“Saya merasa terluka di dalam hati, jadi saya datang untuk menceritakan apa yang terjadi.”
Itulah kata-kata pertama Seo Mi-hyeon kepada polisi.
Seo, yang memiliki disabilitas intelektual, kesulitan menyusun kalimat panjang dan hanya dapat berkomunikasi melalui kata-kata singkat serta gerakan. Namun, ingatannya mengenai kekerasan seksual yang dialaminya sangat jelas.
Ia merupakan salah satu dari tiga penghuni sebuah panti perawatan milik negara di Korea Selatan yang menjadi korban kekerasan seksual oleh direktur panti tersebut. Kasus ini mengejutkan publik Korea Selatan dan memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan negara terhadap penyandang disabilitas.
Awal bulan ini, pengadilan di Seoul menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada direktur tersebut, yang hanya diidentifikasi dengan nama belakang Kim. Kim mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dalam persidangan terungkap bahwa sejumlah penghuni panti diminta memanggil direktur tersebut dengan sebutan “Ayah”. Jaksa mengatakan hal itu menunjukkan ketimpangan hubungan antara Kim dan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.
Putusan tersebut dijatuhkan hampir dua tahun setelah Seo, yang kini berusia 40-an tahun, pertama kali mengungkapkan kekerasan yang dialaminya kepada ibunya.
Nama Seo dan nama korban lainnya dalam artikel ini telah diubah untuk melindungi identitas mereka.
“Saya hanya menahannya”
Seo mulai tinggal di Saekdongwon, sebuah panti perawatan bagi penyandang disabilitas intelektual, pada 2016.
Lembaga yang berada di kota Incheon tersebut sepenuhnya mendapat subsidi dari negara dan masih menampung sekitar 33 penghuni, meskipun panti itu telah diminta untuk ditutup setelah kasus ini terungkap.
Menurut Seo, kekerasan seksual mulai terjadi tak lama setelah ia tinggal di sana. Kim mendatanginya pada malam hari atau dini hari untuk memperkosanya.
Melalui pengacaranya, Ko Eun-young, Seo mengatakan tidak ada orang dewasa di fasilitas tersebut yang dapat ia mintai bantuan terkait kekerasan yang dialaminya. Ia juga merasa anggota staf lainnya tidak akan menolongnya. Pihak panti belum menanggapi tuduhan tersebut.
Kondisi itu berlangsung selama hampir 10 tahun, hingga kasus tersebut terungkap pada Februari 2025 ketika Seo mengalami luka di kepala.
Ia mengatakan luka tersebut terjadi ketika Kim kembali berusaha melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Seo menahan Kim dengan kedua tangannya sehingga pria tersebut melemparkan sebuah gelas kepadanya.
Pengacaranya mengatakan kepada pengadilan bahwa pihak panti membawa Seo ke rumah sakit dan baru memberi tahu ibunya mengenai insiden tersebut setelah luka di kepalanya selesai dijahit.
Menurut pengacara Seo, ibunya meminta rekaman CCTV untuk mengetahui bagaimana putrinya mengalami luka tersebut. Namun, pihak panti menolak memberikannya dengan alasan mereka tidak berwenang untuk menyerahkan rekaman tersebut.
Akibatnya, ibu Seo membawanya pulang dan memutuskan untuk mengeluarkannya dari panti. Seo baru mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya setelah diberi tahu bahwa ia tidak perlu kembali ke panti tersebut. Ibunya kemudian melaporkan kasus itu kepada polisi.
“Saya merasa aman untuk berbicara karena saya diberi tahu bahwa saya tidak perlu kembali ke Saekdongwon,” kata Seo melalui pengacaranya.
Ketika ditanya bagaimana ia mampu bertahan selama bertahun-tahun, Seo menjawab: “Saya hanya menahannya.”
Penyelidikan polisi terhadap keterangan Seo kemudian diperluas kepada penghuni lainnya.
Polisi menemukan sedikitnya dua korban lain yang diduga mengalami kekerasan, termasuk Lee Mi-Na, yang mengatakan bahwa ia juga diperkosa oleh Kim.
Awal bulan ini, hakim menyatakan kesaksian ketiga korban tersebut dapat dipercaya.
Kim dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena memperkosa Lee dan Seo, lima tahun lebih ringan dari hukuman yang semula dituntut jaksa. Kim membantah seluruh tuduhan dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Untuk korban ketiga, Kim dinyatakan bersalah atas dakwaan kekerasan seksual yang lebih ringan. Hakim mengatakan dakwaan pemerkosaan terhadap korban tersebut tidak terbukti karena tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa “kekerasan atau ancaman digunakan hingga membuat korban tidak mampu melawan”.
Komite respons bersama yang terdiri dari kelompok pembela hak penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil mengkritik putusan tersebut. Mereka mengatakan kemampuan korban dalam melawan serangan seharusnya tidak memengaruhi putusan yang dijatuhkan.
Komite itu juga mengkritik proses penyelidikan dan mengatakan polisi gagal mengidentifikasi lebih banyak calon korban.
Pada November tahun lalu, setelah tuduhan awal kekerasan muncul, pemerintah daerah Kabupaten Ganghwa menugaskan tim dari Woosuk University untuk melakukan penilaian mendalam terhadap para penghuni Saekdongwon.
Laporan yang kemudian diajukan ke pengadilan sebagai bukti menemukan indikasi bahwa jauh lebih banyak penghuni, sedikitnya 10 orang, kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual oleh Kim.
Namun, pengadilan tidak membahas temuan tersebut selama persidangan.
Menurut laporan media lokal, polisi kesulitan memperoleh informasi mengenai dugaan kekerasan ketika mewawancarai para penghuni karena sebagian besar memiliki disabilitas berat dan menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi. Beberapa penghuni dilaporkan memberikan jawaban yang tidak berkaitan dengan pertanyaan atau sama sekali tidak menjawab.
Kim belum menanggapi tuduhan bahwa ia mungkin telah melakukan kekerasan terhadap lebih banyak penghuni.
Jeon Ji-su, profesor yang memimpin tim peneliti Woosuk University, mengatakan bahwa penyelidik hanya menerima “keterangan dari orang-orang yang mampu menjelaskan kekerasan tersebut dalam kalimat lengkap”.
Namun, para aktivis mengatakan ketergantungan pada kesaksian verbal membuat polisi gagal mengenali penghuni dengan kesulitan komunikasi yang lebih berat sebagai korban.
“Jika korban mengungkapkan pengalaman mereka dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan, bukankah negara seharusnya berupaya lebih keras untuk mendengarkan suara mereka?” kata Baek In-seong dari Hansahoe, pusat konseling bagi penyintas kekerasan seksual penyandang disabilitas.
Polisi mengatakan bahwa “meskipun mungkin terdapat kekurangan dalam beberapa kasus tertentu, hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai gambaran keseluruhan penyelidikan”.
Kelompok hak asasi juga mengkritik pihak-pihak yang meminta keringanan hukuman bagi Kim.
Menjelang putusan, sebanyak 13 petisi yang meminta keringanan hukuman dilaporkan telah diajukan ke pengadilan. Salah satunya berasal dari sebuah organisasi kesejahteraan sosial yang meminta pengadilan mempertimbangkan “kontribusi terdakwa terhadap sektor kesejahteraan sosial”.
Kelompok advokasi kesejahteraan Gyeol mengecam organisasi-organisasi yang mengajukan petisi tersebut.
“Pengabdian sebelumnya di sektor kesejahteraan tidak membebaskan siapa pun dari pertanggungjawaban,” kata kelompok tersebut.
Dalam putusan mengenai vonis Kim, hakim menyatakan tindakannya “sangat tercela” karena “meskipun memiliki kewajiban profesional untuk melindungi dan mendukung hak serta kepentingan para korban dan mencegah kekerasan, ia mengeksploitasi ketimpangan kekuasaan” dengan para korban untuk “memuaskan hasrat seksualnya sendiri”.
Sorotan publik dan aksi protes
Kasus tersebut mengejutkan banyak orang di Korea Selatan dan memunculkan pertanyaan mengapa kekerasan itu tidak dicegah sejak awal. Yang lebih mengejutkan, kasus tersebut terjadi meskipun pada 2011 Korea Selatan telah memperkuat undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan seksual.
Pada tahun tersebut, sebuah film fiksi berjudul Dogani, yang diangkat dari kisah nyata kekerasan seksual di sebuah sekolah untuk anak-anak tunarungu, ditayangkan di bioskop. Setelah mendapat sorotan dan protes publik yang besar, sekolah yang menjadi lokasi kasus tersebut ditutup dan pemerintah memberlakukan undang-undang yang lebih ketat.
Perubahan tersebut mencakup kategori yang lebih spesifik untuk tindak pidana seksual terhadap penyandang disabilitas, hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran yang dilakukan direktur dan pegawai fasilitas, serta penghapusan batas waktu penuntutan untuk sejumlah kasus pemerkosaan terhadap korban penyandang disabilitas.
Namun, di Saekdongwon, kekerasan terus berlangsung meskipun fasilitas tersebut menjalani pemeriksaan rutin oleh Kabupaten Ganghwa, pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengawasinya.
Seorang pejabat kabupaten mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut sebagian besar berfokus pada dokumen administratif, sementara penghuni hanya diwawancarai ketika muncul persoalan tertentu.
Pejabat tersebut mengatakan terdapat pula tim pemantau eksternal, tetapi tim itu tidak menerima laporan apa pun dari staf. Ia menyatakan penyesalan karena pihak berwenang tidak memeriksa situasi tersebut secara lebih mendalam.
Jo Ha, perwakilan dari dewan nasional sebuah pusat konseling yang mendampingi sejumlah korban Saekdongwon, mengatakan beberapa keluarga yang ditemuinya sebenarnya telah mencurigai adanya kekerasan, tetapi merasa tidak mampu menyampaikan kekhawatiran mereka.
Mengeluarkan seseorang dari fasilitas berarti keluarga harus mengambil alih seluruh tanggung jawab perawatan, sementara mendapatkan tempat alternatif sangat sulit.
Sebuah survei yang dilakukan melalui asosiasi nasional orang tua penyandang disabilitas yang tinggal di fasilitas perawatan menunjukkan sekitar enam dari 10 orang yang berhasil mendapatkan tempat di fasilitas hunian harus menunggu sedikitnya tiga tahun. Temuan tersebut menunjukkan sulitnya memperoleh layanan perawatan yang sesuai.
Profesor Kim Yoon-tae, kepala Institute of Cognitive Science di Woosuk University, mengatakan fasilitas semacam itu memiliki kendali besar atas kehidupan penghuninya, mulai dari makanan yang mereka konsumsi hingga tempat mereka tidur, akses terhadap layanan kesehatan, bahkan keputusan apakah mereka diizinkan keluar atau tidak.
Jo menambahkan bahwa meskipun Saekdongwon merupakan “kasus penting” karena skala dan lamanya kekerasan yang terjadi, kasus tersebut bukan insiden yang berdiri sendiri.
Pada 2023, pengadilan banding mempertahankan hukuman delapan tahun penjara terhadap seorang pekerja yang memperkosa atau melakukan kekerasan seksual terhadap dua perempuan penyandang disabilitas intelektual di sebuah fasilitas di Yeongcheon pada tahun sebelumnya.
Dalam kasus terpisah di Anseong, seorang pekerja panti baru-baru ini dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena berulang kali memperkosa seorang penghuni perempuan penyandang disabilitas pada 2022.
“Kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas bukan persoalan individual,” kata Jo. “Ini adalah kekerasan struktural yang dibentuk oleh lapisan yang saling bertumpuk, yaitu gender, disabilitas, institusionalisasi, kemiskinan, dan isolasi sosial.”
“Kami ingin hidup dengan tenang”
Sejak kasus tersebut terungkap, perdana menteri Korea Selatan memerintahkan pembentukan tim respons lintas pemerintah dan menyebut insiden tersebut sebagai “persoalan serius yang mempertanyakan alasan keberadaan negara itu sendiri”.
Pada April, pemerintah mengatakan telah memeriksa 1.507 fasilitas hunian bagi penyandang disabilitas di seluruh negeri dan menemukan 33 kasus yang diduga merupakan kekerasan. Sejauh ini, penyelidikan telah dibuka terhadap delapan kasus.
Pemerintah juga mengatakan akan memperkuat pemeriksaan yang ditargetkan berdasarkan faktor risiko, serta melakukan pemeriksaan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, polisi, dan lembaga advokasi hak penyandang disabilitas.
Kabupaten Ganghwa telah memerintahkan Saekdongwon untuk ditutup dan pemerintah daerah mencabut izin yayasan yang mengoperasikan fasilitas tersebut.
Namun, penutupan ditunda hingga para penghuni yang masih tinggal di sana dipindahkan dan pengaturan untuk kehidupan mandiri mereka diselesaikan.
Pemerintah daerah mengatakan akan menyusun rencana dukungan kehidupan mandiri secara individual untuk seluruh 33 penghuni Saekdongwon. Proses tersebut masih berlangsung.
Saekdongwon telah mengajukan gugatan administratif untuk menentang pencabutan izinnya. Pihak panti belum memberikan komentar mengenai vonis terhadap Kim.
Ketika ditanya apa perubahan terbesar yang dirasakannya sejak meninggalkan Saekdongwon, Seo menjawab, “Saya merasa tenang. Saya bahagia setiap hari.”
Ia juga mengatakan hal terbaik adalah dapat makan dan tidur kapan pun ia mau.
Hal yang paling ia inginkan saat ini adalah “memutus hubungan dengan direktur tersebut sepenuhnya dan tidak pernah berurusan dengannya lagi”.
Namun, Seo menambahkan bahwa penyandang disabilitas tetap membutuhkan tempat yang membuat mereka merasa aman.
“Saya berharap ada fasilitas tanpa kekerasan seksual, tempat penyandang disabilitas seperti kami dapat hidup dengan tenang.”
