Militer Amerika Serikat menyatakan telah kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga mengangkut narkoba di Laut Karibia pada Senin, menewaskan dua orang.
Aksi terbaru ini merupakan bagian dari kampanye pemerintahan Donald Trump yang menargetkan kapal-kapal yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba di perairan Amerika Latin. Sejak dimulai pada awal September, operasi tersebut telah menewaskan sedikitnya 188 orang, dengan sejumlah serangan juga terjadi di Samudra Pasifik bagian timur.
Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas serangan kembali meningkat meski Amerika Serikat tengah terlibat konflik dengan Iran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan agresif Washington untuk menekan apa yang disebut sebagai “narkoterorisme” di belahan barat tidak mengalami perlambatan. Namun, pihak militer belum memberikan bukti bahwa kapal-kapal yang diserang benar-benar membawa narkotika.
Kampanye ini dimulai ketika AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut ke tingkat terbesar dalam beberapa generasi. Operasi tersebut juga berlangsung menjelang penggerebekan pada Januari yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela saat itu, Nicolás Maduro. Ia kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba dan telah menyatakan tidak bersalah.
Dalam serangan terbaru, Komando Selatan AS (US Southern Command) kembali menyatakan bahwa target operasi berada di jalur penyelundupan yang telah dikenal. Mereka juga merilis video di platform X yang memperlihatkan sebuah kapal melaju di laut sebelum dihantam ledakan besar dan terbakar.
Donald Trump sebelumnya menyebut Amerika Serikat berada dalam “konflik bersenjata” dengan kartel narkoba di Amerika Latin. Ia membenarkan serangan tersebut sebagai langkah eskalasi yang diperlukan untuk menghentikan aliran narkoba ke AS serta menekan angka kematian akibat overdosis. Meski demikian, pemerintahannya dinilai minim bukti dalam mendukung klaim bahwa target yang diserang adalah “narkoteroris”.
Sejumlah pihak pun mempertanyakan dasar hukum dari operasi militer tersebut, terutama terkait legalitas serangan terhadap kapal-kapal sipil yang hanya diduga terlibat dalam aktivitas ilegal.
