Apakah kebijakan Washington yang selama ini mengisolasi rezim militer Myanmar kini telah berubah?
Terungkapnya pertemuan seorang pejabat tinggi pemerintahan Donald Trump dengan pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, bulan lalu, serta pencabutan sanksi AS terhadap sejumlah pelaku bisnis, mengindikasikan adanya perubahan arah kebijakan tersebut.
Selama ini, AS hampir tidak memiliki kontak resmi dengan rezim Myanmar sejak kudeta militer pada 2021, ketika militer menggulingkan pemimpin terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi. Dalam beberapa waktu terakhir, Washington juga menjatuhkan serangkaian sanksi terarah terhadap pihak-pihak yang dinilai mendukung junta.
Pertemuan pada 15 dan 16 September itu berlangsung di Nay Pyi Taw, ibu kota Myanmar, dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Riset, Michael Vance. Secara resmi, pertemuan tersebut bertujuan mengupayakan pembebasan Adam Castillo, warga negara AS yang ditahan pada Juni terkait perselisihan dengan Kamar Dagang Amerika setempat.
Namun, Vance merupakan pejabat AS paling senior yang bertemu Min Aung Hlaing sejak pemimpin militer tersebut merebut kekuasaan. Keduanya hampir pasti juga membahas sejumlah persoalan lain yang menjadi kepentingan bersama.
Vance diketahui pernah bertemu dengan pejabat Myanmar di Tokyo pada Juni, kembali bertemu mereka di kota yang sama pada bulan ini, serta mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan militer.
Meski demikian, tanda-tanda perubahan kebijakan AS terhadap Myanmar sebenarnya sudah terlihat sejak Juli tahun lalu, ketika perang tarif yang dilancarkan Presiden Donald Trump mencapai puncaknya.
Saat itu, Min Aung Hlaing, bersama para pemimpin negara lain di kawasan, menerima surat pribadi dari Trump yang memberitahukan bahwa perekonomian negaranya yang sudah hancur akan segera menghadapi tarif sebesar 40%.
Negara-negara lain terkejut dengan pungutan berat yang dikenakan terhadap perdagangan penting mereka dengan negara yang sebelumnya mereka anggap sebagai teman dan sekutu. Namun, Min Aung Hlaing justru menyambutnya dengan gembira.
Ia segera membalas surat tersebut untuk menyampaikan “penghargaan yang tulus atas undangan yang mendorong ini untuk terus berpartisipasi dalam Perekonomian Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia”. Gaya bahasanya meniru ungkapan Trump yang berlebihan, termasuk penggunaan huruf kapital yang tidak lazim.
“Dengan penuh penghormatan, saya ingin mengakui kepemimpinan kuat Yang Mulia dalam membimbing negara Anda menuju kemakmuran nasional dengan semangat seorang patriot sejati.”
Sikap tersebut bukan sekadar dugaan seorang diktator bahwa pujian berlebihan merupakan cara terbaik untuk memperoleh keuntungan dari Trump. Kudeta yang dilakukan Min Aung Hlaing dan perang saudara yang dipicunya telah menjadikannya sosok yang dikucilkan di tingkat internasional.
Rezimnya sebagian besar tidak mendapat pengakuan internasional. Ia dituduh sebagai penjahat perang, dengan sejumlah perkara terhadap dirinya diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional. Selain Rusia dan, belakangan ini, China, pemerintah negara-negara lain menjauhinya.
Namun, dalam surat tersebut, presiden AS menyapa Min Aung Hlaing sebagaimana ia menyapa presiden atau perdana menteri negara lain, yakni dengan sebutan “Yang Mulia”. Tidak ada satu pun bagian dalam surat Trump yang menyinggung besarnya penderitaan manusia akibat perebutan kekuasaan oleh Min Aung Hlaing, kehancuran demokrasi Myanmar, maupun pemenjaraan Aung San Suu Kyi.
Pada bulan yang sama, rezim Myanmar menandatangani kontrak senilai US$3 juta, atau sekitar Rp54 miliar, dengan DCI, perusahaan lobi yang telah lama beroperasi di Washington. Perusahaan tersebut pernah digunakan rezim militer Myanmar sebelumnya pada 2002 untuk memperbaiki citra pemerintahannya.
Sejak itu, pemerintah militer Myanmar juga menyewa jasa Roger Stone, pelobi kontroversial sekaligus orang dekat Presiden Trump, dengan bayaran US$50.000 per bulan atau sekitar Rp900 juta.
Pada periode yang kurang lebih sama, Adam Castillo, mantan anggota Korps Marinir AS dan pendukung Trump yang baru saja mengundurkan diri dari jabatan presiden Kamar Dagang Amerika di Yangon, berada di Washington. Ia berusaha meyakinkan tim Wakil Presiden JD Vance bahwa sudah waktunya bagi AS untuk kembali menjalin hubungan dengan Myanmar.
Castillo meyakini bahwa ketergantungan AS pada sanksi untuk mengisolasi junta telah gagal.
“Myanmar penting bagi Amerika bukan hanya sebagai kisah tentang moralitas, melainkan juga sebagai kepentingan strategis,” tulisnya dalam buku Finding Our Voice: A Story of Leadership in Crisis and the American Spirit Abroad.
Ia membahas dengan tim wakil presiden bagaimana AS “dapat menjalin hubungan dengan Myanmar tanpa perang atau isolasi, mengurangi cengkeraman China atas mineral penting, serta menyelaraskan perdamaian dengan kepentingan Amerika”.
Castillo tampaknya menyampaikan usulannya kepada pihak yang bersedia menerimanya.
Ketergantungan AS pada logam tanah jarang dari China tersingkap ketika Beijing menghentikan pasokannya pada April sebagai balasan terhadap tarif Trump. Pemerintahan AS kemudian mulai memprioritaskan upaya mencari sumber alternatif. Myanmar kebetulan memiliki cadangan logam tanah jarang dalam jumlah besar, yang saat ini dieksploitasi sepenuhnya untuk kepentingan China.
Hampir bersamaan dengan itu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pedoman baru bagi kedutaan-kedutaan AS di seluruh dunia mengenai pernyataan tentang pemilu. Dalam pedoman tersebut, disebutkan bahwa “pesan yang disampaikan harus menghindari pemberian pendapat mengenai keadilan atau integritas proses pemilu, legitimasi proses tersebut, maupun nilai-nilai demokrasi negara yang bersangkutan”.
Karena itu, ketika Myanmar menggelar pemilihan umum yang banyak dikritik pada Desember dan Januari, Min Aung Hlaing dapat mengubah statusnya dari pemimpin kudeta menjadi presiden yang secara formal berstatus sipil. AS tidak mengecam pemilu tersebut sebagai pemilu yang tidak bebas dan tidak adil, seperti yang dilakukan sebagian besar pemerintah negara-negara Barat.
Selama beberapa dekade, AS secara konsisten memberikan penilaian terhadap pemilu di negara lain. Kini, Washington memilih untuk tidak berkomentar.
Keputusan Washington mencabut sanksi terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya menjadi sasaran pemerintahan Joe Biden tampaknya semakin mempertegas arah baru kebijakan AS terhadap Myanmar.
“Selama bertahun-tahun, pendekatan AS terhadap Myanmar ditentukan oleh isolasi, sanksi, dan menjaga jarak,” tulis DCI, perusahaan lobi tersebut, dalam buletin terbarunya. “Era itu telah berakhir… dan untungnya, Presiden Trump memiliki keberanian untuk mencoba pendekatan yang berbeda.”
Nada kebijakan AS memang berubah, tetapi substansi hubungan AS dan Myanmar belum banyak bergeser.
“Dalam praktiknya, perubahan yang terjadi tidak sebesar yang digambarkan oleh pemberitaan,” kata Richard Horsey, penasihat Myanmar di International Crisis Group. Ia menambahkan bahwa Min Aung Hlaing sendiri masih dikenai sanksi.
“Hal baru saat ini adalah tingkat kontak dan lokasi pertemuannya. Pejabat senior AS kini telah datang ke Nay Pyi Taw, persis seperti yang diinginkan Min Aung Hlaing. Hal berikutnya yang ia inginkan adalah pelonggaran sanksi, dan itu akan lebih sulit dicapai.”
Namun, ada kebijakan lain yang digagas Trump tahun lalu dan dinilai memiliki dampak jauh lebih besar terhadap Myanmar, yakni pembubaran USAID. Langkah tersebut memangkas lebih dari separuh bantuan bagi kelompok oposisi, media independen yang kritis, dan para pengungsi.
AS juga memutuskan mencabut status perlindungan sementara atau Temporary Protected Status dari 4.000 warga Myanmar yang mencari perlindungan di negara itu. Kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan tersebut. Kini, mereka hidup dalam ketakutan akan dipulangkan ke Myanmar, tempat banyak di antara mereka menghadapi risiko dipenjara atau mengalami nasib yang lebih buruk.
Terkait logam tanah jarang Myanmar, hanya sedikit pakar yang meyakini sumber daya tersebut pada akhirnya akan banyak berguna bagi AS. Sebagian besar cadangannya berada di wilayah yang diperebutkan oleh kelompok bersenjata pemberontak etnis.
Saat ini, logam tanah jarang tersebut diekstraksi oleh perusahaan-perusahaan China yang telah lama berpengalaman beroperasi di kawasan perbatasan yang sulit dikendalikan hukumnya. Hasil ekstraksi kemudian diangkut melintasi perbatasan ke China untuk diproses. Dalam kondisi seperti ini, sulit membayangkan bagaimana AS dapat memperoleh akses terhadap sumber daya tersebut.
Kemungkinan AS mendapatkan kerja sama yang berarti dari pemerintah Myanmar untuk memberantas industri penipuan juga masih diragukan.
Memang ada sejumlah operasi yang mendapat sorotan luas terhadap beberapa kompleks penipuan berskala besar. Namun, sindikat yang menjalankannya hanya berpencar ke operasi-operasi yang lebih kecil di wilayah terpencil. Selain itu, sebagian besar kompleks tersebut beroperasi dengan dukungan kelompok milisi yang bersekutu dengan militer Myanmar.
“Berbicara dengan pemerintah Nay Pyi Taw bukanlah sesuatu yang salah pada dirinya sendiri,” kata Hunter Marston, direktur Asia Tenggara di Lowy Institute.
“Pertanyaannya adalah apa yang diminta Washington dan apa yang mereka korbankan sebagai imbalannya. Saluran komunikasi tersebut seharusnya digunakan untuk memperjuangkan hal-hal yang paling penting, seperti akses bantuan kemanusiaan dan penghentian serangan udara terhadap warga sipil. AS juga harus terus berbicara dengan pihak oposisi dan kelompok bersenjata etnis yang menguasai sebagian besar wilayah negara itu. Dalam persoalan penipuan, langkah paling efektif yang dapat dilakukan AS adalah berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah lain di kawasan, termasuk China, untuk memburu aliran uangnya.”
Namun, pertanyaan yang lebih besar mungkin adalah apakah Presiden Trump, yang perhatiannya terpecah oleh politik domestik dan perang melawan Iran, memiliki kapasitas untuk memberikan perhatian berkelanjutan terhadap Myanmar, apalagi sampai mampu menantang pengaruh dominan China di negara tersebut.
