Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin resmi mengundurkan diri di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang sebelumnya digulingkan dari kekuasaan, akan kembali ke negaranya.
Pengunduran diri Shahabuddin terjadi beberapa hari setelah Hasina mengatakan kepada Reuters bahwa ia akan kembali ke Bangladesh, meski menghadapi ancaman hukuman mati atas tindakannya menindak keras demonstrasi mahasiswa pada 2024 yang berujung pada jatuhnya pemerintahannya.
Sejak pernyataan tersebut disampaikan, Shahabuddin menghadapi tekanan untuk mundur dari sejumlah pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party/BNP) yang kini berkuasa, sebagaimana diungkapkan sejumlah sumber
Beberapa pejabat di kantor kepresidenan mengatakan Shahabuddin menandatangani surat pengunduran dirinya pada Jumat sore waktu setempat.
Dalam surat tersebut, ia menyebut kondisi kesehatannya yang memburuk sebagai alasan utama mengakhiri masa jabatannya.
Surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Ketua Parlemen, Hafiz Uddin Ahmad.
Ahmad memperpendek kunjungan medisnya ke Thailand untuk kembali ke Bangladesh.
Sesuai ketentuan konstitusi Bangladesh, Ketua Parlemen akan menjalankan tugas sebagai kepala negara hingga presiden baru terpilih. Undang-undang mengharuskan parlemen memilih presiden baru dalam waktu maksimal 90 hari.
Salah Satu Sekutu Hasina yang Bertahan di Pemerintahan
Setelah pemerintahan Sheikh Hasina digulingkan dalam gelombang demonstrasi besar pada Juli 2024, perubahan besar terjadi di berbagai lembaga negara.
Banyak sekutu Hasina dicopot dari jabatan, mulai dari birokrat senior dan pejabat kepolisian yang bertugas pada masa pemerintahannya hingga pejabat lain yang menduduki posisi strategis.
Shahabuddin menjadi salah satu dari sedikit tokoh yang tetap mempertahankan jabatannya.
Ia tetap menjabat ketika pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus mengambil alih kekuasaan, bahkan setelah Partai Nasionalis Bangladesh meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Februari lalu.
Namun, masa jabatan Shahabuddin yang seharusnya berakhir pada 2028 sebenarnya telah lama berada dalam sorotan.
Dalam wawancara dengan Reuters pada Desember tahun lalu, ia mengaku ingin mengakhiri masa jabatannya lebih awal.
Shahabuddin mengatakan dirinya merasa “dipermalukan” oleh pemerintahan sementara setelah foto-fotonya secara mendadak diturunkan dari kantor-kantor konsulat dan kedutaan Bangladesh di luar negeri.
Saat itu ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas hingga pemilu selesai dan menyerahkan keputusan mengenai posisinya kepada pemerintahan berikutnya.
Sheikh Hasina Tegaskan Akan Pulang ke Bangladesh
Awal bulan ini, Sheikh Hasina mengatakan kepada Reuters bahwa dirinya bersama para sekutunya akan kembali dari pengasingan di India untuk menghadapi proses hukum di Bangladesh.
Tahun lalu, Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh menyatakan Hasina bersalah karena mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sedikitnya 1.400 orang tewas dalam kerusuhan yang akhirnya memaksa Hasina meninggalkan Bangladesh.
Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman mati secara in absentia, yaitu tanpa kehadiran terdakwa di persidangan.
Dalam beberapa bulan setelah kepergiannya, partai Hasina, Liga Awami (Awami League), dilarang beraktivitas dalam politik, sementara banyak pemimpinnya dipenjara.
“Dalam beberapa bulan terakhir, para pemimpin dan kader partai saya mengalami penindasan yang sangat berat,” kata Hasina kepada Reuters dalam wawancara tersebut.
“Jika kematian memang harus datang, saya ingin menghadapinya di tanah kelahiran saya sendiri, tempat orang tua saya dimakamkan dan tempat darah mereka tertumpah,” ujarnya.
