Selama berbulan-bulan, retorika anti-migran terus meningkat di Afrika Selatan. Lalu ancaman itu akhirnya datang langsung ke depan pintu rumah Kaunga Nyirenda.
Pada awal Juni, dua pria mendatangi tukang kebun asal Malawi yang tinggal di pinggiran Johannesburg itu dan menyampaikan ultimatum mengerikan: pergi sekarang atau menghadapi kematian.
“Mereka bertanya: ‘Kapan kamu akan meninggalkan negara ini? Kami ingin memperbaiki negara kami. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan pulang dalam peti mati karena kami tidak membutuhkan siapa pun setelah 30 Juni,’” kata Nyirenda menceritakan ancaman tersebut.
Pengalaman Nyirenda mencerminkan meningkatnya sentimen anti-imigran di Afrika Selatan. Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok-kelompok demonstran dan kelompok yang menyebut diri mereka sebagai penjaga masyarakat menggelar aksi protes yang mereka klaim damai. Namun aksi itu disebut memicu serangan terhadap warga asing, baik yang memiliki dokumen resmi maupun tidak.
Para migran dituduh merebut pekerjaan warga lokal, melakukan kejahatan, dan membebani layanan publik.
Pemerintah Afrika Selatan menolak “tenggat waktu” yang diumumkan kelompok-kelompok tersebut agar warga asing meninggalkan negara itu, di tengah kekhawatiran situasi akan memuncak menjadi kekerasan pada akhir bulan.
Salah satu kelompok, March & March, menyerukan aksi protes massal pada Selasa jika tuntutan mereka, termasuk “deportasi segera dan besar-besaran terhadap seluruh warga asing ilegal di negara ini”, tidak dipenuhi.
Menjelang demonstrasi yang direncanakan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memperingatkan pemerintah “tidak akan mentoleransi upaya apa pun untuk mengguncang stabilitas negara, baik melalui aksi massa maupun cara lainnya”.
Ia berulang kali mengecam serangan terhadap warga asing dan mengatakan tindakan itu “tidak mewakili pandangan rakyat Afrika Selatan maupun kebijakan pemerintah”.
Ramaphosa menyalahkan “para oportunis yang mengeksploitasi keluhan sah masyarakat miskin dengan kedok aktivisme komunitas”.
Ia mengatakan aparat keamanan berada dalam siaga tinggi untuk menghadapi potensi kerusuhan.
Migran hidup dalam ketakutan
Di tengah meningkatnya ketegangan, polisi Afrika Selatan membuka penyelidikan atas pembunuhan sejumlah warga asing dalam beberapa waktu terakhir.
Polisi menyebut dua pria asal Mozambik tewas dalam kekerasan pada akhir Mei di Mossel Bay, kota pesisir di Western Cape, tempat lebih dari 50 gubuk di permukiman informal dibakar. Pemerintah Mozambik kemudian mengatakan lima warganya meninggal dalam apa yang mereka sebut sebagai “serangan xenofobia”.
Pihak berwenang juga menyelidiki kematian seorang pria Malawi yang diduga dibunuh massa di sebuah permukiman informal di Pietermaritzburg, dekat Durban. Serangan itu memaksa ratusan migran mencari perlindungan di gereja dan masjid, menurut laporan penyiar publik SABC.
Dengan akhir bulan semakin dekat, eksodus migran terus berlanjut seiring ketakutan akan serangan massa menyebar di kawasan miskin dan permukiman informal.
Belum jelas apa yang akan dilakukan kelompok anti-migran setelah tenggat waktu mereka berakhir. Namun sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria muda membawa parang sambil menghitung mundur menuju 30 Juni membuat para migran seperti Nyirenda semakin cemas.
Gerakan anti-migran dan ultimatum 30 Juni
Gelombang kerusuhan saat ini berkembang dari kampanye melawan migran tanpa dokumen yang dipimpin kelompok seperti March & March dan Operation Dudula, yang dalam bahasa Zulu berarti “dorong mundur” atau “usir keluar”.
Operation Dudula diketahui menargetkan bisnis milik warga asing, menghentikan orang di jalan untuk memeriksa dokumen identitas, dan berusaha mencegah warga asing mengakses rumah sakit umum.
Salah satu tokoh utama gerakan itu adalah Nkosikhona Ndabandaba, yang dikenal sebagai “Phakel’umthakathi”. Dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di Facebook, ia memobilisasi demonstrasi yang menampilkan pria-pria berpakaian seperti prajurit tradisional Zulu.
Ia mengaku sebagai penggagas tenggat waktu 30 Juni.
Dalam salah satu video, ia meminta seorang pria asal Kongo meninggalkan Afrika Selatan tanpa terlebih dahulu menanyakan status hukumnya.
“30 Juni adalah tenggat waktunya, tetapi Anda tidak perlu menunggu sampai saat itu. Pergilah sekarang,” katanya. Ia menambahkan bahwa setelah Selasa nanti, “saya tidak bisa mengendalikan rakyat Afrika Selatan”.
Namun Ndabandaba kemudian mengatakan bahwa kampanyenya hanya menargetkan migran ilegal dari semua negara dan membantah pendukungnya terlibat dalam kekerasan.
Otoritas Pengelolaan Perbatasan Afrika Selatan mengatakan lebih dari 13 ribu warga asing, termasuk sekitar 9 ribu warga Malawi, 3 ribu warga Zimbabwe, 900 warga Ghana, dan 300 warga Nigeria, telah dipulangkan secara sukarela atau dideportasi dalam dua pekan terakhir.
Ramaphosa mengakui adanya “tantangan imigrasi ilegal” dan mengatakan pemerintah sedang menanganinya.
Ia menyebut migrasi tanpa dokumen membebani layanan publik dan “mendistorsi pasar tenaga kerja” karena memungkinkan sebagian perusahaan memanfaatkan tenaga kerja murah.
Meski demikian, ia memperingatkan agar migran tidak dijadikan kambing hitam atas kesulitan ekonomi Afrika Selatan.
Luka lama apartheid dan siklus kekerasan
Lebih dari tiga dekade setelah berakhirnya apartheid, sistem rasis yang menempatkan warga kulit hitam dalam pekerjaan berupah rendah sementara mayoritas tanah, pendidikan berkualitas, dan pekerjaan bergaji tinggi dikuasai minoritas kulit putih, Afrika Selatan masih bergulat dengan pengangguran tinggi, tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, dan ketimpangan rasial yang mendalam.
Serangan terhadap warga asing bukan hal baru di negara itu. Afrika Selatan telah berulang kali mengalami gelombang kekerasan xenofobia.
Lebih dari tiga juta imigran, sekitar 5 persen populasi, tinggal di Afrika Selatan, sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika bagian selatan untuk mencari pekerjaan, menurut badan statistik nasional.
Tingkat pengangguran Afrika Selatan mencapai 32 persen pada kuartal pertama 2026 setelah 350 ribu pekerjaan hilang. Kaum muda menjadi kelompok yang paling terdampak.
Namun meski menghadapi krisis ekonomi, Afrika Selatan tetap menjadi tujuan para migran yang bersedia bekerja di sektor bergaji rendah seperti pekerjaan rumah tangga, keamanan, dan pertanian.
Direktur riset North-West University, André Duvenhage, mengatakan para migran sering direkrut karena dianggap bersedia menerima upah lebih rendah dan tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan sebanyak warga negara sendiri.
Pengusaha juga menilai mereka memiliki “etos kerja lebih tinggi dibanding sebagian warga lokal”, katanya.
Sentimen anti-imigran selama ini banyak diarahkan kepada migran dari Zimbabwe, Mozambik, dan Malawi, serta warga Ghana dan Nigeria.
Pebisnis energi surya yang beroperasi di Nigeria dan Afrika Selatan, Tonye Irims, mengatakan permusuhan itu umumnya ditujukan kepada “setiap migran kulit hitam Afrika yang dicurigai tinggal dan berbisnis di dekat komunitas miskin warga kulit hitam Afrika Selatan”.
Ia menggambarkan kekerasan tersebut sebagai sesuatu yang “sangat dipengaruhi faktor ras dan kelas sosial”, karena warga asing kaya dan penduduk kulit putih jarang menjadi sasaran.
Ketegangan terbaru membangkitkan kembali ingatan akan kerusuhan xenofobia tahun 2008 yang menewaskan sedikitnya 62 orang dan membuat ribuan lainnya mengungsi. Gelombang serangan mematikan juga kembali terjadi pada 2015 dan 2019.
“Mengapa menyerang orang miskin seperti diri sendiri?”
Irims mengatakan ekonomi Afrika Selatan hingga kini masih banyak dikuasai minoritas kaya keturunan Afrikaner kulit putih sehingga banyak warga kulit hitam kesulitan memperoleh peluang ekonomi.
Karena tidak mampu menantang “struktur politik dan korporasi tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas kemiskinan mereka”, kata Irims, banyak orang akhirnya melampiaskan frustrasi kepada “imigran kulit hitam yang tidak berdaya”.
Menurutnya, kemarahan terhadap minoritas kulit putih lebih sering disalurkan melalui jalur hukum dan politik, sementara migran kulit hitam Afrika justru menjadi korban kekerasan jalanan.
Ia menyebut situasi itu sebagai paradoks: migran menghadapi risiko terbesar serangan xenofobia tetapi minim perlindungan internasional, sementara “kelompok yang masih menikmati privilese ekonomi besar dan dilindungi keamanan elit justru mendapat suaka politik cepat di luar negeri”.
Irims merujuk pada keputusan Amerika Serikat menerima pemukiman kembali warga Afrikaner setelah Presiden Donald Trump mengklaim bahwa “genosida sedang terjadi” di Afrika Selatan dan “petani kulit putih dibunuh secara brutal serta tanah mereka disita”.
Bagi Nyirenda, tukang kebun asal Malawi itu, aksi protes anti-migran bersifat “munafik” karena hanya menargetkan sesama warga kulit hitam Afrika yang miskin.
Meski telah tinggal selama 16 tahun di Afrika Selatan, pria berusia 38 tahun itu mengatakan dirinya kini memutuskan pulang ke Malawi.
“Mereka hanya punya energi untuk menyerang sesama warga miskin kulit hitam Afrika,” katanya.
“Mengapa melawan orang yang sama-sama lapar seperti Anda, sementara orang-orang yang mengambil seluruh kekayaan Anda justru dibiarkan?”
