Kunjungan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah ke India memunculkan harapan akan dimulainya kembali hubungan bilateral yang lebih erat. Lawatan ini menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara pemimpin generasi politik baru Nepal dan negara tetangganya yang jauh lebih besar.
Ini merupakan kunjungan bilateral pertama Shah sejak Partai Rastriya Swatantra (RSP) yang dipimpinnya meraih kemenangan besar dalam pemilu pada Maret lalu. Kemenangan tersebut terjadi enam bulan setelah pemberontakan Generasi Z menumbangkan pemerintahan K P Sharma Oli akibat kemarahan publik terhadap korupsi dan nepotisme.
Politikus berusia 36 tahun yang sebelumnya dikenal sebagai rapper itu tiba di New Delhi pada Minggu untuk kunjungan selama dua hari. Dalam lawatan tersebut, ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Pembicaraan kedua pemimpin diperkirakan mencakup berbagai isu, termasuk kerja sama ekonomi dan energi, pembukaan jalur penerbangan baru, serta paket bantuan rekonstruksi setelah banjir bandang dahsyat yang melanda Nepal pada Agustus.
Bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.450 orang di negara Himalaya itu, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang dan belum diketahui nasibnya.
India dan Nepal memiliki hubungan erat dalam bidang etnis, budaya, agama, dan ekonomi. Kedua negara juga berbagi perbatasan terbuka sepanjang lebih dari 1.750 kilometer.
Terletak di antara India dan China, Nepal memiliki posisi strategis sebagai negara penyangga. Para analis menilai stabilitas Nepal memiliki implikasi langsung terhadap keamanan India.
Namun, hubungan kedua negara selama beberapa dekade terakhir kerap diwarnai ketegangan akibat sengketa wilayah, tuduhan campur tangan politik, serta kekecewaan masyarakat Nepal terhadap sikap India yang dianggap terlalu mendominasi dan memperlakukan Nepal sebagai negara yang lebih kecil di bawah pengaruhnya.
Meski demikian, para analis melihat kunjungan Shah sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan kedua negara.
“Kepemimpinan baru Nepal mengatakan bahwa mereka tidak membawa beban politik masa lalu dan ingin berfokus pada pembangunan, diplomasi, serta kemitraan ekonomi,” kata Ranjit Rae, mantan Duta Besar India untuk Nepal.
“Mereka tampaknya lebih pragmatis dan tidak terlalu terikat ideologi. Secara pribadi, saya merasa ini merupakan momentum yang memberikan harapan,” tambahnya.
Sejak Nepal menghapus sistem monarki dan menjadi republik demokratis pada 2008, pemerintahan negara tersebut didominasi oleh tiga partai politik.
New Delhi selama ini mempertahankan hubungan dekat dengan ketiganya, yakni Partai Komunis Nepal (CPN-UML), Partai Kongres Nepal, dan Partai Komunis Nepal (Maoist Centre).
Partai-partai komunis Nepal selama ini dianggap memiliki hubungan lebih dekat dengan China, rival India, karena kesamaan ideologi. Mereka juga kerap mengkritik New Delhi terkait perjanjian bilateral yang dinilai tidak setara.
Karena posisi strategis Nepal, New Delhi dan Beijing terus bersaing memperluas pengaruh di Kathmandu. Persaingan tersebut memunculkan tuduhan bahwa kedua kekuatan Asia itu mencampuri urusan dalam negeri Nepal.
Namun, hubungan Nepal dengan India tidak hanya berkaitan dengan diplomasi dan kepentingan strategis.
Kedua negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu tersebut memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Banyak keluarga tinggal di kedua sisi perbatasan terbuka, sementara masyarakat dari kedua negara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai perdagangan bilateral kedua negara telah melampaui US$9 miliar (sekitar Rp150 triliun), meskipun sangat didominasi oleh India. Kondisi tersebut telah lama menjadi sumber ketidakpuasan di Kathmandu.
India juga merupakan pemasok utama produk minyak bumi dan sejumlah bahan pangan bagi Nepal, sekaligus menjadi jalur transit penting bagi perdagangan Nepal dengan negara-negara lain di dunia.
Salah satu bidang utama kerja sama kedua negara adalah pembangkit listrik tenaga air atau hidroelektrik. India telah menyetujui sejumlah proyek untuk mengimpor listrik hingga 1.200 megawatt dari Nepal dan berencana meningkatkan jumlah impor tersebut.
“India memiliki kebutuhan listrik yang sangat besar, sementara Nepal mempunyai potensi untuk menghasilkan listrik berkat sumber daya air dan kondisi geografisnya. Kerja sama ini tidak hanya bersifat bilateral. Nepal juga mengekspor listrik ke Bangladesh melalui India,” kata Rae.
India juga kerap menjadi salah satu negara pertama yang memberikan bantuan kepada Nepal ketika terjadi bencana alam besar, termasuk gempa bumi pada 2015 dan banjir bandang pada Agustus tahun ini.
Meskipun memiliki hubungan erat, Nepal dan India tetap menghadapi sejumlah perbedaan.
Pada 2019, Nepal marah setelah India menerbitkan peta yang memasukkan sejumlah wilayah yang diklaim Kathmandu sebagai bagian dari teritorial India. Wilayah tersebut berada di kawasan barat yang berdekatan dengan perbatasan China. Penerbitan peta itu meningkatkan perhatian Kathmandu terhadap sengketa wilayah tersebut.
Perselisihan diplomatik semakin memanas setelah Nepal menerbitkan peta versinya sendiri yang turut memasukkan wilayah-wilayah sengketa tersebut.
“Saya berharap perdana menteri Nepal mengangkat persoalan perbatasan dalam kunjungannya kali ini ke New Delhi. Mungkin tidak akan ada penyelesaian dalam waktu dekat, tetapi kedua pihak harus mulai melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Kanak Mani Dixit, analis politik senior Nepal.
Nepal juga telah lama meminta India membuka jalur masuk penerbangan tambahan agar pesawat berukuran besar dapat memasuki wilayah udara Nepal dari arah barat. Jalur tersebut diperlukan untuk mendukung operasional bandara baru di Bhairahawa, dekat situs suci umat Buddha di Lumbini, serta Pokhara, salah satu destinasi wisata utama negara itu.
Akses terhadap wilayah udara India akan memungkinkan penerbangan berlangsung lebih singkat dengan biaya lebih rendah. Peningkatan jumlah penerbangan juga diharapkan membuat kedua bandara tersebut layak secara komersial.
Sebagian masyarakat Nepal juga meyakini bahwa New Delhi merasa khawatir karena Bandara Internasional Gautam Buddha dibangun oleh perusahaan China, Northwest Civil Aviation Airport, sementara pembangunan bandara di Pokhara mendapat dukungan pendanaan dari China.
Shah memang belum menunjukkan langkah diplomatik secara langsung kepada Beijing. Namun, sebelum melakukan kunjungan ke India, ia mengirimkan delegasi beranggotakan 20 anggota parlemen dari partainya ke China untuk melakukan kunjungan selama 11 hari mulai 15 November.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya menyeimbangkan hubungan Nepal dengan dua negara tetangganya yang memiliki pengaruh besar.
Shah sebelumnya berjanji tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri selama tahun pertama masa pemerintahannya. Namun, bencana banjir bandang yang menghancurkan sejumlah wilayah Nepal pada Agustus mengubah rencana tersebut.
Pemerintahannya memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi mencapai hampir US$5 miliar (sekitar Rp83,5 triliun). Sementara itu, bantuan internasional yang telah dijanjikan sejauh ini masih jauh dari harapan.
Meski demikian, sejumlah pengamat di Nepal menilai persiapan Shah untuk kunjungan penting ke India belum dilakukan secara matang.
“Perdana Menteri Shah dan para penasihatnya masih muda dan memiliki semangat baru, tetapi mereka kurang berpengalaman. Berulang kali mereka menunjukkan kurangnya kematangan dalam menjalankan pemerintahan, padahal hal tersebut sangat penting dalam diplomasi dengan negara tetangga yang memiliki kekuatan jauh lebih besar,” kata Dixit.
Shah juga mulai menghadapi kritik atas sejumlah keputusan pemerintahannya baru-baru ini. Salah satunya adalah pencopotan Kepala Kepolisian Dan Bahadur dari jabatannya setelah ia diduga menolak mengikuti instruksi dari kantor perdana menteri.
Polisi juga dikirim ke sejumlah kantor organisasi media untuk menahan jurnalis terkait pemberitaan mereka. Tindakan tersebut memicu tuduhan bahwa pemerintah berupaya membatasi kebebasan pers.
Meskipun Kathmandu memiliki ambisi untuk mempererat hubungan dengan India, ujian sesungguhnya bagi Shah adalah kemampuannya membawa pulang hasil konkret dari kunjungan tersebut.
Keberhasilan memperoleh komitmen nyata dari New Delhi terkait bantuan keuangan akan dipandang sebagai pencapaian diplomatik penting. Hal itu sekaligus dapat membantu meredam kritik yang semakin meningkat di dalam negeri terhadap pemerintahannya.
