawanya ke sidang dan mempertimbangkannya secepat mungkin,” ujar senator dari South Dakota tersebut.
Jabatan DNI Diterpa Gejolak Internal
Jika dikonfirmasi, Clayton akan menjadi Kepala Intelijen Nasional permanen kedua yang ditunjuk Trump setelah Tulsi Gabbard.
Gabbard mengumumkan pengunduran dirinya bulan lalu dengan alasan ingin fokus mendampingi suaminya yang didiagnosis menderita kanker tulang langka.
Namun lembaga yang akan dipimpin Clayton tengah menghadapi masa penuh gejolak, ditandai persaingan internal, sejumlah pengunduran diri penting, dan rencana pengurangan besar-besaran organisasi.
Trump awalnya memilih Gabbard karena pandangan non-intervensionis dan ideologi “America First” yang membuat mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat itu semakin dekat dengan gerakan MAGA.
Namun sikap isolasionisnya kemudian memicu ketegangan dengan Trump, terutama terkait operasi militer terhadap Iran dan Venezuela.
Gabbard juga menghadapi tekanan setelah pengunduran diri mendadak Joe Kent, kepala Pusat Kontraterorisme Nasional, yang menolak kebijakan perang terhadap Iran.
Bahkan beberapa bulan sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Gabbard disebut semakin sering disingkirkan dari sejumlah keputusan besar kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.
Sebagian besar perhatiannya justru difokuskan pada upaya mengidentifikasi individu-individu yang dianggap bagian dari “deep state”, yaitu pejabat komunitas intelijen yang diyakini Trump bekerja melawan kepentingannya.
Jabatan Direktur Intelijen Nasional sendiri dibentuk setelah serangan 11 September 2001 untuk mengawasi 18 lembaga intelijen Amerika Serikat dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif guna mencegah kegagalan intelijen besar di masa depan.
