Ketika Inggris pada Selasa mengumumkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, Israel merespons dengan kemarahan. Pemerintah Israel menyatakan akan menutup misi diplomatik Inggris untuk Palestina, mengusir personel militer Inggris dari pangkalan koordinasi internasional di dekat Gaza, serta melarang hampir selusin anggota parlemen Inggris dari kelompok sayap kiri memasuki Israel.
Langkah tersebut menjadi sinyal pembangkangan yang sangat keras sekaligus eskalasi diplomatik yang luar biasa.
Inggris mengambil tindakan itu dengan alasan memiliki kewajiban moral untuk menghentikan “kehancuran” solusi dua negara, yang berarti terbentuknya negara Palestina yang merdeka di masa depan, akibat kebijakan pemerintah Israel. Inggris juga menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap “pembersihan etnis” warga Palestina oleh para pemukim.
Konfrontasi tersebut, yang pada Selasa sore meluas setelah 11 negara lain, sebagian besar negara Eropa, menyatakan akan bergabung dalam larangan perdagangan dengan permukiman Israel, memunculkan pertanyaan penting: Ketika Israel semakin terisolasi, Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang menjadi pendukung utamanya biasanya turun tangan memberikan perlindungan diplomatik. Apakah AS juga akan mengecam kebijakan Inggris?
Teguran semacam itu sebelumnya telah diperkirakan oleh sejumlah pengamat. Kemungkinan tersebut semakin kuat ketika Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, tampil sebelum pengumuman Inggris dan mengatakan bahwa “sanksi, konsekuensi atau tindakan pembalasan” dari Amerika terhadap Inggris mungkin akan diberlakukan, meski ia mengaku tidak mengetahui bentuknya dan belum berbicara dengan Presiden Donald Trump.
Namun, seiring berjalannya Selasa, respons Washington justru terlihat sangat hati-hati.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, ketika ditanya wartawan mengenai langkah Inggris dalam perjalanan menuju Kolombia, mengatakan, “Jelas, kami tidak akan melakukan apa yang dilakukan Inggris. Kami melihat pengumuman mereka hari ini, tetapi saat ini saya tidak memiliki komentar mengenai hal tersebut.”
Rubio menambahkan bahwa Inggris telah memberi tahu pemerintahan AS sebelumnya, kemungkinan besar dalam percakapan telepon Trump dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Senin. Ia mengatakan AS memiliki “tujuan yang sama untuk menjaga stabilitas” di tengah situasi tegang di kawasan tersebut dan tidak “ingin melihat peningkatan kekerasan… di Tepi Barat”.
Pernyataan itu jauh dari kecaman keras terhadap langkah Inggris, apalagi ancaman hukuman. Bahkan, Washington tampaknya turut memiliki sejumlah kekhawatiran yang menjadi alasan Inggris mengambil tindakan tersebut.
Ketika ditanya mengenai persoalan itu pada Rabu, Trump mengatakan akan berbicara dengan Israel untuk memahami pemikiran mereka. Ia menambahkan, “Saya memahami persis apa yang sedang terjadi, tetapi saya ingin mengetahui mengapa hal itu tiba-tiba terjadi.”
Pemahaman saya, pembahasan mengenai respons AS berlangsung di tingkat tinggi dalam pemerintahan pada Selasa. Posisi dasarnya tampaknya menolak langkah apa pun yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan Amerika.
Huckabee, yang telah lama memiliki pandangan berdasarkan pembenaran Alkitab mengenai permukiman Yahudi di Tepi Barat, tampaknya berbicara secara spontan dalam sejumlah pernyataan publiknya. Hal ini kini menjadi ciri yang umum di kalangan beberapa duta besar yang ditunjuk Trump.
Para anggota Partai Republik di Kongres yang sangat pro-Israel secara terbuka menyerukan tindakan terhadap Inggris. Mereka menunjukkan bahwa sejumlah negara bagian AS, seperti Florida, memiliki undang-undang yang memberikan sanksi terhadap perusahaan yang memboikot Israel. Namun, dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri, kecaman yang lebih terarah terhadap Inggris tidak kunjung muncul.
Masih ada kemungkinan pemerintahan Trump akan mengeluarkan kecaman terhadap langkah Inggris dalam beberapa hari mendatang. Namun, tidak adanya penolakan keras secara cepat kemungkinan mencerminkan kekecewaan yang saat ini berkembang di dalam pemerintahan Trump terhadap kepemimpinan Israel.
Prioritas utama kebijakan luar negeri Trump saat ini adalah berusaha mencegah memburuknya krisis di Selat Hormuz, yang kini menjadi titik utama dalam perang yang menemui jalan buntu dengan Iran. Serangan gabungan AS dan Israel telah menciptakan sejumlah titik gesekan dalam hubungan Trump yang kompleks dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pada momen-momen kritis ketika Trump berusaha mencapai kesepakatan dengan Teheran, Netanyahu meningkatkan pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Israel mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan, tetapi langkah itu berpotensi menggagalkan diplomasi AS.
Sementara itu, Trump menginginkan kemajuan dalam inisiatif perdamaian Gaza yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan militer Israel. Netanyahu secara terbuka menolak rencana tersebut dalam bentuknya saat ini.
Secara resmi, Departemen Luar Negeri AS mengarahkan saya pada pernyataan Rubio di Miami terkait pengumuman Inggris. Namun secara keseluruhan, Trump tampaknya saat ini tidak bersedia tampil membela Netanyahu.
Hal itu sejauh ini juga terlihat dari keputusan Trump untuk tidak memberikan dukungan kepada Netanyahu dalam pemilu Israel mendatang. Pemerintahan Trump, yang menyadari adanya perpecahan di antara basis pendukungnya terkait Israel, juga mulai merasa terganggu oleh besarnya kekerasan yang dilakukan para pemukim di Tepi Barat, terutama karena pemerintah Israel dinilai tidak mengambil tindakan yang berarti untuk menghukumnya. Situasi ini menjadi sesuatu yang memalukan bagi Gedung Putih.
Kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat kerap menjadi sasaran protes dari sekutu Arab Teluk Trump, yaitu negara-negara yang menjadi mediator dalam konflik Gaza dan dibutuhkan Trump untuk menekan Hamas. Mereka mempertanyakan bagaimana AS dapat meminta konsesi dari Israel terkait persoalan ini jika Washington tidak mampu mendorong Israel bertindak terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim di Tepi Barat.
Trump mengincar pencapaian besar yang dapat menjadi warisan kepresidenannya, baik dalam mengalahkan Iran maupun mendorong rencana perdamaian Gaza. Karena itu, membela Israel menghadapi Eropa dalam persoalan permukiman di Tepi Barat tampaknya, setidaknya sejauh ini bagi Trump, bukanlah pertarungan yang sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan.
