Tiga jurnalis perempuan menuduh sejumlah polisi di India melakukan pelecehan seksual terhadap mereka selama aksi demonstrasi di ibu kota New Delhi.
Tuduhan tersebut disampaikan pada Sabtu setelah kepolisian menahan puluhan anak muda yang menyerukan pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.
Dalam unggahan di media sosial, Kepolisian Delhi mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut melalui distrik New Delhi dan meneruskannya kepada unit kejahatan untuk penyelidikan yang “adil dan tidak memihak”.
Ribuan demonstran berkumpul di New Delhi dan Mumbai untuk hari ketiga pada Minggu, menuntut Gyanesh Kumar mundur terkait perubahan besar-besaran terhadap daftar pemilih.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan proses tersebut bertujuan menghapus data pemilih ganda dan mereka yang tidak memenuhi syarat. Sejauh ini, sebanyak 130 juta nama telah dicoret dari daftar pemilih.
Sejumlah video yang beredar di internet memperlihatkan orang-orang diseret secara paksa dari lokasi demonstrasi di Jantar Mantar, pusat New Delhi.
Tuduhan yang disampaikan para jurnalis perempuan tersebut antara lain menyebut adanya sentuhan yang tidak pantas oleh sejumlah polisi.
Pemimpin oposisi Rahul Gandhi mengatakan perempuan merasa takut terhadap keselamatan mereka dan Kementerian Dalam Negeri harus “bertanggung jawab atas hal ini”.
“Polisi menyeret saya dengan menjambak rambut,” kata Aahna Singh, aktivis sekaligus mahasiswa Jawaharlal Nehru University, kepada kantor berita Reuters selama aksi berlangsung.
Ia mengatakan polisi telah melakukan “tindakan brutal”.
Press Club of India menuntut tindakan segera terhadap laporan yang ditujukan kepada para polisi tersebut. Organisasi itu mengatakan mereka “terkejut dan kecewa” dengan perlakuan terhadap para jurnalis.
“Perilaku seperti ini tidak boleh dinormalisasi dalam demokrasi. Jurnalis harus diizinkan bekerja secara bebas, tanpa rasa takut, dan mendokumentasikan mereka yang berkumpul untuk menyuarakan berbagai persoalan,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Para demonstran mengatakan revisi daftar pemilih tersebut akan menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan proses tersebut bertujuan menghapus data pemilih ganda dan mereka yang tidak memenuhi syarat.
Komisi mengatakan revisi terakhir dilakukan hampir seperempat abad lalu dan daftar pemilih perlu diperbarui untuk memperhitungkan orang-orang yang telah meninggal, meninggalkan negara tersebut, atau terdaftar di lebih dari satu tempat setelah pindah alamat.
Namun, proses tersebut sejak awal diliputi kontroversi. Partai-partai oposisi menuduh Kumar memanipulasi daftar pemilih untuk menguntungkan BJP dalam pemilu. Baik BJP maupun Komisi Pemilihan Umum telah membantah tuduhan tersebut.
Para demonstran termasuk pendukung Cockroach Janta Party (CJP), kelompok yang awalnya muncul sebagai gerakan satir daring.
Kelompok penekan tersebut mencatat kemenangan besar pertamanya pada Juli ketika berhasil memaksa Menteri Pendidikan saat itu, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri setelah berminggu-minggu berlangsung demonstrasi yang menyerukan reformasi pendidikan.
CJP menyerukan aksi terbaru tersebut setelah laporan The Indian Express menyebut dua komisioner pemilu lainnya, Sukhbir Singh Sandhu dan Vivek Joshi, secara resmi mengajukan keberatan setidaknya 14 kali dalam 10 bulan terhadap keputusan dan perintah yang menurut mereka dikeluarkan tanpa sepengetahuan mereka.
Perbedaan pendapat tersebut dilaporkan terutama berkaitan dengan revisi kontroversial daftar pemilih India yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR), yang dimulai tahun lalu.
Komisi Pemilihan Umum membela cara kerjanya dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “perbedaan pandangan” merupakan bagian dari “proses pengambilan keputusan” serta seluruh keputusan telah diambil secara bulat.
Namun, pengungkapan tersebut memicu kegemparan, dengan para pemimpin oposisi menuntut Kumar mengundurkan diri.
