Bagi seorang pria yang menghabiskan sebagian besar dari 20 tahun terakhirnya di pengasingan dan delapan bulan terakhir di penjara, sosok mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra masih membayangi politik negaranya.
Pembebasannya dari penjara pada usia 76 tahun setelah menjalani sebagian hukuman satu tahun atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat sebagai perdana menteri pada 2001 hingga 2006 menjadi berita utama di Thailand.
Ratusan pendukung berbaju merah bersorak saat Thaksin keluar dari Penjara Klong Prem di Bangkok pada Senin, mengenakan kemeja putih dan rambut cepak.
Tak lama setelah bebas, Thaksin mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan merasa “lega”.
Ia disambut anggota keluarga di luar penjara, termasuk putrinya sekaligus penerus politiknya, mantan perdana menteri Paetongtarn Shinawatra.
Partai Pheu Thai milik Thaksin bersikeras bahwa mulai sekarang ia akan berada di balik layar. Namun, hal itu tidak menghentikan spekulasi media mengenai peran apa yang masih mungkin dimainkan Thaksin dalam politik Thailand.
Situasi itu tidak mengejutkan.
Sejak menyapu kemenangan dalam pemilu Januari 2001, Thaksin — miliarder swadaya yang dikenal blak-blakan — berupaya membentuk ulang Thailand, memunculkan pendukung fanatik sekaligus lawan politik yang sangat keras.
Partai-partainya terus memenangkan pemilu, bahkan setelah ia digulingkan melalui kudeta pada September 2006. Namun, ketakutan kalangan elite royalis terhadap ambisi politiknya membuat sekutu-sekutunya berkali-kali dijerat putusan pengadilan, memicu bentrokan jalanan berdarah selama bertahun-tahun dan kudeta lain pada 2014.
Meski begitu, Thaksin menolak mundur dari panggung politik. Ia terus mengendalikan partainya dari luar negeri, dan setelah tercapainya apa yang disebut sebagai “kesepakatan besar”, lawan-lawan konservatifnya mengizinkannya pulang ke Thailand pada 2023 untuk kembali mengarahkan partainya setelah kembali berkuasa.
Popularitasnya masih terlihat jelas di luar penjara, tempat para pendukungnya berkumpul.
Salah satu pendukungnya, Maysa Lombuarot, mengaku menempuh perjalanan sejauh 700 kilometer untuk menyaksikan pembebasan Thaksin.
“Hari ini saya membawakan dia 20 kilogram leci. Saya tahu dia menyukainya. Sekarang dia sudah bebas, saya ingin dia makan sesuatu yang enak,” katanya
Ia juga berharap Thaksin tetap melanjutkan karier politiknya.
“Saya ingin dia membantu negara ini, membantu rakyat yang sekarang sangat menderita… hanya dia yang bisa memenuhi janji-janjinya,” ujarnya.
Dan Thaksin tampaknya memang sulit benar-benar meninggalkan panggung politik, terlepas dari pernyataannya bahwa ia ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya.
Namun kali ini, situasinya bisa jadi berbeda.
Thaksin dipenjara pada September lalu setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa enam bulan yang ia habiskan di rumah sakit kepolisian setelah kembali ke Thailand hanyalah akal-akalan untuk menghindari hukuman penjara.
Putusan itu muncul kurang dari dua pekan setelah runtuhnya pemerintahan koalisi pimpinan Pheu Thai, ketika Mahkamah Konstitusi mencopot Paetongtarn dari jabatan perdana menteri akibat percakapan telepon yang bocor dengan pemimpin Kamboja Hun Sen terkait sengketa perbatasan kedua negara.
Sekali lagi, pengadilan konservatif yang berpengaruh menentukan nasib partai Thaksin, seperti yang berulang kali terjadi dalam sejarah politik Thailand modern.
Saat Thaksin berada di balik jeruji, Pheu Thai mencatat hasil terburuk sepanjang sejarahnya dalam pemilu umum Februari lalu.
Partai itu turun ke posisi ketiga di belakang Partai Rakyat yang reformis dan kalah pamor dari Partai Bhumjaithai yang konservatif, yang meraup keuntungan dari meningkatnya sentimen nasionalisme setelah konflik perbatasan dengan Kamboja.
Pheu Thai pun terpaksa menerima posisi sebagai mitra junior dalam pemerintahan koalisi baru.
“Thaksin keluar dari penjara ke lingkungan politik yang benar-benar baru,” kata analis politik Ken Lohatepanont.
“Pheu Thai kini tersingkir dan hanya menjadi partai menengah. Thaksin memang tidak bisa dianggap selesai, tetapi tantangan yang kini dihadapi dirinya dan partainya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Pheu Thai harus memutuskan apakah kembalinya Thaksin ke depan publik akan membantu partai, atau justru lebih baik memberi sorotan kepada generasi pemimpin yang lebih baru.”
Hingga kini, publik Thailand masih mempertanyakan mengapa “kesepakatan besar” dengan kelompok royalis yang memungkinkan Thaksin mengakhiri pengasingannya pada 2023 bisa runtuh begitu cepat.
Apakah kaum konservatif memang sejak awal berniat menggunakan pengadilan untuk melumpuhkan pemerintahan yang dipimpin partainya? Kandidat perdana menteri pilihan pertama Thaksin juga sebelumnya dicopot pengadilan dengan alasan yang dianggap sepele.
Atau justru mereka mulai bergerak melawannya karena Thaksin menolak tetap berada di belakang layar dan terus berupaya mengendalikan agenda partainya, termasuk menjajaki bidang-bidang bisnis baru yang kontroversial?
Apa pun jawabannya, ketidakpercayaan antara Thaksin dan kelompok konservatif Thailand tampaknya kini sudah tidak mungkin diperbaiki.
Bahkan jika Thaksin masih menginginkan peran politik yang besar, hampir pasti ia tidak akan diberi kesempatan untuk mendapatkannya.
Dua puluh lima tahun terakhir dalam politik Thailand bisa disebut sebagai “Era Thaksin”. Dan era itu kini tampaknya benar-benar mendekati akhir.
