Puluhan pabrik pakaian di kawasan utama industri garmen Bangladesh terpaksa menghentikan operasional setelah para pekerja menggelar aksi mogok untuk menuntut kenaikan upah minimum.
Hampir 150 pabrik di sejumlah kawasan industri tekstil, termasuk Savar, Ashulia, dan Gazipur, dilaporkan tutup sepanjang akhir pekan ini.
Industri garmen merupakan salah satu sektor utama perekonomian Bangladesh. Sektor tersebut menghasilkan nilai ekspor hampir US$40 miliar atau sekitar £30 miliar setiap tahun, serta menyumbang 10% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu.
Para pekerja menuntut agar upah minimum bulanan dinaikkan menjadi 30.000 taka atau sekitar £182. Saat ini, upah minimum bulanan di Bangladesh ditetapkan sebesar 12.500 taka. Namun, para pekerja menilai jumlah tersebut tidak lagi mencukupi untuk menghadapi kenaikan biaya hidup.
Pada Minggu pagi, para pekerja berkumpul di jalan raya Dhaka-Tangail, Gazipur, untuk memblokir lalu lintas. Aksi tersebut menyebabkan arus kendaraan terhenti selama sekitar satu jam sebelum polisi turun tangan.
Undang-undang ketenagakerjaan Bangladesh memiliki ketentuan No Work No Pay atau tidak bekerja berarti tidak dibayar. Aturan ini memungkinkan pemilik pabrik menghentikan operasional sekaligus menahan pembayaran upah ketika proses produksi terganggu.
Kepala Kepolisian Mohammad Amjad Hossain mengatakan bahwa petugas menutup sejumlah pabrik di kota tersebut setelah para pekerja meninggalkan tempat kerja.
Ia menyebutkan, 13 pabrik telah ditutup pada Sabtu malam, sementara 16 pabrik lainnya menghentikan operasional pada Minggu pagi setelah terjadi kerusuhan.
Industri Garmen Terancam Gangguan Rantai Pasok Global
Industri garmen Bangladesh mempekerjakan sekitar empat juta orang yang memproduksi pakaian untuk sejumlah merek internasional, termasuk H&M, Primark, dan Zara.
Bangladesh merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah China. Karena itu, gejolak yang berlangsung saat ini dikhawatirkan berdampak pada pembeli internasional apabila gangguan produksi terjadi dalam waktu lama.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) bersama Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Rajut Bangladesh (BKMEA) meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada pabrik-pabrik yang terdampak.
Presiden BGMEA, Mahmud Hasan Khan, mengatakan kedua asosiasi mempertanyakan kelanjutan negosiasi dengan dewan pengupahan apabila tidak ada jaminan bahwa pabrik-pabrik akan mendapatkan perlindungan.
“Pabrik-pabrik garmen yang tidak dapat melanjutkan produksi akibat gejolak yang sedang berlangsung akan ditutup tanpa batas waktu mulai besok berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan Bangladesh,” kata Khan.
Namun, sejumlah pihak mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai mengorbankan kesejahteraan pekerja demi mempertahankan daya saing harga produk pabrik.
Wakil Presiden Pusat Serikat Pekerja Garmen, Joly Talukder, mengatakan bahwa para pekerja telah menanggung beban selama bertahun-tahun, sementara pemilik pabrik dan peritel internasional terus memperoleh keuntungan dari eksploitasi tenaga kerja.
“Para pekerja hanya meminta upah yang memungkinkan mereka bertahan hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki nurani menentang tuntutan mendasar seperti ini?” ujarnya.
Pemerintah Bentuk Dewan Penetapan Upah Minimum
Pada 1 November, pemerintah Bangladesh membentuk dewan pengupahan minimum untuk menyusun rekomendasi mengenai struktur upah baru bagi para pekerja.
Dewan yang dipimpin seorang hakim senior pengadilan distrik tersebut menyatakan dalam rapat pertamanya bahwa rekomendasi mengenai besaran upah baru akan diselesaikan paling lambat akhir November.
Setelah disahkan, struktur upah yang telah direvisi diperkirakan mulai berlaku pada 1 Desember.
