Pemerintah Thailand segera menghentikan penerbitan izin senjata api baru setelah insiden penembakan pekan lalu yang menewaskan delapan orang dan pelaku berusia 14 tahun.
Pemilik senjata api yang telah memiliki izin sebelumnya juga dilarang membawa senjata mereka di tempat umum.
Negara Asia Tenggara tersebut memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di kawasan, dengan sekitar 10,3 juta senjata api berada di tangan warga sipil, serta tingkat kejahatan yang melibatkan senjata api yang tinggi.
Sebagai respons atas penembakan terbaru tersebut, perdana menteri berjanji memberlakukan undang-undang pengendalian senjata yang lebih ketat dengan hukuman berat. Sambil menunggu aturan baru tersebut disahkan, pemerintah menghentikan penerbitan izin baru.
Pada Jumat pekan lalu, seorang siswa di Debsirin Nonthaburi School, sekolah yang berada di luar Bangkok, menembak kakek-neneknya menggunakan pistol milik sang kakek, sebelum melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa di sekolah, menurut pihak berwenang.
Kedua kakek-nenek tersebut, lima staf sekolah, dan seorang siswi berusia 12 tahun tewas dalam kejadian itu.
Polisi meyakini pelaku mungkin belajar menggunakan senjata api secara mandiri melalui media sosial.
Mereka mengatakan terdapat bukti bahwa anak tersebut menonton konten kekerasan di internet dan menunjukkan ketertarikan kuat untuk mempelajari cara menggunakan senjata api.
Polisi menambahkan bahwa konsumsi konten tersebut, ditambah kecemasan terkait pendidikan dan persoalan keluarga, mungkin turut memicu tindakannya.
Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, tidak akan diterbitkan izin baru untuk membeli atau memiliki senjata api. Izin pembelian yang sudah ada tidak akan diperpanjang, tetapi belum jelas apa yang akan terjadi terhadap izin kepemilikan senjata yang telah diterbitkan sebelumnya.
Izin membawa senjata api telah ditangguhkan sejak akhir 2023. Pemilik senjata kini wajib menyimpannya di rumah atau di lapangan tembak.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendorong pemilik sekitar empat juta senjata api ilegal agar menyerahkan senjata mereka setelah penembakan di sekolah tersebut.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan langkah-langkah yang telah diumumkan akan tetap berlaku selama pemerintah berupaya mengesahkan undang-undang pengendalian senjata baru, dengan pengawasan yang lebih ketat dan hukuman yang jauh lebih berat.
Kelompok yang mengadvokasi pengendalian senjata menyerukan agar pemeriksaan kesehatan mental dimasukkan dalam proses penerbitan izin, serta agar izin dievaluasi ulang secara berkala.
Anutin mengatakan pengawasan yang lebih ketat terhadap amunisi juga menjadi salah satu target kebijakannya. Sementara itu, menteri pendidikan mengusulkan pemeriksaan di pintu masuk sekolah untuk mencegah siswa membawa senjata ke dalam lingkungan sekolah.
