Dua setengah tahun setelah Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan kuil megah untuk dewa Hindu Ram, rumah ibadah tersebut kini terseret polemik serius terkait dugaan penggelapan donasi umat bernilai puluhan juta rupee.
Kuil yang berdiri di kota Ayodhya, negara bagian Uttar Pradesh, India utara itu dibangun di lokasi bekas masjid abad ke-16 yang dihancurkan massa Hindu pada 1992. Peristiwa tersebut memicu kerusuhan yang menewaskan hampir 2.000 orang.
Sejak diresmikan pada Januari 2024, kuil tiga lantai seluas sekitar 1,1 hektare itu berkembang menjadi salah satu pusat ziarah Hindu terpenting di India, dengan jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 50 juta orang per tahun.
Namun dalam beberapa pekan terakhir, pertanyaan mengenai pengelolaan uang tunai, perhiasan berharga, emas, dan perak yang dipersembahkan para peziarah memicu kontroversi politik. Sejumlah petisi bahkan diajukan ke Mahkamah Agung India untuk meminta penyelidikan yang diawasi pengadilan oleh kepolisian federal.
Pemerintah negara bagian Uttar Pradesh telah membentuk Tim Investigasi Khusus atau SIT beranggotakan tiga orang untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Sementara itu, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, yayasan independen pengelola kuil, membantah adanya pelanggaran.
Kompleks kuil yang juga mencakup enam kuil kecil itu menerima sekitar 70.000 hingga 80.000 peziarah setiap hari. Jumlah tersebut bisa meningkat tiga kali lipat saat akhir pekan dan festival keagamaan. Sebagian besar pengunjung meninggalkan persembahan di sekitar 35 kotak donasi yang tersebar di area kuil.
Yayasan pengelola bertugas mengumpulkan, memilah, dan menghitung persembahan tersebut. Surat kabar Hindustan Times melaporkan bahwa kuil itu mencatat pendapatan tahunan sebesar 3,27 miliar rupee atau sekitar Rp620 miliar pada tahun fiskal 2024-2025, menjadikannya salah satu kuil dengan pemasukan terbesar di India.
Seorang mantan legislator kota menuduh lebih dari 70 juta rupee atau sekitar Rp13,3 miliar telah hilang.
Pihak pengelola kuil menolak klaim bahwa donasi dan persembahan ditangani secara tidak semestinya.
Dalam pernyataan video di Facebook, Sekretaris Jenderal yayasan, Champat Rai, mengatakan seluruh aktivitas yayasan, termasuk proses penghitungan donasi dan ruang penghitungan, diaudit secara rutin oleh pengurus yayasan, pekerja, serta sejumlah pegawai State Bank of India.
“Pekerjaan ini berlangsung selama beberapa hari. Itulah yang sedang dilakukan saat ini. Sejauh ini tidak ada seorang pun yang menemukan ketidaksesuaian,” ujarnya.
Tuduhan penggelapan dana di salah satu situs keagamaan paling penting di India langsung menjadi sorotan nasional. Kuil tersebut berdiri di lokasi yang selama puluhan tahun menjadi pusat salah satu sengketa agama, politik, dan hukum paling sensitif di India.
Banyak umat Hindu meyakini Ayodhya merupakan tempat kelahiran dewa Ram. Kampanye nasional besar-besaran yang dipimpin Partai Bharatiya Janata Party (BJP) untuk merebut kembali lahan itu berujung pada penghancuran Masjid Babri oleh aktivis Hindu pada 1992.
Setelah pertarungan hukum panjang, Mahkamah Agung India pada 2019 memutuskan lahan sengketa diberikan untuk pembangunan kuil dan memerintahkan penyediaan lahan alternatif bagi pembangunan masjid.
Perselisihan itu membentuk dinamika politik India selama beberapa dekade dan berkaitan erat dengan kebangkitan BJP pada 1990-an di negara yang sekitar 80 persen penduduknya beragama Hindu.
Pembangunan kuil Ram menjadi salah satu janji utama BJP dalam pemilu. Peresmian kuil pada Januari 2024 diyakini turut membantu kemenangan Modi dalam pemilu nasional beberapa bulan kemudian.
Karena itu, meskipun kuil dikelola yayasan independen, partai-partai oposisi tetap menuntut penjelasan dari Modi dan BJP, yang juga berkuasa di Uttar Pradesh.
Awal Mula Kontroversi
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan donasi pertama kali diungkap Mahipal Singh, mantan pengawas tim keuangan yayasan yang kini disebut sebagai “whistleblower” atau pembocor informasi.
Singh secara terbuka mengklaim dirinya diganti setelah menyampaikan kekhawatiran internal terkait pengelolaan donasi uang tunai dan logam mulia yang diterima kuil. Ketika dihubungi, Singh menolak memberikan keterangan lebih lanjut dengan alasan keselamatannya terancam.
“Saya menerima ancaman pembunuhan. Saya berada di bawah tekanan dan stres berat. Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apa pun. Apa yang sudah saya sampaikan di publik, anggap itu sebagai pernyataan saya,” katanya.
Tuduhan Singh belum dapat diverifikasi secara independen. Namun isu tersebut mulai menjadi perhatian politik pada 7 Juni setelah mantan kepala pemerintahan Uttar Pradesh sekaligus ketua Partai Samajwadi, Akhilesh Yadav, mempertanyakan dugaan penyelewengan dana dan meminta investigasi.
Dalam serangkaian unggahan media sosial, Yadav menuntut penjelasan dari pihak pengelola donasi dan mempertanyakan apa yang ia sebut sebagai kurangnya transparansi.
Rekan satu partainya yang juga anggota parlemen Ayodhya, Awadhesh Prasad, mengatakan kasus itu harus diselidiki oleh tim yang diawasi pengadilan. Ia juga meminta anggota yayasan dinonaktifkan sementara selama penyelidikan berlangsung.
Sejumlah politisi lain, baik dari oposisi maupun BJP, turut mempertanyakan dugaan penyimpangan keuangan tersebut.
Politikus lokal BJP, Rajneesh Singh, meminta penyelidikan terhadap persoalan terkait donasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.
Sementara itu, warga lama Ayodhya mengaku terkejut dengan tuduhan korupsi di kuil tersebut.
“Persembahan itu untuk pemeliharaan kuil dan kesejahteraan peziarah. Bukan untuk dibawa pulang orang-orang,” kata Vijay Lakshmi.
Santosh Puri menyebut tuduhan tersebut sebagai “pukulan mematikan bagi agama kami”.
Menanggapi tuduhan itu, Ajay Kumar Varma menggambarkan Ayodhya sebagai “tempat tinggal para dewa” dan mengatakan hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di sana.
“Orang-orang yang dituduh sudah lama terlibat dengan kuil ini, jadi sulit dipercaya mereka bisa melakukan hal seperti itu,” ujarnya.
BP Pandey menyebut tuduhan tersebut sebagai “noda” bagi pemerintah dan yayasan pengelola.
“Pemerintah harus memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Setelah gelombang kritik menguat, pemerintah Uttar Pradesh membentuk tim SIT beranggotakan tiga orang. Tim itu menyerahkan laporan sementara pada Selasa dan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan penyelidikan. Hingga kini belum ada temuan resmi yang diumumkan ke publik.
Kepala Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath meminta siapa pun yang memiliki bukti untuk menyerahkannya kepada penyelidik. Ia mengatakan penyelidikan akan mengungkap fakta sebenarnya dan meminta para peziarah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Adityanath menambahkan bahwa masyarakat yang telah menunggu berabad-abad untuk pembangunan kuil Ram seharusnya dapat menunggu beberapa hari lagi hingga penyelidikan SIT selesai.
Namun tuntutan agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian federal terus menguat karena menyangkut salah satu institusi keagamaan paling penting di India.
Sejumlah petisi telah diajukan ke pengadilan tinggi negara bagian dan Mahkamah Agung India untuk meminta laporan polisi resmi dibuat serta penyelidikan diawasi hakim.
Seorang pengacara senior Mahkamah Agung juga mengirim surat kepada perdana menteri, kepala menteri Uttar Pradesh, dan ketua Mahkamah Agung, meminta penyelidikan oleh Central Bureau of Investigation (CBI) “untuk memulihkan kepercayaan para umat”.
“Ini bukan sekadar penerimaan dana komersial biasa, melainkan persembahan suci,” tulisnya.
“Setiap pengalihan atau penggelapan dana merupakan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan jutaan umat kepada salah satu institusi paling suci dalam keyakinan Hindu.”
