Selama 36 tahun berkarier di birokrasi India, Gyanesh Kumar membangun reputasi sebagai pejabat yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan sulit.
Kini, pria berusia 62 tahun yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di negara dengan populasi terbesar di dunia itu menghadapi tantangan yang berbeda: mempertahankan kredibilitas proses pengambilan keputusan di lembaganya sendiri.
Situasi tersebut tidak biasa bagi seorang birokrat yang selama puluhan tahun bekerja jauh dari sorotan publik, meski ia dipercaya menangani sejumlah tugas paling sensitif secara politik dalam pemerintahan India.
Selama sekitar satu tahun terakhir, Kumar, Ketua Komisi Pemilihan India atau Chief Election Commissioner (CEC), berada di bawah tekanan politik yang intens terkait revisi besar-besaran daftar pemilih yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR).
Proses yang dimulai di Bihar tahun lalu itu kemudian diperluas ke sebagian besar wilayah India. Lebih dari 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih sementara di 30 negara bagian dan wilayah yang dikelola pemerintah federal, atau sekitar 13% dari seluruh pemilih India.
Komisi Pemilihan mengatakan proses tersebut bertujuan menghapus data pemilih ganda dan tidak memenuhi syarat, sekaligus memastikan pemilih yang sah tetap tercantum. Partai-partai oposisi dan kelompok aktivis menuding proses itu berisiko membuat pemilih yang memenuhi syarat kehilangan hak pilih. Kumar dan komisi telah menolak tuduhan bahwa proses tersebut dimanipulasi untuk kepentingan politik.
Kemudian, pekan ini, kontroversi tersebut masuk ke tubuh lembaga yang dipimpin Kumar sendiri.
Investigasi The Indian Express melaporkan bahwa dua anggota Komisi Pemilihan lainnya, Sukhbir Singh Sandhu dan Vivek Joshi, secara resmi menyampaikan keberatan sedikitnya 14 kali selama 10 bulan terhadap keputusan dan perintah yang menurut mereka diterbitkan tanpa sepengetahuan mereka.
Laporan tersebut menyebut perselisihan itu menyentuh inti pelaksanaan SIR, termasuk cara orang ditambahkan atau dihapus dari daftar pemilih, perubahan prosedur pendaftaran pemilih, serta akses terhadap basis data yang memuat ratusan juta pemilih.
Tuduhan tersebut sangat sensitif bagi Komisi Pemilihan yang beranggotakan tiga orang, karena perbedaan pendapat di dalam lembaga itu diputuskan berdasarkan suara mayoritas.
Kumar belum memberikan tanggapan secara pribadi terhadap investigasi tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah investigasi itu, komisi tidak membantah adanya perbedaan pendapat yang dilaporkan. Namun, komisi menolak anggapan bahwa telah terjadi keretakan internal yang serius. Mereka menyatakan perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses deliberasi yang normal dan bahwa seluruh keputusan selama setahun terakhir, termasuk mengenai SIR, pada akhirnya diambil secara bulat.
Pada akhir pekan, Kumar, Sandhu, dan Joshi bertemu dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk menanggapi sejumlah persoalan yang diangkat dalam investigasi tersebut. Komisi juga merilis foto ketiganya bersama.
Namun, tanggapan komisi belum mengakhiri kontroversi.
Partai-partai oposisi, berdasarkan sejumlah laporan media, sedang mempersiapkan mosi di kedua kamar parlemen untuk meminta pencopotan Kumar. Cockroach Janta Party (CJP), kelompok penekan yang dipimpin kaum muda dan protesnya memaksa seorang menteri meninggalkan jabatannya pada Juli, mengancam akan menggelar aksi nasional.
Sejumlah pihak lainnya membela komisi. Kepala Menteri Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu, yang partainya merupakan bagian dari koalisi pemerintah federal, mengatakan klarifikasi ECI kembali menegaskan “integritas” lembaga tersebut dan mengkritik upaya yang dinilainya dapat merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi India.
Sebagian besar karier Kumar berlangsung jauh dari sorotan media.
Mantan kolega dalam sejumlah wawancara sebelumnya menggambarkannya sebagai sosok yang teliti dan sangat mendalami detail, jarang kehilangan ketenangan, serta mampu bekerja di bawah tekanan. Ketika pemerintah India membutuhkan pejabat untuk menjalankan sejumlah keputusan paling penting, Kumar berulang kali dipercaya untuk melaksanakannya.
Lahir di negara bagian Uttar Pradesh di India utara, Kumar mempelajari teknik sipil di Indian Institute of Technology Kanpur sebelum bergabung dengan Indian Administrative Service pada 1988.
Ia ditempatkan di negara bagian Kerala di selatan India. Pada awal kariernya, ia pernah menjabat sebagai district collector Ernakulam, wilayah yang mencakup kota pelabuhan Kochi, yang sebelumnya dikenal sebagai Cochin. Salah satu proyeknya yang paling terlihat adalah pembangunan kembali kawasan tepi laut Kochi.
Bertahun-tahun kemudian, tugas yang diembannya menjadi jauh lebih sensitif.
Pada 2016, Kumar bergabung dengan divisi Kashmir yang dikelola India di Kementerian Dalam Negeri federal. Tiga tahun kemudian, ia terlibat dalam penyusunan RUU Reorganisasi Jammu dan Kashmir, bagian dari proses yang membuat pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status konstitusional khusus wilayah tersebut dan membagi bekas negara bagian itu menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.
Pada 2019, Mahkamah Agung India membuka jalan bagi pembangunan kuil bagi dewa Hindu Ram di sebuah lokasi di Ayodhya yang selama puluhan tahun dipersengketakan oleh umat Hindu dan Muslim.
Saat itu, Kumar menjabat sekretaris tambahan di Kementerian Dalam Negeri dan memimpin tim yang bertanggung jawab melaksanakan putusan pengadilan, termasuk membentuk badan perwalian yang akan mengawasi pembangunan kuil.
Kedua tugas tersebut sangat berbeda, tetapi sama-sama menuntut kemampuan birokrasi tertentu, yakni mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi politik sangat besar dan kemudian menentukan bagaimana mesin pemerintahan akan melaksanakannya.
Orang-orang yang bekerja bersama Kumar pada periode tersebut mengatakan ia sangat unggul dalam hal itu.
“Dia tidak pernah menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dia terlibat langsung,” kata seorang mantan kolega kepada The Indian Express, seraya menggambarkannya sebagai sosok teliti, pekerja keras, dan tenang di bawah tekanan. “Saya tidak pernah melihatnya kehilangan ketenangan.” Kolega lainnya memuji “kerja keras dan kecerdasannya” serta “kebijaksanaan administratifnya”.
Kumar pensiun dari dinas sipil pada Januari 2024. Kurang dari dua bulan kemudian, ia ditunjuk sebagai anggota komisi pemilihan, sehari sebelum jadwal pemilu nasional India diumumkan. Pada Februari 2025, ia menjadi Ketua Komisi Pemilihan.
Ia merupakan CEC pertama yang ditunjuk berdasarkan undang-undang tahun 2023 yang mengeluarkan Ketua Mahkamah Agung India dari panel pemilihan dan menggantinya dengan seorang menteri kabinet yang ditunjuk perdana menteri. Partai-partai oposisi berpendapat perubahan tersebut melemahkan independensi komisi.
Pemimpin oposisi Rahul Gandhi, yang merupakan anggota ketiga panel tersebut, menentang penunjukan Kumar dan meminta agar keputusan itu ditunda sementara Mahkamah Agung mempertimbangkan gugatan terhadap undang-undang baru tersebut.
Undang-undang itu masih berlaku, tetapi keabsahannya masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung. Pada September, majelis yang terdiri dari dua hakim berbeda pendapat mengenai gugatan tersebut dan menyerahkan persoalan itu kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan apakah kasus tersebut perlu dibawa ke majelis yang lebih besar.
Kumar segera membawa gaya administrasinya yang terlibat langsung ke jabatan tersebut. Salah satu instruksi pertamanya adalah mewajibkan staf di kantor pusat komisi mencatat kehadiran secara biometrik dengan ketat. Kebijakan itu dilaporkan meningkatkan ketepatan waktu.
Ia juga memperkenalkan serangkaian reformasi dalam 100 hari pertamanya, termasuk rencana mengurangi jumlah pemilih yang ditugaskan ke setiap tempat pemungutan suara, mendesain ulang lembar informasi pemilih, serta meningkatkan akses ke tempat pemungutan suara di kota-kota dengan kepadatan penduduk tinggi, menurut laporan media.
Pada bulan pertamanya, ia mengawasi pemindahan sedikitnya 10 pejabat pemilu tingkat tinggi di berbagai negara bagian dan wilayah federal, jumlah yang oleh para pengkritiknya disebut tidak biasa untuk perubahan rutin. Ia menyebut upayanya memodernisasi dan menyederhanakan mesin pemilu sebagai “EC 2.0”.
Namun, SIR-lah yang kemudian menjadi ciri utama masa jabatannya.
Ketika kritik terhadap proses tersebut meningkat, Kumar semakin aktif membelanya di ruang publik. Pada satu kesempatan, ia menantang Rahul Gandhi untuk membuktikan tuduhannya mengenai “pencurian suara” melalui pernyataan tertulis di bawah sumpah atau meminta maaf.
Investigasi The Indian Express menunjukkan bahwa sejumlah pertanyaan juga muncul di dalam komisi. Laporan tersebut menyebut Sandhu menggambarkan salah satu perubahan sebagai tindakan “tidak sah dan ilegal”, sementara kedua anggota komisi menyampaikan kekhawatiran mengenai sentralisasi basis data daftar pemilih dan perubahan dalam pengawasannya.
Komisi membantah adanya indikasi keretakan internal yang serius. Setelah ketiga anggota komisi bertemu pada Sabtu, komisi mengatakan seluruh keputusan yang diambil secara bersama selama setahun terakhir telah disepakati secara bulat. Komisi juga mengumumkan perubahan dalam cara kerjanya, termasuk agenda rapat yang akan dibagikan terlebih dahulu, notulen yang akan diterbitkan, serta instruksi anggota komisi kepada pejabat yang harus dilaksanakan.
Belum jelas apakah kontroversi tersebut akan menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi Kumar atau Komisi Pemilihan India. Namun, persoalan itu telah memunculkan sorotan baru terhadap SIR sekaligus salah satu lembaga konstitusional paling penting di India.
