Pemerintah koalisi Spanyol menyetujui serangkaian kebijakan perumahan baru setelah gelombang protes terkait krisis perumahan, yang dipicu oleh penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun dari rumahnya di Madrid pekan lalu.
Para menteri bertemu pada Selasa untuk membahas sejumlah proposal, termasuk larangan penggusuran hingga 2030.
Menteri Kesehatan Mónica GarcÃa mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan keringanan bagi lebih dari lima juta orang. Namun, politikus oposisi MÃriam Nogueras menilai kesepakatan itu justru “membiarkan pemilik properti kecil tanpa perlindungan”.
Proposal tersebut, yang dituangkan dalam dua dekret, langsung berlaku tetapi harus mendapat persetujuan Kongres dalam waktu satu bulan. Pemerintah berharap pemungutan suara dapat dilakukan secepatnya pada Jumat.
Pemerintahan koalisi sayap kiri yang dipimpin Pedro Sánchez tidak memiliki mayoritas di parlemen dan sebelumnya kesulitan mendapatkan dukungan dari partai-partai berhaluan kanan untuk menyetujui dekret.
Pada April, dekret yang bertujuan memperpanjang kontrak sewa diblokir oleh partai-partai berhaluan kanan.
GarcÃa, yang berasal dari aliansi Sumar, mengatakan langkah lain yang disepakati pada Selasa mencakup perpanjangan kontrak sewa hingga 2028, regulasi yang lebih ketat terhadap sewa jangka pendek dan sewa kamar, serta larangan pembelian properti oleh perusahaan investasi.
“Sudah waktunya melakukan intervensi di pasar perumahan spekulatif dan mulai menciptakan keseimbangan antara warga biasa dan dana investasi oportunistis,” kata GarcÃa.
Merujuk pada aksi protes yang berlangsung, ia menambahkan, “Terima kasih atas mobilisasi dan aksi pendudukan. Tanpa kalian, hal ini tidak akan mungkin terjadi.”
Namun, Nogueras, juru bicara partai Junts yang mewakili nasionalis Catalonia berhaluan kanan-tengah, mengatakan, “Kita semua sepakat bahwa penggusuran, ketika properti dimiliki oleh sebuah dana investasi, dana oportunistis, yang dikelola oleh seseorang yang menangani jutaan euro, jelas harus dihentikan.
“Memasukkan orang-orang yang menginvestasikan tabungan mereka untuk membeli apartemen, restoran, atau properti ke dalam kategori yang sama adalah sebuah kesalahan,” ujarnya kepada penyiar publik Spanyol RTVE.
Pemerintahan minoritas yang terdiri dari Partai Sosialis pimpinan Sánchez dan mitra juniornya, aliansi Sumar, memiliki waktu 30 hari sejak dekret tersebut diterbitkan untuk mencapai kesepakatan di parlemen.
Menteri Perumahan Isabel RodrÃguez mendesak partai-partai politik untuk mendukung dekret tersebut setelah penggusuran Maricarmen Abascal yang berusia 87 tahun pekan lalu.
“Kongres memiliki kesempatan untuk mengatakan kepada Maricarmen bahwa penderitaannya tidak sia-sia… dan bahwa banyak orang akan mendapatkan manfaat dari perjuangannya,” kata RodrÃguez.
Namun, Valeria Racu, juru bicara Serikat Penyewa Madrid, mengatakan perjuangan tersebut “baru saja dimulai” dan menyerukan lebih banyak aksi protes di seluruh Spanyol pada akhir pekan berikutnya.
“Kita semua mengawasi teks ini, hingga detail terkecilnya, untuk memastikan bahwa ini benar-benar menjadi dekret Maricarmen,” tambah Alicia del RÃo, juru bicara lain organisasi tersebut.
Dua dekret yang disetujui kabinet tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah telah mencermati tuntutan para aktivis yang dalam beberapa hari terakhir menggelar protes di Madrid, Barcelona, dan sejumlah wilayah lainnya.
Larangan sementara terhadap penggusuran, perpanjangan kontrak sewa, serta larangan perusahaan investasi atau “dana oportunistis”, sebagaimana pemerintah menyebutnya, untuk membeli properti merupakan sejumlah kebijakan yang telah dibahas para aktivis perumahan dalam beberapa hari terakhir.
Pablo Bustinduy, Menteri Hak-Hak Sosial, menyebut kebijakan yang disetujui kabinet tersebut sebagai “langkah pertama menuju transformasi ekonomi dan sosial negara”.
Bustinduy dan aliansi Sumar sebelumnya memasuki negosiasi dengan Partai Sosialis pimpinan Sánchez dengan tekad mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini, yang mereka anggap sangat penting.
Sikap keras Sumar menjadi salah satu alasan utama mengapa pembicaraan antara mitra koalisi mengenai dekret tersebut berlangsung hingga menjelang pertemuan kabinet pada Selasa.
Langkah-langkah baru yang relatif berani itu mungkin mendapat sambutan dari banyak pihak di kubu kiri, tetapi juga memicu keberatan dari Junts, yang dukungannya kemungkinan kembali dibutuhkan untuk mengesahkan kebijakan tersebut.
Junts dan partai-partai lain di kubu kanan cenderung enggan melakukan intervensi di pasar perumahan, terutama jika kebijakan tersebut mengubah keseimbangan hukum untuk lebih berpihak kepada penyewa dan merugikan pemilik properti, yang banyak di antaranya merupakan basis pemilih mereka.
Pertanyaannya kini adalah apakah momentum sosial yang muncul dari kasus Maricarmen Abascal akan mampu mengatasi keberatan tersebut dan memastikan paket kebijakan ini menjadi undang-undang.
Menjelang pengumuman pemerintah pada Selasa, pengacara Abascal, yang kini menjadi simbol krisis perumahan Spanyol, mengatakan kliennya akan diizinkan kembali ke rumah setelah mencapai kesepakatan dengan perusahaan pemilik properti tersebut pada Senin.
Abascal, yang dirawat di rumah sakit setelah dipaksa keluar dari apartemen dengan menggunakan tandu, tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut dan hingga kini belum menandatangani kesepakatan.
Ayah Abascal pertama kali menyewa apartemen tersebut pada 1956. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia tetap tinggal di sana dengan ketentuan batas kenaikan sewa, hingga perusahaan investasi Urbagestión membeli properti tersebut pada 2018.
Perusahaan itu kemudian menaikkan harga sewa bulanan hingga melebihi jumlah pensiun yang diterima Abascal, sehingga ia tidak mampu membayarnya.
Kasus Abascal bukanlah satu-satunya.
Di kota Zaragoza, wilayah timur laut Spanyol, penggusuran seorang perempuan lain untuk sementara ditangguhkan pada Selasa, menurut European Pressphoto Agency.
Esmeralda Tejero, 51 tahun, telah tinggal di sebuah apartemen di kota tersebut selama delapan tahun bersama putrinya yang berusia 11 tahun. Namun, ia berhenti membayar sewa beberapa waktu lalu karena tidak mampu menanggung biaya tersebut di tengah kebutuhan hidup sehari-hari, katanya kepada surat kabar Catalonia, el Periódico, pada Senin.
Protes yang menyerukan kebijakan untuk meringankan beban perumahan pecah di Madrid pekan lalu dan kemudian menyebar ke kota-kota lain, termasuk Barcelona, Seville, Malaga, dan Cadiz.
Ribuan orang berbaris di ibu kota pada Sabtu untuk menuntut perlindungan yang lebih kuat bagi penyewa di tengah kelangkaan perumahan dan lonjakan harga sewa.
Ratusan tenda telah didirikan di alun-alun terkenal Puerta del Sol sejak saat itu.
Bank Sentral Spanyol memperkirakan negara tersebut kekurangan sekitar 700.000 unit rumah, berdasarkan kesenjangan antara permintaan dan pembangunan rumah baru.
Harga rumah naik 12,2% dalam setahun terakhir, menurut data kuartal kedua 2026 dari badan statistik nasional INE.
Kelangkaan rumah sewa membuat biaya sewa meningkat 8,5% pada 2025, menurut perusahaan properti Idealista. Di Madrid, harga sewa bahkan meningkat 9,7%.
Idealista menyebut Barcelona dan Madrid sebagai dua kota termahal di Spanyol untuk menyewa rumah, dengan harga masing-masing mencapai 23,80 euro (sekitar Rp465.000) dan 22,70 euro (sekitar Rp444.000) per meter persegi.
