“Jika kalian tidak memenuhi tuntutan kami, kami akan membunuh para sopir kalian.”
Pesan yang berisi tuntutan uang sekitar 15.000 dolar AS itu dikirim oleh sebuah geng kriminal kepada perusahaan bus di kawasan pinggiran miskin ibu kota Peru, Lima. Tak lama setelah ancaman tersebut, seorang sopir bus bernama Toño menjadi korban serangan bersenjata.
“Mereka menembak kaki dan perut saya. Saya tidak bisa bekerja selama empat bulan, dan sekarang saya bekerja dengan rasa takut. Meskipun luka saya sudah mengering, secara batin saya masih merasakan sakit,” ujarnya.
Kasus yang dialami Toño hanyalah satu dari hampir 30.000 kasus pemerasan yang dilaporkan di Peru sepanjang 2025. Banyak korbannya adalah pelaku usaha kecil maupun pekerja transportasi.
Persoalan tersebut, ditambah meningkatnya angka pembunuhan, menjadi alasan mengapa isu keamanan dan kriminalitas kini menjadi perhatian utama para pemilih menjelang pemilihan presiden Peru pada Minggu.
Kandidat sayap kanan Keiko Fujimori, putri mendiang mantan presiden Alberto Fujimori, kembali mencalonkan diri untuk keempat kalinya dan berhadapan dengan kandidat sayap kiri Roberto Sánchez.
Fujimori membangun kampanyenya dengan berbagai kebijakan tegas terhadap kejahatan, sementara Sánchez menjanjikan perubahan besar dalam tata kelola negara dan peningkatan belanja publik.
Di San Juan de Lurigancho, salah satu kawasan pinggiran Lima, permukiman yang berdiri di lereng-lereng bukit tampak membentang rapat dan padat. Polisi bersenjata berjaga di pintu masuk depo bus tempat Toño bekerja. Menurut mereka, kawasan ini merupakan wilayah dengan tingkat pemerasan terburuk di Lima.
Kini Toño mengemudikan bus dengan pengawalan polisi bersenjata berpakaian sipil di dalam kendaraan demi keselamatannya. Ia berharap siapa pun yang terpilih sebagai presiden nantinya memiliki “tangan besi terhadap kejahatan”.
Menurut observatorium independen yang memantau kejahatan dan kekerasan, sebanyak 239 sopir tewas dibunuh sepanjang tahun lalu.
“Saya belum pernah setakut ini meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil. Jika saya punya uang, saya akan meninggalkan negara ini,” katanya.
Eiffel Calla, kepala keamanan di depo tersebut, mengatakan lima sopir dari perusahaannya telah menjadi korban serangan. Satu orang tewas, sementara satu lainnya mengalami kerusakan otak berat hingga berada dalam kondisi vegetatif.
Isu Keamanan Dorong Dukungan terhadap Kandidat Garis Keras
Kekhawatiran terhadap keamanan juga telah mendorong sejumlah negara Amerika Latin bergerak ke arah politik yang lebih kanan dalam pemilu-pemilu terakhir, dengan meningkatnya dukungan bagi pemimpin yang menjanjikan pendekatan keras terhadap hukum dan ketertiban.
Dalam kampanye penutupnya, Fujimori menyatakan “perang” terhadap para pelaku pemerasan. Ia berjanji mengerahkan militer untuk melawan kejahatan terorganisasi, memperketat pengawasan penjara, dan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memblokir aliran uang hasil pemerasan.
Ia juga menghidupkan kembali memori tentang ayahnya, Alberto Fujimori, yang memimpin Peru pada 1990-2000. Pendekatan keras mantan presiden itu berakhir dengan hukuman penjara atas pelanggaran hak asasi manusia. Namun para pendukungnya mengenangnya sebagai sosok yang berhasil memulihkan ketertiban dan menstabilkan perekonomian negara.
Dalam sebuah kampanye Fujimori, seorang pendukung bernama Piero menilai pendekatan keras terhadap kejahatan adalah sesuatu yang “sangat dibutuhkan saat ini” dan menggambarkan Peru sebagai negara yang “meluap” oleh kriminalitas.
Pendukung lainnya, Janeth, mengatakan bahwa “untuk stabilitas ekonomi, kami memilih Keiko Fujimori.”
Pertarungan Dua Visi Ekonomi yang Berbeda
Meski telah mengalami pergantian delapan presiden dalam satu dekade terakhir, ekonomi Peru relatif tetap stabil. Negara itu merupakan salah satu eksportir utama mineral dan logam strategis seperti tembaga.
Para pendukung Fujimori mengandalkan pendekatan ekonomi pasar bebas dan janji untuk menarik lebih banyak investasi dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Sánchez mengusulkan peninjauan kontrak pertambangan, peningkatan sejumlah pajak korporasi, kenaikan upah minimum, serta kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya alam. Gagasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pasar keuangan.
Sánchez berargumen bahwa kekayaan Peru yang berasal dari sumber daya alam tidak benar-benar dinikmati masyarakat biasa maupun komunitas pedesaan tempat banyak aktivitas pertambangan berlangsung.
Salah satu pendukungnya, María Elena Linares, menolak anggapan bahwa kebijakan Sánchez akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
“Kami akan melakukan nasionalisasi, tetapi kami juga akan menerima negara-negara asing yang ingin berkontribusi kepada negara kami. Jangan percaya gagasan negatif bahwa komunisme mengusir investor asing. Itu sangat keliru,” tegasnya.
“Bahan mentah kami, emas kami, tembaga kami, pergi ke negara lain… sementara kami hidup dalam kemiskinan.”
Pendukung lainnya, Raúl, mendukung rencana Sánchez untuk memperluas peran negara dan berharap hal itu dapat meningkatkan investasi di sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di luar kota-kota besar Peru.
Sánchez juga berjanji akan membebaskan mantan presiden sayap kiri Pedro Castillo, yang dipenjara setelah berupaya membubarkan parlemen dan memerintah melalui dekret untuk menghindari pemakzulan.
Tidak ada satu pun partai yang menguasai mayoritas di Kongres Peru. Kondisi ini telah memicu serangkaian pemakzulan presiden dalam beberapa tahun terakhir, meskipun partai Fujimori saat ini merupakan kelompok minoritas terbesar di parlemen.
Generasi Muda Merasa Putus Asa
Banyak warga Peru mulai lelah dengan ketidakstabilan politik yang terus berlangsung. Tahun lalu, gelombang protes dari Generasi Z meletus, dengan para anak muda menilai negara gagal menangani kriminalitas, korupsi, dan ketimpangan sosial.
Pada Jumat, seorang hakim menyatakan Sánchez dapat diadili terkait dugaan dana kampanye yang tidak dilaporkan dari pemilu regional periode 2018-2020. Ia membantah tuduhan tersebut dan diperkirakan akan mengajukan banding.
Fujimori sendiri juga pernah bertahun-tahun menghadapi penyelidikan terkait pendanaan kampanye sebelum kasusnya dihentikan tahun lalu. Namun ia sempat mendekam hampir satu setengah tahun dalam tahanan pra-persidangan antara 2018 hingga 2020.
Pemilih berusia di bawah 30 tahun mencakup sekitar seperempat dari total pemilih Peru. Banyak di antara mereka yang pernah turun ke jalan merasa tidak ada satu pun kandidat yang mampu membawa perubahan nyata.
Consuelo, 21 tahun, wakil presiden federasi mahasiswa Universitas Katolik Kepausan Peru, menggambarkan situasi saat ini sebagai bentuk “kelelahan politik” terhadap “kelas politik” yang ada.
Menurutnya, memilih salah satu dari dua kandidat terakhir dalam pemilu kali ini seperti memilih “kejahatan yang lebih kecil”.
Meski demikian, ia mengaku khawatir dengan janji Fujimori untuk menghidupkan kembali sebagian kebijakan ayahnya.
“Berbicara tentang Fujimorisme berarti berbicara tentang otoritarianisme, dan itu adalah sesuatu yang bagi banyak mahasiswa menimbulkan ketakutan besar,” katanya.
Mahasiswa lain, Cielo, 23 tahun, ikut dalam berbagai aksi demonstrasi “anti-Keiko”, meskipun isu kriminalitas sangat dekat dengan kehidupannya setelah usaha kecil milik keluarganya menjadi korban pemerasan.
Sementara itu, Alvaro, 22 tahun, mengatakan kandidat pilihannya gagal lolos ke putaran final. Meski begitu, ia akan memilih Sánchez secara “kritis” demi mencegah kemenangan Fujimori.
“Saya menginginkan kubu kanan yang lebih modern dengan nilai-nilai pasar bebas, tetapi diwakili oleh seseorang yang tidak terlalu pendendam dan benar-benar ingin bekerja untuk Peru,” ujarnya.
Ketidakstabilan Diperkirakan Belum Akan Berakhir
Baik para mahasiswa maupun pendukung fanatik dari kedua kubu memiliki satu harapan yang sama: mengakhiri ketidakstabilan agar kebijakan terkait kriminalitas, korupsi, dan ketimpangan sosial benar-benar bisa dijalankan.
Namun dengan tidak adanya partai mayoritas di Kongres dan dua kandidat yang berasal dari spektrum politik yang sangat berbeda, banyak analis menilai tujuan tersebut masih jauh dari kenyataan.
José Luis Pérez Guadalupe, Menteri Dalam Negeri Peru periode 2015-2016 sekaligus profesor di Universitas Pasifik, mengatakan polarisasi yang sangat tinggi membuat siapa pun yang menang akan kesulitan menjalankan program-programnya.
“Kami telah memiliki delapan presiden dalam 10 tahun, 24 menteri kehakiman, dan 32 menteri dalam negeri. Tingkat volatilitasnya sangat tinggi,” ujarnya.
Karena itu, tidak mengherankan jika banyak warga Peru berbagi kesimpulan frustrasi yang diungkapkan Consuelo:
“Baik Fujimori menang maupun Sánchez menang, kami tahu kemungkinan besar tetap akan ada banyak ketidakstabilan.
“Pada kenyataannya, ini adalah pilihan yang sangat tidak memberikan harapan.”
