Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam pada malam hari di sejumlah kawasan pusat Paris dan kota-kota lain setelah kerusuhan dan penjarahan melanda berbagai wilayah negara itu selama akhir pekan.
Kepolisian Paris menyatakan jam malam berlaku mulai pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat di Place de la République, tempat para pengunjuk rasa berkumpul selama akhir pekan, serta kawasan perbelanjaan Les Halles. Waktu tersebut setara dengan pukul 04.00 hingga 11.00 WIB.
Larangan menggelar perkumpulan tanpa izin juga diberlakukan di beberapa kawasan lain di pusat kota Paris.
Pembatasan jam malam dengan ketentuan berbeda, termasuk pembatasan pergerakan anak muda dan larangan berkumpul, turut diumumkan di sejumlah kota. Wilayah yang terdampak antara lain Marseille, Bordeaux, Nice, dan Lyon di bagian selatan, serta Lille dan beberapa kota lain di utara.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui bahwa polisi telah “kehilangan kendali” di sejumlah kota. Ia mendapat kritik keras dari para politisi oposisi terkait kesiapan aparat dalam menghadapi kerusuhan. Nuñez sempat mengajukan pengunduran diri, tetapi Presiden Emmanuel Macron menolaknya.
Aksi protes bermula bulan lalu ketika para pelajar menuntut perbaikan kondisi sekolah. Namun, demonstrasi kemudian berkembang dengan mencakup berbagai persoalan lain. Jumlah peserta aksi pada akhir pekan meningkat setelah serikat pekerja dan sejumlah kelompok demonstran turut bergabung.
Pejabat pemerintah menyatakan lebih dari 2.500 orang telah ditangkap. Menurut kantor berita AFP, tangan seorang demonstran hancur akibat ledakan granat pengendali massa yang ditembakkan polisi. Sekitar 1.000 personel kepolisian dilaporkan terluka.
Setelah menggelar rapat darurat pada Senin, Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada para wali kota untuk memberlakukan jam malam “di wilayah yang membutuhkan”. Namun, ia tidak merinci kota-kota yang akan menerapkan kebijakan tersebut.
Lecornu tidak menutup kemungkinan pemerintah menetapkan keadaan darurat nasional. Ia juga mengatakan pemerintah akan mengalokasikan dana untuk membantu wilayah terdampak memulihkan diri dari kerusakan akibat kerusuhan. Biaya tersebut nantinya akan ditagihkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan.
“Akan ada undang-undang yang disusun untuk memastikan bahwa mereka yang merusak properti harus membayar ganti rugi,” kata Lecornu.
Ia juga mengumumkan skema bantuan pengangguran parsial bagi orang-orang yang tidak dapat bekerja akibat kerusuhan dan penjarahan.
Sementara itu, Nuñez mengatakan sebanyak 200 penyidik sedang menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan.
Nuñez berusaha mengundurkan diri pada Minggu, tetapi Macron menolaknya. Istana Élysée menyatakan keputusan tersebut diambil “mengingat perlunya menjaga kesinambungan komando penegakan hukum”.
Dalam pernyataannya, Istana Élysée mengatakan Nuñez harus bersikap transparan mengenai apa yang disebut Macron sebagai “kegagalan intelijen dan antisipasi”.
Kepala Kamar Dagang dan Industri Prancis (CCI) mengatakan lebih dari 2.000 toko dan perusahaan lain terdampak langsung oleh kekerasan selama akhir pekan.
Ketua CCI Alain Di Crescenzo mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa kerugian akibat kerusuhan diperkirakan mencapai “ratusan juta euro”.
Jean-Luc Chauvin, Presiden CCI cabang Marseille, mengatakan bahwa banyak pemilik toko di kota tersebut mengalami tekanan berat dan khawatir tidak mampu mempertahankan usaha mereka.
Barang-barang hasil penjarahan juga ditemukan dipasarkan melalui sejumlah platform jual beli daring, menurut dua menteri pemerintah Prancis. Seorang juru bicara Vinted menegaskan bahwa penjualan atau penawaran barang curian “dilarang keras”.
“Sejak akhir pekan ini, tim kami segera mengambil tindakan untuk mengidentifikasi dan menghapus iklan yang berkaitan dengan penjarahan. Kami juga meningkatkan pemantauan terhadap iklan yang mencurigakan,” kata perusahaan tersebut.
Sekitar 550.000 demonstran turun ke jalan selama akhir pekan untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar, biaya hidup, serta memburuknya kualitas layanan publik, termasuk pendidikan.
Sejumlah kelompok perusuh, beberapa di antaranya mengenakan pakaian hitam serta menutupi wajah dengan masker dan penutup kepala, terlihat membakar mobil dan bangunan serta menjarah tempat usaha di Paris, Marseille, dan berbagai kota lain, termasuk kota-kota kecil.
Di Limoges, sebuah kota di bagian tengah Prancis, gedung balai kota bergaya arsitektur abad ke-19 yang dihiasi ornamen rumit hangus dilalap api yang diduga sengaja dinyalakan para perusuh pada Sabtu. Menara jam dan atap bangunan tersebut runtuh ketika api membesar.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Prancis mengeluarkan peringatan yang mengimbau warga negaranya untuk menghindari kawasan yang terdampak demonstrasi baru-baru ini.
Peringatan tersebut meminta warga AS untuk “berhati-hati” apabila berada di dekat kerumunan besar. China dan Jerman juga mengeluarkan peringatan serupa.
Sejumlah politisi menuduh partai sayap kiri La France Insoumise turut berperan dalam kekerasan tersebut. Dalam konferensi pers sebelumnya, Lecornu menuding sejumlah kelompok “ingin menciptakan kekacauan di negara kita hingga pemilihan presiden”.
Pemimpin partai tersebut, Jean-Luc Mélenchon, yang akan maju dalam pemilihan presiden tahun depan, menanggapi tuduhan itu dengan mendesak perdana menteri untuk “membuktikan tuduhannya” atau “meminta maaf, diam, dan berhenti memicu kekacauan”.
