Sorak-sorai pecah di lokasi demonstrasi Jantar Mantar, New Delhi, pada Juli lalu ketika kabar menyebar bahwa aksi protes Gen Z berhasil memaksa Menteri Pendidikan pemerintah federal India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri.
Salah seorang demonstran menoleh kepada saya dengan wajah berseri-seri. “Ini adalah kemenangan kaum muda,” katanya.
Namun, lebih dari tiga bulan kemudian, suasana berubah drastis. Para mahasiswa yang sebelumnya turun ke jalan kini bahkan kesulitan menggelar aksi bersama. Demonstrasi yang dipimpin Partai Cockroach Janta (CJP), organisasi yang digerakkan Gen Z, pada bulan lalu terkait hak pilih justru dihadapkan pada pembatasan besar-besaran. Ribuan demonstran yang melakukan aksi damai ditahan.
Musim panas lalu menandai munculnya gelombang baru perlawanan di India. Gerakan tersebut didorong oleh kekecewaan mendalam di kalangan anak muda dan semakin berkembang berkat satire di internet yang disampaikan dengan gaya jenaka dan tanpa basa-basi.
Gerakan ini menyebar ke berbagai wilayah India. Perdana Menteri Narendra Modi, yang dikenal memiliki citra pemimpin kuat dan tidak terbiasa menghadapi kritik terbuka maupun ejekan, kesulitan meredam gelombang protes tersebut.
Namun, respons aparat keamanan pemerintah yang semakin keras menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil pelajaran dari konsesi langka yang sebelumnya diberikan kepada para demonstran. Dalih menjaga ketertiban umum kini digunakan untuk membatasi aksi penentangan.
Juru bicara nasional Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, Syed Zafar Islam, membantah tuduhan bahwa pemerintah bertindak berlebihan.ia mengatakan, “Hak untuk berdemonstrasi dan kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, tetapi pelaksanaannya harus tetap sesuai hukum. Hak tersebut tidak boleh mengesampingkan hak orang lain atau mengorbankan keamanan publik.”
Ini bukan kali pertama pemerintahan Modi menghadapi demonstrasi berskala besar.
Namun, luasnya kelompok masyarakat yang terlibat dalam gelombang protes kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi BJP, menurut Yamini Aiyar, mantan presiden Centre for Policy Research sekaligus profesor tamu di Universitas Brown.
“Gerakan ini tidak dibatasi oleh kasta, gender, maupun kelas ekonomi,” kata Aiyar. “Bahkan, sebagian kelompok yang menjadi basis utama BJP, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tengah mengalami mobilitas sosial, turut tertarik dengan gerakan ini.”
Besarnya skala demonstrasi anak muda juga semakin diperkuat oleh aktivitas mereka di dunia maya. Para demonstran berhasil mendobrak tabu politik yang telah lama bertahan dengan secara terbuka mengejek perdana menteri melalui internet.
“Ini lebih dari sekadar lelucon,” kata Sakhi, seorang demonstran mahasiswa yang menggunakan pronomina netral mereka (they/them) dan tergabung dalam salah satu organisasi mahasiswa sayap kiri di Universitas Delhi.
“Ketakutan terhadap konsekuensi dari tindakan semacam ini tidak terlalu dirasakan oleh generasi kami dibandingkan generasi sebelumnya. Komedi menjadi bahasa baru untuk menantang kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Aiyar, gerakan-gerakan protes sebelumnya memang memberikan tantangan serius bagi Modi. Namun, pemerintah lebih mudah mengabaikannya dengan menggambarkan aksi tersebut sebagai gerakan yang hanya mewakili kelompok masyarakat tertentu atau melabelinya sebagai tindakan “anti-nasional”.
Pada 2020, para petani yang memprotes reformasi pertanian kontroversial dihalangi memasuki New Delhi. Situasi tersebut memicu demonstrasi selama berbulan-bulan dan terkadang berujung bentrokan di wilayah perbatasan ibu kota. Setelah aksi berlangsung selama setahun, pemerintah akhirnya membatalkan kebijakan reformasi tersebut.
Protes terhadap undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial pada 2019 dan 2020 juga menjadi pengingat kuat mengenai besarnya kewenangan aparat dan sistem peradilan ketika seseorang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Aktivis mahasiswa Umar Khalid ditangkap berdasarkan undang-undang antiterorisme setelah bentrokan berdarah di New Delhi yang menewaskan 53 orang, sebagian besar merupakan warga Muslim. Ia dituduh sebagai salah satu “dalang utama” kerusuhan tersebut.
Kini, Khalid telah menghabiskan lebih dari enam tahun di penjara tanpa persidangannya dimulai.
Pasangannya, Banojyotsna Lahiri, mengatakan bahwa mereka tidak menyesali perjuangan tersebut. Namun, situasi yang dihadapi telah menimbulkan “semacam ketakutan yang terus bertahan”.
“Kami hanya melihat hamparan ruang kosong yang sangat gelap karena tidak tahu kapan semua ini akan berakhir,” kata Lahiri.
Permohonan banding terbaru Khalid diajukan bulan ini.
Aiyar menilai pihak-pihak yang menentang gerakan protes saat ini menggunakan pola lama untuk “mendelegitimasi” demonstrasi. Namun, strategi tersebut dinilai tidak lagi mendapat respons sekuat sebelumnya.
Meski demikian, gerakan protes anak muda kesulitan mengembalikan momentum seperti yang mereka miliki pada musim panas lalu.
Para pemimpin CJP, termasuk juru bicara Saurav Das, berulang kali menghadapi penahanan dan proses hukum. Das bersama pemimpin lainnya, Ashutosh Ranka, bahkan menghabiskan satu pekan di Penjara Tihar, New Delhi, setelah dituduh memasuki kawasan Jantar Mantar tanpa izin.
Lokasi yang sebelumnya menjadi saksi kemenangan mereka pada musim panas kini telah dihapus dari daftar tempat yang diizinkan untuk menggelar demonstrasi. Keputusan tersebut saat ini tengah digugat melalui jalur hukum.
Demonstran dari kelompok lain, termasuk organisasi mahasiswa sayap kiri All India Students’ Association (AISA), juga menghadapi tindakan kepolisian atas dugaan pelanggaran terhadap perintah aparat.
“Kami memang sudah memperkirakan akan ada semacam tindakan represif,” kata Das. Ia menambahkan bahwa “pemerintah telah belajar banyak” sejak gelombang protes musim panas lalu.
Para pakar hukum memperingatkan bahwa proses hukum itu sendiri dapat menimbulkan efek gentar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Banyak perkara pada akhirnya bisa berujung pada pembebasan terdakwa. Namun, prosesnya dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Proses hukum itu sendiri menjadi bentuk hukuman, dan hal tersebut dapat membuat para demonstran enggan melanjutkan aksi,” kata Ali Khan, asisten profesor di Lloyd Law College.
Pengacara konstitusi Vrinda Grover, yang memberikan pendampingan hukum kepada CJP, menilai pembatasan demonstrasi telah melampaui batas kewajaran.
“Para penyelenggara demonstrasi berulang kali menegaskan bahwa aksi mereka berlangsung tanpa kekerasan,” ujarnya. “Hak-hak masyarakat terus dikurangi dengan dalih menjaga hukum dan ketertiban.”
BJP membantah tuduhan bahwa pemerintah berupaya membungkam suara-suara kritis yang disampaikan secara damai.
Islam mengatakan bahwa demonstrasi “tidak boleh mengesampingkan hak warga negara lainnya hanya karena sekelompok kecil orang ingin melakukan protes dan bertanggung jawab atas tindakan kekerasan”.
Bahkan, menyampaikan kritik melalui internet pun memiliki risiko tersendiri. Unggahan Sakhi di media sosial yang menjadi viral telah memicu pelecehan terarah dan serangan transfobia. telah melihat sejumlah unggahan yang mengancam akan melakukan kekerasan dan pemerkosaan terhadapnya.
Tekanan tersebut terkadang membuat Sakhi mengurungkan niat untuk mengikuti demonstrasi, bahkan mengubah cara mereka berpakaian.
“Ketika kita membuat orang tertawa, hal itu bisa berujung pada tuduhan anti-nasional,” kata Sakhi. “Mereka ingin saya merasa hancur,” tambahnya.
Sakhi mengklaim sebagian konten yang dibuatnya dihapus setelah meraih jutaan penayangan.
Berdasarkan undang-undang teknologi informasi India, pemerintah memiliki kewenangan memerintahkan platform digital untuk memblokir konten dengan alasan keamanan nasional. Sejumlah pemberitahuan di platform X dan Instagram menunjukkan adanya akun yang aksesnya dibatasi di India.
Para pemimpin CJP menyamakan tindakan represif tersebut dengan kondisi selama Status Darurat atau Emergency pada 1975. Saat itu, Perdana Menteri Indira Gandhi menangguhkan sejumlah kebebasan sipil dan memenjarakan lawan-lawan politiknya.
Meski demikian, gelombang perlawanan belum sepenuhnya berhasil dibungkam.
Partai-partai oposisi mulai mengisi sebagian ruang yang ditinggalkan gerakan mahasiswa. Puluhan ribu orang berkumpul di New Delhi pada 1 November untuk menghadiri unjuk rasa yang diselenggarakan koalisi oposisi INDIA bloc, aliansi partai-partai politik yang dipimpin Partai Kongres. Demonstrasi tersebut mendapat izin dari pihak berwenang.
Sementara itu, para pemimpin CJP bersikeras bahwa gerakan yang mereka bangun jauh lebih besar daripada organisasi mereka sendiri.
Ketika Das keluar dari Penjara Tihar di New Delhi pada 21 Oktober, sejumlah foto memperlihatkan dirinya tersenyum.
“Saya hanya ingin mengatakan, tunggu dan lihat saja,” kata Das . “Waktu berpihak kepada kami. Kami adalah generasi yang masih sangat muda.”
