Uskup Agung Canterbury, Dame Sarah Mullally, kembali menegaskan komitmennya terhadap dana reparasi senilai £100 juta atau sekitar Rp2,2 triliun yang dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlibatan historis Church of England dalam perdagangan budak transatlantik.
Pernyataan itu disampaikan Dame Sarah saat mengunjungi Cape Coast Castle, sebuah benteng bersejarah di Ghana yang dahulu menjadi tempat penahanan warga Afrika sebelum mereka diperdagangkan secara paksa ke benua Amerika.
Ia mengatakan bahwa kunjungan tersebut membuatnya merenungkan kejahatan yang pernah dilakukan oleh institusi yang kini dipimpinnya.
“Kami memang berperan dalam perdagangan budak transatlantik. Itu adalah fakta. Dalam ajaran Kristen, pertobatan bukan hanya soal pengakuan dosa, tetapi juga tindakan nyata. Karena itulah kami mengambil langkah untuk mendukung masyarakat yang hingga kini masih merasakan warisan dari perdagangan budak,” ujarnya.
Dame Sarah mengaku sangat tersentuh oleh apa yang disaksikannya selama berada di Ghana.
Kunjungan ini merupakan perjalanan pastoral pertamanya ke Afrika sejak resmi dilantik sebagai pemimpin Church of England dalam sebuah upacara di Canterbury Cathedral pada Maret lalu.
Isu keadilan reparatif menjadi salah satu tema utama dalam rangkaian kunjungannya ke Ghana.
Di Cape Coast Castle, yang berada di bawah kendali Inggris sejak dekade 1660-an, Dame Sarah diperlihatkan ruang bawah tanah tempat para budak ditahan, serta “pintu tanpa jalan kembali” (door of no return), jalur yang digunakan untuk membawa mereka ke kapal-kapal yang akan mengangkut mereka melintasi Samudra Atlantik.
“Mustahil rasanya tidak tersentuh melihat kondisi mengerikan tempat mereka ditahan dan cara mereka diperlakukan.”
“Pengalaman ini benar-benar mengguncang dan menyadarkan saya akan begitu besarnya kejahatan perdagangan budak transatlantik.”
Di atas ruang bawah tanah tersebut berdiri sebuah kapel. Menurut Dame Sarah, keberadaan tempat ibadah itu menjadi “gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana gereja pernah terlibat dalam perdagangan budak.”
Sebelumnya, Church of England telah menyampaikan permintaan maaf atas keterkaitannya dengan praktik perdagangan budak.
Lembaga misionaris gereja diketahui pernah mengelola perkebunan di Karibia yang menggunakan tenaga budak untuk membiayai penyebaran ajaran Anglikan. Selain itu, sejumlah rohaniwan juga tercatat sebagai pemilik budak, sementara gereja menerima sumbangan dalam jumlah besar dari para pedagang budak.
Tiga tahun lalu, gereja memutuskan membentuk dana reparasi setelah audit terhadap dana abadi bersejarah miliknya menemukan adanya investasi dalam jumlah besar pada sebuah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan budak.
Dana tersebut ditujukan untuk mendukung “program investasi, penelitian, dan keterlibatan masyarakat” di komunitas yang terdampak oleh perbudakan terhadap masyarakat Afrika selama era perdagangan budak transatlantik.
Namun, rencana tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak.
Sebagian kalangan mempertanyakan akurasi sejarah mengenai tingkat keterlibatan gereja dalam perdagangan budak. Sementara yang lain mengemukakan keberatan dari sisi hukum maupun alasan ideologis terhadap pembentukan dana tersebut.
Di tingkat internasional, Ghana menjadi salah satu negara yang memimpin kampanye global agar lembaga maupun negara-negara yang pernah memperoleh keuntungan dari perdagangan budak memberikan reparasi.
Menteri Luar Negeri Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, memuji langkah yang diambil Dame Sarah.
“Apa yang dilakukan Uskup Agung Canterbury selama kunjungannya ke Ghana akan mulai mengirimkan sinyal yang tepat. Mereka yang selama ini berusaha menafsirkan ulang sejarah atau menghalangi langkah ini di dalam Church of England akan mulai berpikir dua kali,” katanya.
“Agama Kristen yang mereka bawa ke Ghana dan Afrika mengajarkan bahwa tanpa pengakuan atas dosa, tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada jalan menuju surga.”
