Pemerintah Singapura akan menaikkan gaji tahunan para menteri dan pejabat negara lainnya, termasuk perdana menteri yang saat ini merupakan pemimpin politik dengan bayaran tertinggi di dunia.
Perdana Menteri Lawrence Wong akan menerima kenaikan paket gaji tahunan sebesar 1,4 juta dolar Singapura (S$1,4 juta, sekitar US$1,1 juta atau Rp18 miliar). Ia mengatakan akan menyumbangkan kenaikan pendapatan tersebut kepada lembaga amal selama lima tahun ke depan.
Wong mengatakan kenaikan gaji menteri diperlukan untuk menarik talenta terbaik. Pemerintah Singapura sebelumnya juga berpendapat bahwa pemberian gaji tinggi kepada para menteri dapat mencegah korupsi.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik di Singapura, di tengah kekhawatiran yang mendalam mengenai keamanan pekerjaan dan meningkatnya biaya hidup.
Bahkan sebelum kenaikan gaji tersebut berlaku, Wong sudah jauh menjadi pemimpin dunia dengan bayaran tertinggi.
Saat ini ia menerima gaji tahunan sebesar S$2,2 juta dan jumlah itu akan meningkat lebih dari 60 persen menjadi S$3,6 juta (sekitar US$2,8 juta atau Rp46 miliar).
Di urutan berikutnya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee, yang memperoleh sekitar US$719.000 per tahun, disusul Presiden Swiss Guy Parmelin dengan US$606.000.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperoleh US$400.000 per tahun, sementara Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menerima US$230.000.
Pada Selasa, Wong mengakui bahwa gaji para menteri Singapura mendapat sorotan karena nilainya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan sebagian besar warga negara tersebut. Pendapatan bulanan median di Singapura mencapai S$5.775 atau sekitar Rp72 juta.
Namun, ia mengatakan dirinya menghadapi kesulitan untuk meyakinkan para pemimpin bisnis dan pegawai negeri sipil senior agar mencalonkan diri dan masuk ke dunia politik.
Meskipun pemerintah tidak dapat menyamai pendapatan yang diperoleh sebagian dari mereka, “kami tidak membuat hambatan finansial menjadi terlalu tinggi” bagi mereka yang harus meninggalkan karier dan terjun ke politik, katanya.
“Secara keseluruhan, saya yakin kebijakan ini akan memberi saya dan para perdana menteri di masa depan peluang yang lebih besar untuk meyakinkan warga Singapura yang kompeten agar maju, sekaligus membangun tim terbaik yang mungkin untuk Singapura,” ujarnya.
Saat ini, paket gaji pokok para menteri berada di kisaran S$1,1 juta. Dengan skema gaji baru, jumlah itu akan meningkat menjadi sekitar S$1,2 juta.
Namun, Wong mengatakan ia memperkirakan sebagian besar menteri akan menerima lebih banyak dari angka tersebut, sekitar S$1,35 juta, pada akhir masa jabatan pemerintahan saat ini karena gaji mereka akan meningkat berdasarkan kinerja.
Sebagian dari paket gaji mereka ditentukan oleh pencapaian target tertentu negara, termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Topik mengenai tingginya gaji para menteri Singapura telah lama menjadi sasaran utama kritik terhadap Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa dan memimpin negara tersebut sejak kemerdekaan.
Dalam pemilihan umum bersejarah pada 2011, PAP mencatat perolehan suara terendah dalam beberapa dekade. Salah satu faktor yang mendorong penurunan tersebut adalah ketidakpuasan pemilih terhadap gaji menteri serta kebijakan imigrasi. Pemerintah kemudian memangkas gaji para menteri pada tahun berikutnya.
Pendahulu Wong, Lee Hsien Loong, juga pernah berjanji menyumbangkan kenaikan gajinya kepada badan amal selama beberapa tahun pada 2007.
Selama bertahun-tahun, pemerintah menunjuk rendahnya tingkat korupsi di Singapura, yang secara konsisten menempatkan negara tersebut di posisi teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunan Transparency International, sebagai bukti bahwa sistem penggajian menteri berjalan efektif. Pemerintah berargumen bahwa gaji tinggi mengurangi godaan bagi para menteri untuk menerima suap.
Namun, di negara dengan rata-rata pendapatan yang jauh lebih rendah daripada jumlah tersebut, persoalan ini tetap memicu ketidakpuasan dan pengumuman terbaru tidak terkecuali.
Pada Selasa, banyak pengguna internet menyampaikan komentar yang mengkritik kenaikan gaji tersebut. Mereka menilai kebijakan itu “tidak peka terhadap situasi” karena masyarakat saat ini tengah menghadapi kekhawatiran mengenai pemutusan hubungan kerja, peluang kerja bagi lulusan baru, dan inflasi.
Menurut data pemerintah, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di Singapura pada kuartal terakhir mencapai level tertinggi dalam lebih dari lima tahun.
Namun, ada pula sebagian pihak yang mendukung kebijakan tersebut dengan alasan Singapura membutuhkan “yang terbaik dari yang terbaik” untuk memimpin negara.
