Dalam hitungan beberapa pekan, kapal-kapal China melakukan aktivitas “penegakan hukum” paling jauh dari daratan utamanya sejauh ini, memetakan dasar laut yang sangat sensitif, serta menjalankan “riset” di sebuah laguna sengketa yang berjarak lebih dari 800 kilometer dari wilayahnya.
China sejak lama dituduh menggunakan strategi “salami slicing”, yakni memperluas klaim teritorial secara bertahap melalui langkah-langkah kecil yang berada di bawah ambang perang terbuka. Strategi itu digunakan untuk memperkuat kendali atas wilayah yang klaim kedaulatannya menurut hukum internasional dinilai samar, bahkan dalam beberapa kasus dianggap ilegal.
Para analis menilai langkah terbaru Beijing merupakan upaya memperluas pengaruhnya melampaui rantai pulau strategis yang dipandang China dan Amerika Serikat sebagai garis kendali penting di Pasifik barat. Mereka memperingatkan situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi Taiwan, pulau yang memerintah sendiri dan berulang kali disebut Beijing akan “dipersatukan kembali”, termasuk dengan kekuatan militer bila diperlukan.
Serangkaian manuver maritim tersebut terjadi setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing yang berlangsung hangat. Namun di balik suasana akrab itu, Presiden China Xi Jinping menegaskan satu hal penting: isu terbesar yang dapat menggagalkan hubungan AS-China adalah Taiwan.
Awal bulan ini, tiga kapal milik Maritime Safety Agency (MSA) China, lembaga sipil penegakan hukum maritim, berlayar melintasi Selat Bashi di antara Filipina dan Taiwan untuk memulai aktivitas penegakan hukum serta pemetaan di perairan timur Taiwan.
Para pengamat menyebut ini pertama kalinya kapal MSA terlihat beroperasi di sebelah timur “Rantai Pulau Pertama”, jalur strategis yang membentang dari Jepang selatan melewati Taiwan dan Filipina hingga tepi Laut China Selatan dekat Kalimantan dan Singapura.
Direktur proyek SeaLight di Stanford University, Ray Powell, menyebut operasi tersebut sebagai “Bashi Breakout”.
“Beijing pada dasarnya sedang mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas wilayah di sisi lain Rantai Pulau Pertama. Itu sangat signifikan,” katanya
Menurut Powell, ini juga pertama kalinya kapal MSA melakukan patroli yang berkaitan dengan kedaulatan di luar garis “9-Dash/10-Dash Line”. Garis itu merujuk pada klaim kontroversial China atas sebagian besar Laut China Selatan yang dipersengketakan negara-negara tetangga, dan pada 2016 dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag.
Powell mengatakan Beijing sedang berupaya “menciptakan fakta baru di laut”.
Media pemerintah China, Global Times, menyebut pergerakan kapal MSA itu sebagai “deklarasi kedaulatan yang memiliki makna hukum sekaligus sinyal politik”.
Taiwan Jadi Sasaran Utama
Sebagian besar sinyal politik tersebut diyakini ditujukan kepada Taiwan dan 23 juta penduduknya.
Melalui akun semi-resmi Yuyuan Tantian yang dikelola televisi nasional China dan sering digunakan Beijing untuk menguji respons internasional, China menyatakan kapal MSA telah memetakan dasar laut di timur Taiwan untuk pertama kalinya.
Akun itu menyebut langkah tersebut membantah klaim pihak asing bahwa China tidak mampu menegakkan otoritasnya di wilayah tersebut.
“Perairan di timur Pulau Taiwan akan menjadi ‘perairan dekat pantai’ kami, yakni wilayah tempat kami mempertahankan kehadiran serta menjalankan yurisdiksi dan tata kelola,” tulis akun tersebut.
Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan tujuan operasi MSA sangat jelas.
“Tujuan sebenarnya mereka adalah ekspansi,” ujarnya.
Seorang pejabat keamanan Taiwan menilai Beijing menggunakan kapal MSA untuk menciptakan kesan palsu bahwa mereka memiliki yurisdiksi de facto atas Taiwan.
Lai mengatakan Beijing terus “berinovasi” dalam memperluas klaim wilayah dan mengintimidasi Taiwan serta negara-negara Indo-Pasifik.
“Ancaman China terhadap Taiwan tidak mengenal batas,” kata Lai
China mulai membuat “irisan pertama” strategi itu pada 2023 ketika memperluas garis sembilan putus-putus menjadi sepuluh putus-putus, dengan garis tambahan ditempatkan di sebelah timur Taiwan.
Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China sebelumnya memang pernah menggelar latihan di timur Taiwan. Namun para analis menilai dalam jangka panjang kapal MSA dan kapal sipil nonmiliter lain justru menjadi ancaman lebih besar terhadap status quo karena tampil lebih tidak mengintimidasi.
Pada dasarnya, kapal MSA menjalankan fungsi kepolisian laut untuk menegakkan aturan lingkungan dan maritim.
“Saya pikir target jangka pendek mereka adalah membangun posisi sebagai aparat penegak hukum di jalur laut menuju Taiwan,” kata Powell.
Dalam pelayaran terbaru, kapal MSA China juga sempat mengirim tantangan radio kepada kapal-kapal komersial yang menuju Taiwan, menurut penjaga pantai Taiwan.
Powell memperingatkan langkah berikutnya bisa berupa “pengetatan lilitan ular boa”, yakni menghentikan kapal-kapal tersebut atau memaksa mereka masuk ke pelabuhan China sebelum melanjutkan perjalanan ke Taiwan.
Menurutnya, target seperti kapal pengangkut gas alam cair (LNG) dapat menjadi pesan ancaman bagi Taipei yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi.
“Ini cara memberi tahu Taiwan bahwa kami bisa membuat kalian kekurangan LNG,” katanya, seraya menambahkan bahwa langkah itu dapat berkembang perlahan hingga Beijing mampu mengendalikan impor energi Taiwan.
Selain itu, istilah “perairan dekat pantai” yang dimunculkan akun Yuyuan Tantian dinilai para ahli dapat menjadi dasar bagi China untuk memperlakukan wilayah tersebut sebagai teritori berdaulat jika kemudian diadopsi secara resmi pemerintah.
“Kapal asing tidak memiliki hak masuk tanpa izin dari negara yang berdaulat atas perairan dekat pantai itu,” kata Carl Schuster, mantan Direktur Joint Intelligence Center Komando Pasifik AS.
Negara-negara asing yang memiliki kepentingan di Taiwan mulai menunjukkan perhatian.
“Langkah China sangat mengganggu stabilitas,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS terkait laporan bahwa kapal penjaga pantai China mengganggu kapal-kapal komersial, seperti dikutip Reuters.
Inggris, Prancis, dan Jerman juga mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang terjadi melalui kantor perwakilan mereka di Taipei. Ketiga negara menyampaikan “keprihatinan” atas “aktivitas baru China di perairan timur Taiwan”.
“Tindakan ini mengancam stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, dan keselamatan pelayaran internasional,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Schuster mengatakan operasi pemetaan dasar laut di sekitar Taiwan juga memiliki implikasi militer.
“Ini akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut PLA dalam mengoperasikan kapal selam dan gugus tugas mereka di wilayah tersebut. Mereka juga akan memperoleh gambaran sangat akurat tentang kabel bawah laut, sumber daya yang bisa dimanfaatkan, dan kontur dasar laut yang dapat menguntungkan China,” katanya.
Para analis menilai pembicaraan terbaru antara Jepang dan Filipina terkait klaim tumpang tindih di zona ekonomi eksklusif mereka di timur Taiwan kemungkinan menjadi pemicu operasi MSA itu.
Powell mengatakan China memang telah merencanakan operasi semacam ini jauh hari sebelumnya dan menunggu momentum yang tepat.
“Beijing melihat peluang dan bergerak cepat dengan menyatakan pembicaraan itu sepenuhnya ilegal dan tidak sah,” tulisnya di blog SeaLight.
Pejabat keamanan Taiwan juga menyampaikan pandangan serupa.
Menurut mereka, selama satu dekade terakhir China memanfaatkan berbagai peluang strategis untuk memperluas aktivitas militer dan operasi “zona abu-abu” di Laut Kuning, Laut China Timur, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.
“Akan menjadi kesalahan besar jika melihat aktivitas regional China hanya melalui kacamata ketegangan China-Taiwan,” kata pejabat itu. Ia menambahkan Jepang dan Filipina juga menanggung dampak besar dari ambisi regional Beijing.
“Kedok Kapal Riset” di Laut China Selatan
Di Laut China Selatan, perhatian terbaru tertuju pada Scarborough Shoal, karang tak berpenghuni dengan laguna di tengahnya yang berada sekitar 220 kilometer dari Pulau Luzon di Filipina dan sekitar 850 kilometer dari Provinsi Hainan, China.
Wilayah tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, namun secara efektif dikendalikan China yang mempertahankan kehadiran hampir permanen penjaga pantai sejak 2012, menurut Asia Maritime Transparency Initiative dari Center for Strategic and International Studies.
Baru-baru ini, sebuah struktur terapung kecil muncul dalam citra satelit di dekat pintu masuk laguna dan memicu protes dari Filipina. Tribunal Laut China Selatan di Den Haag pada 2016 memutuskan bahwa China tidak memiliki hak hukum untuk menduduki kawasan tersebut.
Foto-foto berikutnya menunjukkan struktur itu ditarik masuk ke dalam laguna.
China mengklaim struktur terapung tersebut digunakan untuk riset maritim sebelum akhirnya menyatakan fasilitas itu telah ditarik pekan lalu. Powell untuk sementara menerima penjelasan itu.
Namun ia memperingatkan China bisa saja kemudian membangun fasilitas yang lebih besar dan permanen.
Kekhawatiran serupa disampaikan Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro kepada Financial Times pekan lalu. Ia menilai China pernah menggunakan dalih kapal riset sebelumnya, merujuk pada pulau dan atol di Laut China Selatan yang kini berubah menjadi pangkalan militer, meski Xi Jinping pada kunjungan ke Gedung Putih tahun 2015 berjanji tidak akan melakukan militerisasi.
“Kalau dulu mereka berbohong, sekarang pun mereka bisa berbohong,” kata Teodoro.
Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Manila pada Selasa menyatakan akan memberikan empat drone laut senilai US$13 juta atau sekitar Rp212 miliar kepada Filipina. Bantuan itu bertujuan membantu negara tersebut “memantau dan merespons tantangan maritim”, termasuk aktivitas “zona abu-abu” dan ancaman terhadap kebebasan navigasi.
Powell mengatakan protes dari Washington dan negara-negara lain sebelumnya gagal menghentikan pembangunan pulau buatan China, dan Beijing tampaknya belajar dari pengalaman tersebut.
“Kami bisa memotong satu irisan salami dan itu menciptakan kondisi untuk irisan berikutnya. Ini kesempatan mereka mengambil potongan kecil berikutnya,” katanya mengenai aktivitas China di timur Taiwan.
Menurut Powell, kemungkinan langkah konkret seperti aksi MSA atau penjaga pantai China untuk menghalangi kapal menuju Taiwan, atau pembangunan fasilitas baru di Scarborough Shoal, adalah hal yang paling mengkhawatirkannya.
“Ketakutan saya adalah respons dunia hanya berupa anggukan bahu,” ujarnya.
Dan jika itu terjadi, mungkin irisan salami terakhir telah dipotong.
Keuntungan pun berada di pihak China.
