Polisi Turki menangkap puluhan orang sebagai bagian dari tindakan pemerintah yang semakin intensif terhadap aktivis dan tempat-tempat yang terkait dengan komunitas LGBTQ.
Para demonstran ditahan ketika berkumpul pada Selasa di luar gedung pengadilan utama di Istanbul.
Mereka menuntut pembebasan kelompok aktivis LGBTQ lainnya yang ditangkap pada akhir pekan dalam serangkaian penggerebekan di bar gay dan rumah para aktivis.
Pemerintah Turki telah menahan sejumlah anggota komunitas LGBTQ dan aktivis dalam kampanye yang diberi nama “My Family is Safe” atau “Keluargaku Aman”. Pemerintah mengatakan kampanye tersebut dirancang untuk melindungi nilai-nilai keluarga.
Dalam aksi pada Selasa, para demonstran meneriakkan “Hidup perjuangan untuk kebebasan!” dan menyerukan agar para aktivis yang ditahan dibebaskan, demikian dilaporkan kantor berita AFP. Polisi melakukan sejumlah penangkapan setelah beberapa demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Menjadi LGBTQ bukanlah kejahatan”.
“Apa yang kita lihat sekarang sangat mengkhawatirkan,” kata seorang demonstran kepada AFP.
Kelompok hak asasi manusia menyebut telah terjadi perluasan tindakan terhadap komunitas LGBTQ. Selama sepekan terakhir, aparat menggerebek kantor-kantor organisasi, memblokir situs web, dan melakukan penangkapan di sejumlah provinsi.
Pemerintah juga telah memblokir atau membatasi akses terhadap akun media sosial dan situs web milik puluhan organisasi LGBT, media, dan hak asasi manusia, menurut unggahan organisasi nonpemerintah Human Rights Watch.
Hubungan sesama jenis bukan merupakan tindak pidana di Turki, tetapi homofobia masih umum terjadi. Presiden Recep Tayyip Erdogan juga pernah menyebut kelompok LGBTQ sebagai “orang-orang menyimpang” yang bertanggung jawab atas penurunan angka kelahiran.
Komisaris Hak Asasi Manusia Dewan Eropa, Michael O’Flaherty, menyampaikan keprihatinan atas penangkapan tersebut.
“Saya prihatin dengan laporan mengenai serangkaian penangkapan, penggerebekan, serta pemblokiran situs web dan akun media sosial yang menargetkan masyarakat sipil LGBTI dan pembela hak asasi manusia di seluruh Turki,” katanya.
Dalam pernyataannya, O’Flaherty mengatakan Menteri Kehakiman Turki menyebut operasi tersebut menargetkan 162 individu, sembilan organisasi dan 13 perusahaan di 15 provinsi. Operasi itu dikoordinasikan oleh kantor-kantor Kepala Kejaksaan di Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin, dan Mersin.
O’Flaherty juga mengatakan pihak berwenang perlu memastikan proses hukum yang semestinya, termasuk akses efektif terhadap bantuan hukum dan peninjauan oleh pengadilan, serta memastikan pembatasan dan proses pidana menghormati prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan asas praduga tak bersalah.
